Pungutan Marak, Kesehatan Gratis Di Papua Masih Sebatas Wacana

Image

Warga Abepura antri di Puskesmas Hedam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagian mengeluh karena masih adanya pungutan dalam pelayanan kesehatan (Foto : JUBI/Musa Abubar)

 
JUBI—Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH untuk  membebaskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua sampai saat ini belum tercapai. Salah satunya dipengaruhi oleh tindakan sejumlah puskesmas yang masih sering melakukan pungutan biaya kepada pasien yang akan berobat.

Investigasi yang dilakukan JUBI terkait pembebasan biaya kesehatan khusus bagi orang asli Papua sebagaimana di Puskesmas Hedam, Padang Bulan, Abepura, di Jayapura, Papua ternyata tak berjalan lurus dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua terkait pembebasan biaya kesehatan. Petugas kesehatan di sejumlah puskesmas masih tetap melakukan pemungutan biaya pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua yang tak memiliki Kartu Berobat, Kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Nelci Repasi (32) dan Aman Soindemi (39), warga Kampkey, Abepura menuturkan,  seluruh pelayanan kesehatan di RSUD Abepura diperoleh secara gratis. Namun warga masih harus membayar biaya pengobatan jika ingin menebus obat sebesar  Rp 5.000. “Kalau kitong bawa anak atau kerabatnya ke ruang UGD masih dipungut biaya sebesar Rp 69.000,” ujarnya. 
Ditempat terpisah, Nova Manigasi (29), warga Kampkey Abepura  menandaskan, walaupun pemerintah  sejak 2 Maret lalu telah memberlakukan pelayanan kesehatan gratis bagi warga asli Papua tetapi kenyataannya RSUD Abepura, Jayapura masih melayani warga yang memiliki Kartu Jamkesmas saja. Sedangkan warga yang tak memiliki Kartu Jamkesmas dikenakan biaya administrasi.”Warga yang tak menunjukkan Kartu Jamkesmas tak dilayani,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Yoware, Sentani, Kabupaten Jayapura dr. Nicodemus Barends M.Kes mengatakan, pihaknya tak memberlakukan Kartu Jamkesmas tetapi menggantikannya dengan Jamkesmas Otsus untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Kabupaten Jayapura.
“Jamkesmas Otsus ditujukan kepada masyarakat asli Kabupaten Jayapura atau masyarakat bukan penduduk asli yang tak mampu melalui dana sebesar Rp 1,6 miliar sampai Rp 2 miliar. Sebenarnya kita mau melayani seluruh masyarakat, tetapi dana Otsus terbatas, maka kita batasi,” tukasnya.

Amanat UU Otsus Di Bidang Kesehatan
Keputusan pembebasan pelayanan kesehatan gratis dikeluarkan Gubernur Papua, Barnabas Suebu pada Februari kemarin. Peraturan Gubernur Provinsi Papua  No 6 Tahun 2009 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan Bagi Orang Asli Papua itu, dinilai oleh banyak pengamat sebagai sesuatu kemajuan yang sangat luar biasa dalam bidang kesehatan di Papua. Kendati demikian, sejumlah orang asli Papua mengaku mereka belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebagaimana amanat UU Otonomi Khusus Papua. “Kebijakan pembebasan biaya kesehatan bagi orang asli Papua mulai diberlakukan pada 2 Maret 2009,” ujar Gubernur Suebu saat jumpa pers di Gedung Negara Dok V akhir Februari lalu.
Pembebasan biaya kesehatan bagi orang asli Papua itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ditanggung pemerintah dalam tahun anggaran 2009 sebanyak 12 RSUD.  Antara lain RSUD Timika, RSID Paniai, RSUD Nabire, RSUD Mulia, RSUD Wamena, RSUD Biak, RSUD Merauke, RSUD Yoware, RSUD Serui, RSUD Abepura, RSUD Dok II Jayapura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura.
“Pembebasan biaya kesehatan bagi orang asli Papua ini termasuk Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten/Kota dan Puskesmas/Pustu,” imbuh Suebu.
Pembebasan biaya kesehatan bagi orang asli Papua,  lanjut Suebu, memakai dana APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten/Kota. ”Kitong di Provinsi Papua memberikan dukungan atau back-up,” ujar Suebu.
Namun Budi Setyanto, SH (Direktur ICS) berpendapat bahwa yang menjadi persoalan adalah kejelasan tentang dana yang diambil dari APBD. Jika dana pendidikan dan kesehatan gratis tersebut diambil dari APBD perlu dicantumkan agar menjadi jelas.
“Jangan sampai dana BOS dan dana  dekonsentrasi dimasukan sehingga seolah seolah kelihatan bebas biaya pendidikan.” terang Budi kepada Jubi dalam semiloka Desentralisasi Papua beberapa waktu lalu.
Kepala Tata Usaha/Kepala Rekaman Medik RSUD Abepura Benyamin Pepuho SH kepada Jubi menuturkan, pihaknya siap melayani orang asli Papua yang tak mampu dalam pembebasan biaya pelayanan kesehatan. Hal ini untuk mengamankan Instruksi Gubernur Papua sesuai dengan amanat UU Otsus di Bidang Kesehatan. Dikatakan Pepuho, tak semua orang Papua diberikan pelayanan bebas. Tetapi hanya orang Papua yang memenuhi syarat dan betul-betul tak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah, Kepala Kampung, Kepala Desa serta  Kepala Suku (Ondoafi). Kriteria orang Papua tak mampu, jelas Pepuho, dapat dibuktikan dengan SKTM, identitas dan identifikasi. Sedangkan titik berat pelayanan adalah semua jenis tindakan mulai dari tindakan sederhana sampai tindakan operatif seperti mengganti balutan luka, menyuntik dan lain-lain.

Terobosan Strategis
Kepala Bidang Jaminan Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran PT Askes (Persero) Regional XII  di Jayapura, Papua Hamid Sirajuddin kepada JUBI menuturkan, tujuan utama dari program Jamkesmas adalah untuk meningkatkan eksebilitas masyarakat miskin yang tak mampu membayar biaya kesehatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. “Penetapan  program Jamkesmas merupakan terobosan pemerintah yang sangat strategis sekaligus sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” kata Hamid.  
Sejak tahun 2005 hingga 2008, ujar Hamid, Departemen Kesehatan RI telah memberikan kepercayaan kepada PT Askes untuk  mengelola pengadaan kartu Jamkesmas sebagai pengganti kartu Asuransi Kesehatan Maskeskin yang telah ditarik kembali oleh pemerintah.
Penugasan itu diberikan Departemen Kesehatan melalui Mentri Kesehatan kepada PT Askes  melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MOU)  antara Departemen Kesehatan dan PT Askes. Walaupun pada tahun 2009 pihaknya belum menerima surat kontrak kerja dengan Departemen Kesehatan untuk manajemen kepesertaan program Jamkesmas. Namun secara lisan telah ada kesepakatan antara pihaknya dengan Departemen Kesehatan bahwa PT Askes tetap melaksanakan manajemen kepesertaan program Jamkesmas.  
Hamid menjelaskan, peran dan tanggung jawab yang diberikan Departemen Kesehatan melalui Menteri Kesehatan kepada PT Askes untuk melaksanakan kepesertaan antara lain, menerima data, membuat entri data (master fail), menerbitkan  serta mendistribusikan kartu Jamkesmas kepada peserta Jamkesmas yang terdaftar. Selain itu, pihaknya juga  melakukan tugas sebagai tata laksana pelayanan untuk menerbitkan Surat Keabsaan Peserta (SKP) di setiap RSUD dan Puskesmas/Pustu.
Dituturkan Hamid, selama ini PT Askes menerbitkan Kartu Askeskin dan Kartu Jamkesmas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota yang telah tercatat nama-nama peserta penerima kartu. SK tersebut tak hanya berlaku di Kota Jayapura saja tetapi berlaku di masing-masing kabupaten di Papua, baik kabupaten lama maupun kabupaten pemekaran.
“Jika ada masyarakat yang namanya belum terdaftar dalam SK Bupati/Walikota maka harus melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan surat pengantar yang kemudian dibawa ke PT Askes untuk mendapatkan kartu Jamkesmas,” ungkap Hamid.Untuk pengelolaan kartu Jamkesmas, tambah Hamid, PT Askes bekerja sama dengan beberapa dinas terkait di Pemerintah Provinsi Papua, Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (Musa Abubar/Carol Ayomi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *