Mamberamo, Amazone Papua Yang Mulai Terusik

Image

Kawasan Sungai Memberamo Hilir yang hutannya masih perawan (Foto : Dok Yali Papua)

 
JUBI—Saat ini di Wilayah Mamberamo terdapat dua Kabupaten yakni Mamberamo Tengah dan Mamberamo Raya. Selain itu ada Kabupaten Tolikara yang juga memanfaatkan Sungai Mamberamo untuk mengangkut barang dengan menggunakan perahu.

Mamberamo Raya memang telah dikenal luas karena memiliki jutaan potensi alam. Tidak saja karena memiliki potensi energi listrik yang berasal dari aliran Sungai Mamberamo yang besarnya mencapai 10 Terra Watt untuk membangun industri berat seperti smelting emas dan tembaga, industri baja serta industri petro kimia dengan ongkos produksi jauh lebih murah dibandingkan tempat lain di dunia. Tapi juga, dikenal karena  memiliki lebih dari 300.000 hektar hutan sagu yang merupakan sumber daya raksasa untuk membangun bio etanol.
Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Papua, Barnabas Suebu pernah mengatakan, dari 300.000 hektar hutan sagu tersebut bisa dihasilkan lebih dari 4,5 (empat setengah) juta liter bio etanol secara lestari setiap tahun yang nilai jualnya lebih dari  miliaran rupiah per tahun. “Ini belum termasuk potensi nipah yang sangat besar yang hasil sadapannya sangat cocok untuk diolah menjadi bio etanol berkualitas tinggi. Belum termasuk juga potensi pengembangan fully mechanized rice estate atau sawah beririgasi dengan mekanisasi penuh dalam skala besar atau bahkan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan kehutanan serta industri pengolahannya,” kata Suebu saat gelar coffe morning di Gedung Negara, Jayapura pertengahan Maret kemarin.
Ditegaskan Suebu, dari potensi yang melimpah di Mamberamo ini, Pemerintah Provinsi Papua berencana akan mengaitkan sungai ini dengan pembangunan jalan darat dan lapangan terbang di dalam suatu Integrated Infrastructure Network System (Jaringan Struktur Terintegrasi). Rencana tersebut telah diselaraskan ketika Pemprov Papua berkunjung ke Jerman beberapa waktu lalu untuk bertemu dengan Dr. Rolf Petersen, seorang ahli dalam perencanaan pembangunan energi. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Suebu menjelaskan secara mendetail latar belakang dan strategi pembangunan listrik tenaga air di Mamberamo.
Dibagian lain, ternyata rencana Pemprov Papua tak sepenuhnya juga disetujui.
Bagi beberapa orang, termasuk Bastian Wamafma, Direktur Pelaksana Tugas Yayasan Lingkungan Hidup (YALI)  Papua, pembangunan yang sementara berjalan saat ini  di Mamberamo Raya termasuk rencana membangun industri besar lainnya dengan membongkar habis hutan di sana, kata dia, tentu akan sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Sebab hutan yang terbuka pasti akan mengurangi daerah tangkapan air hujan. Sudah pasti pula, sungai Mamberamo bisa saja meluap sewaktu-waktu.
“Sungai Mamberamo setiap tahun pasti akan terjadi banjir dan kalau aktivitas pembukaan lahan hutan bagi pembangunan infrastruktur setiap kabupaten di kawasan ini terbuka tentu akan menambah derasnya  arus sungai,” ujar Wamafma, kepada JUBI belum lama ini.
Menurut dia, pemerintah harus mengawasi secara hati-hati pembangunan di Kawasan Mamberamo Hulu khususnya Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Tolikara di Hulu Mamberamo. “Sesuai petuah orang tua dulu jangan mengganggu kepala air nanti akan terjadi banjir,” ujar Wamafma. Dia menambahkan bahwa kalau pembangunan infrastruktur pada ketiga wilayah ini terjadi, otomatis akan berpengaruh pada keseimbangan lingkungan. “Sudah tidak ada lagi pohon yang menyangga air hujan dan Mamberamo suatu saat tak mampu lagi menahan derasnya luncuran air. Tentunya akan menenggelamkan kawasan dataran rendah dan sedimentasi lumpur,” tukas Wamafma.
Diungkapkannya, daerah Mamberamo saat ini termasuk jantung hutan Papua sebab termasuk satu-satunya hutan alam tropis tersisa dan perawan (virgin forest). “Memberamo itu Amazone-nya Papua,” tutur Wamafma.
Menurutnya, kondisi saat ini sangat dilematis sebab Ibukota Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja tepat berada di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Foja. “Padahal sesuai UU, ibukotanya di Burmeso tetapi orang Kasonaweja merasa memiliki andil dalam pemekaran kabupaten sehingga ibukotanya ditempatkan di situ,” kata Wamafma, seraya menambahkan bahwa luasan Kawasan Marga Satwa Mamberamo Foja itu telah sesuai dengan SK Menteri Pertanian No:782/Kpts/UM/10/1982 tanggal 21 Oktober 1982. Menurut Surat Keputusan ini, luas fisik Kawasan Marga Satwa Mamberamo Foja adalah 1.018.000 Ha.
Lebih lanjut, urainya, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, disebutkan Mamberamo Raya terdiri atas delapan distrik atau kecamatan dengan luas wilayah 23.813,91 km persegi dengan ibukota di Burmeso. Kabupaten yang berpenduduk 23.926 jiwa tersebut, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen. Sedangkan Kabupaten Mamberamo Tengah, ibukotanya di Kobakma dengan luas wilayah  1.275 KM persegi. Jumlah penduduknya sebanyak 54.735 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari lima (5) Distrik dengan kepadatan penduduk 43 jiwa/km persegi. Dibentuk berdasarkan UU No. 3 Tahun 2008. Meskipun sudah ada Kabupaten Mamberamo Raya tetapi para pejabat tidak semuanya betah bertugas di sana.
“Saat ini hanya pelaksana tugas Sekda saja dan beberapa kepala bagian yang masih bertugas di Kasonawej. Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan berkantor di logpond milik perusahaan kayu,” ujar Wamafma.
Transportasi ke Mamberamo, kata dia hanya melalui pesawat terbang perintis, Kapal Perintis Marthen Indey serta Kapal Papua Dua. “Kalau dengan kapal laut memakan waktu dua hari sebelum singgah di Sarmi untuk bongkar muatan,” ungkap Wamafma.
Menyinggung soal rencana pembangunan PLTA Mamberamo, menurut  Wamafma, sejak dulu memang telah dilakukan advokasi terhadap rencana pembangunan DAM Mamberamo dari YALI bersama Masyarakat Adat Mamberamo Raya pada 1994 hingga 2001. “Waktu itu di depan Menteri Erna Witoelar, Menkimpraswil telah mendelegasikan ke Dirjen untuk menyepakati ditundanya proyek Mamberamo. Hasil pembicaraan pada 2001 lalu itu menyatakan untuk sebaiknya rencana tersebut ditunda saja hingga masyarakat di sana sudah siap,” ujar Wamafma.
Lebih lanjut kata dia, untuk pembangunan PLTA Mamberamo sebaiknya jangan terlalu terburu-buru. Paling kurang harus ada koordinasi dengan masyarakat adat. “Ditundanya proyek  tersebut agar pemerintah mempersiapkan infrastruktur kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan bagi masyarakat setempat termasuk Sumber Daya Manusia (SDM),” urai Wamafma.  Ditambahkannya, setelah semuanya siap baru proyek bendungan Mamberamo bisa dibicarakan lagi rencana pembangunan selanjutnya. “Kalau memakai sistem bendungan biasa akan berbahaya karena di wilayah Mamberamo setiap tahun pasti ada banjir tahunan,” terang Wamafma.
Saat ini, lanjut Wamafma, di Wilayah Tolikara dan Mamberamo Tengah proses pembangunan sementara berjalan. Otomatis hal ini akan mempengaruhi terjadinya banjir apabila hutan yang ada dibongkar untuk pembangunan.”Saya khawatir pembangunan infrastruktur di sana justru menghancurkan hutan sehingga menambah masalah baru bagi Sungai Mamberamo. Soalnya sudah tidak ada resapan air. Akibatnya hujan langsung meluncur ke Sungai dan terjadi sedimentasi di kawasan dataran rendah,” jelas Wamafma.
Memang benar, kata dia, pada Tahun 2008 lalu  Gubernur Suebu pernah memberikan presentasi tentang rencana proyek di Mambermo. “Kalau pengembangannya sesuai dengan presentase 2008 lalu bagi saya tidak masalah,” ujar Wamafma.
Pendapat senada juga dilontarkan Simon Tawane, Sekretaris II Dewan Adat Mamberamo Raya. “Pada tahun 2000 lalu, kami telah menghadap lima Menteri untuk menolak pembangunan bendungan Mamberamo sebab masyarakat di sana harus disiapkan terlebih dahulu,” sebut Matane kepada JUBI di Jayapura belum lama ini. Lebih lanjut Matane yang juga mahasiswa FKIP Universitas Cenderawasih Jayapura ini menegaskan, pihaknya menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua jangan terlalu cepat melakukan pembangunan PLTA Mamberamo sebab sampai saat ini masyarakat di sana masih butuh perhatian dan belum merasakan arti UU Otonomi Khusus (Otsus)  Papua.
“Sekarang ini masyarakat sudah menerima pemekaran Kabupaten Mamberamo Raya dan melalui kabupaten baru ini harus benar-benar memperhatikan pembangunan khususnya masyarakat di sana,” pungkas Tawane. (Dominggus A Mampioper/Carol Ayomi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *