Perempuan Dalam Pemilu, Jangan Hanya Sekedar Memenuhi Kuota 30%

JUBI— Papua dengan budaya patriarkhi (garis keturunan berdasarkan pada garis keturunan laki-laki) yang sangat kental dalam mendominasi kehidupan bermasyarakat selama ini sedikit banyak telah memarginalkan perempuan pada posisi subordinat terhadap laki-laki.

Sehingga peluang 30% kuota bagi perempuan untuk turut mengambil bagian di dalam lembaga legislatif pada Pemilu 2009 ini belum dapat digunakan secara maksimal oleh perempuan itu sendiri.
Terlepas dari budaya patriarki dan kuota 30% bagi perempuan, Ibu Martha Duwith, S.Sos (31) salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Daerah (PPD) untuk daerah Pemilihan Kota Jayapura menyatakan bahwa ketidakmampuan Perempuan Papua untuk berkompetensi di dunia publik saat ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan. Ia juga mengungkapkan  bahwa caleg jangan hanya tamatan SD, SMP atau SMU. “Untuk Dapil III Kota Jayapura misalnya, ada 11 kursi yang diperebutkan; 3 kursi diantaranya haruslah diisi oleh Perempuan Papua dengan latar belakang pendidikan S1 karena dengan gelar sarjana, seseorang pasti memiliki kemampuan menganalisis” ujarnya pada JUBI di kediamannya di Perumnas IV Padang Bulan-Jayapura, Selasa (31/3).
Perempuan Papua yang memiliki dua orang anak ini juga menguraikan secara singkat programnya untuk Masyarakat Adat Papua apabila ia terpilih nanti yaitu bahwa ada 3 hal penting yang menjadi agenda mendesak, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi  dan bidang pendidikan. Di bidang kesehatan, ia berharap dapat membantu program pemerintah dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak. “Saya berharap agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya, kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang juga peningkatan terhadap gizi anak,” ungkap Alumni Universitas Cenderawasih Jayapura ini.
Awal ketertarikannya untuk terjun ke dalam dunia politik ini adalah keprihatinannya yang mendalam terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya dimana hampir tidak ada air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, banyak jalan yang rusak sehingga bila ia terpilih nanti, renovasi di bidang infrastruktur dan sarana prasarana akan menjadi agenda kerjanya.
“Persoalan terpilih atau tidak nanti, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan punya cara sendiri untuk saya,” ujar istri dari Salmon Sesa dengan optimis. Ia juga berharap agar masih ada kesempatan untuk menerapkan Undang-Undang (UU) Otsus di Papua dengan benar. Selama ini pejabat-pejabatnya saja yang belum berpihak pada rakyat kecil.
Pesan-pesan khusus juga disampaikan Perempuan asal Sorong ini pada Masyarakat Papua, “Orang Papua harus jeli melihat caleg Orang Asli Papua. Jangan sampai hanya karena diberikan ‘bahan kontak’ (sembako atau uang) oleh caleg orang pendatang, masyarakat langsung pilih caleg pendatang. Masyarakat harus lihat kembali caleg Orang Papua karena sebagai Orang Papua, kita juga merasakan apa yang Masyarakat Papua secara luas rasakan”. Ia juga berharap akan kemunculan pemimpin Perempuan Papua di masa mendatang dengan melalui pendidikan politik non formal serta pelatihan-pelatihan  untuk menambah wawasan karena ibu yang sehari-hari menjalani hidupnya sebagai ibu rumah tangga ini ingin sekali terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, ungkapnya kepada JUBI di rumahnya nan sejuk dan asri.

Bukan Sebagai Pelengkap Penderita

Berbeda orang, pasti juga berbeda pandangan tentang peran serta Perempuan Papua dalam Pemilu 2009. Mama Mabu Wonda (56) yang juga ditemui JUBI di hari yang sama, Selasa  (31/3) mengungkapkan bahwa selama ini bila pemilu, ia memilih laki-laki dengan alasan ia kenal dengan calegnya. “Saya tidak pilih perempuan karena saya tidak kenal, dorang (perempuan-Red) orang pendatang jadi saya tidak pilih,” kata Mama yang sehari-hari berjualan pinang di Perumnas I Waena. Mama Wonda yang tidak sempat mengenyam bangku sekolah ini juga mengatakan bahwa ia tidak benar-benar mengerti apa itu pemilu. “Sa tau saja masuk ke dalam ‘kamar’ trus toki (pukul-Red) dengan paku di gambar karena sa tidak bisa baca,” cerita Mama yang sudah 9 tahun terakhir ini belum pernah pulang ke kampung halamannya di Bokondini.
Mama Wonda juga tidak keberatan apabila ada Perempuan Papua yang ikut dalam pemilu ini. “Kalau dia (perempuan–Red) bisa, kenapa tidak?” jawab Mama balik bertanya. Mama yang telah ditinggal mati oleh suaminya ini juga mengatakan dari dulu dia cuma pilih salah satu partai yang sama.
Kehidupan Mama Wonda yang sehari-hari sebagai penjual pinang dan Ibu Martha Duwith, seorang Ibu Rumah Tangga yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah potret real kehidupan Perempuan Papua. Instansi dan Dinas terkait dengan pemberdayaan Masyarakat Asli Papua terlebih khusus Perempuan Papua adalah lembaga yang juga ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Perempuan Papua.
JUBI mendapat kesempatan untuk mewawancarai Ibu Betty Anthonieta Puy (41) pada Rabu (1/4), untuk mendengar pendapatnya tentang pemilu legislatif dan keterlibatan Perempuan Papua dalam pemilu ini. Beliau adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jayapura. Menurutnya “Perempuan Papua harus pegang pada komitmen awal pada saat kampanye untuk itu perlu Sumber Daya Manusia Perempuan Papua yang berkualitas untuk dapat duduk di kursi Dewan yang terhormat”. Istri dari Bapak Izak Buinei ini juga mengatakan bahwa mereka pernah melakukan pendidikan politik bagi Perempuan Papua pada bulan Juni 2008 lalu dengan tujuan agar Perempuan yang terlibat partai nanti dikarenakan perempuan itu mampu, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kuota 30% perempuan di legislatif dan juga bukan sebagai pelengkap penderita di dalam partai sehingga perempuan yang menjadi caleg saat ini haruslah pintar..
Untuk tujuan-tujuan pemberdayaan perempuan, pada Tahun 2005 dan 2006 dengan landasan Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Kantor Pemberdayaan Perempuan maka tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk membantu walikota dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terhadap perempuan yaitu dengan membangun lintas sektor dengan mitra dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan organisasi.
Perempuan dengan 2 orang anak laki-laki ini juga mengungkapkan “Kehidupan homogen di kampung-kampung yang selama ini ia datangi tidak memacu kaum perempuan untuk maju, berkebalikan dengan perempuan di kota sehingga pendekatan melalui jalur adat tetap dikedepankan, hal ini harus sesegera mungkin direalisasikan bila tidak ingin nasib kita akan sama seperti Orang Betawi karena kita tidak terpacu untuk terlibat di dalam pembangunan”.
Sedangkan program untuk anak, Instansi ini baru membangunnya karena selama ini program itu dijalankan oleh Dinas Sosial. Beberapa waktu lalu, mereka juga baru melakukan sosialisasi UU Perlindungan Terhadap Anak, pendampingan hak-hak reproduksi serta penanggulangan HIV/AIDS. “Kami juga melakukan pembinaan khusus dengan dana Otsus untuk Perempuan Papua, dana inipun masih kami bagi dua, yaitu untuk Perempuan Port Numbay secara khusus dan Perempuan Papua secara umum” tutur Ibu yang mengambil gelar masternya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengakhiri perbincangannya dengan JUBI di kediamannya di Perumnas IV Padang Bulan – Jayapura. (Aprila Wayar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *