“Catatan” Kekerasan, Unik Dan Berkelanjutan

Image

Aksi demo di Kantor KPU Kabupaten Nabire pada bulan Februari 2009 lalu akhirnya berujung pada tindakan kekerasan antara aparat keamanan dan masyarakat (Foto : JUBI/Carol Ayomi)

 
JUBI — Jika disimak, sebenarnya isu penyerangan dan insiden penembakan bukan hal baru bagi masyarakat di Papua. Diberbagai belahan tanah ini, kekerasan seakan telah menjadi momok menakutkan yang kian hari semakin sadis dipertontonkan.

Sejarah kekerasan di Papua sudah sangat lama terjadi. Jika dulu kita mendengar tentang kekerasan antar suku hingga menimbulkan korban tewas antara kedua kelompok suku, kini kekerasan dipertontonkan dengan bom dan senjata. Uniknya, tidak hanya militer yang memegang senjata, tapi juga kelompok warga “lain”. Korban tewas antara kedua pihak sudah sangat banyak. Dari militer, puluhan telah tewas tertembak. Dari kelompok “lain”, puluhan juga telah meregang nyawa. Sejarah kekerasan ini berlangsung berkelanjutan dan “seakan” berjalan tersistematis. Lihat saja pada tahun 2000 silam takkala Papua sedang hangat-hangatnya bergejolak. Saat itu, kekerasan dan penembakan membayangi warga hingga mereka tak bisa beraktivitas sama sekali.
Kekerasan saat itu yang begitu jelas teringat adalah pembakaran jelang Kongres Kedua Rakyat Papua, 2000 lalu. Saat itu, Ruang Biro Keuangan Setda Gubernur Provinsi Irian Jaya hangus terbakar. Arsip keuangan juga hangus dilalap “Si Jago Merah” hingga tak ada satu pun yang tersisa. Menyusul pembakaran tersebut, terjadi juga penyerangan di Mapolsek Abepura yang menyebabkan beberapa wartawan nyaris tertembak di dalam mobil Kijang milik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Bahkan jelang tewasnya alm. Theys Hiyo Elluay, sempat pula beredar  isu adanya drakula yang memakan manusia. Isu tersebut sempat membuat warga di Jayapura diredam ketakutan.
Dr. Benny Giay, dosen STTH, Walter Post Sentani dalam tulisannya berjudul Isu OPM dan Kepanikan Warga Abepura pada 2 Desember 1985 serta artikelnya pada Deiyai Majalah Informasi dan Kebudayaan Papua Tahun I Januari-Februari 1985 menyebutkan, kepanikan di Papua dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan. Antara lain adanya sejarah ketegangan politik antara pihak keamanan dan OPM. Selanjutnya, masih adanya trauma psikologis masyarakat di Kota Jayapura lantaran ketegangan politik yang terus terjadi. Benny juga menyebutkan, kebudayaan paternalistik  merupakan sesuatu yang melatarbelakangi warga dijejali  konflik yang terus menerus.
Namun yang jelas, tegas Giay, isu-isu teror dan kepanikan yang ditiupkan, selalu oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Hal ini membuat warga merasa tidak nyaman. Faktor lain yang juga turut memainkan peranannya adalah akibat budaya Indonesia yang sangat paternalistik. Hal ini, kata Benny, justru menghambat masyarakat untuk bersikap kritis terhadap situasi mereka.
Dalam catatan JUBI tentang peristiwa kekerasan di Papua sejak 2008 sampai 2009 diperoleh sebuah alur yang sangat unik, berentetan dan saling terkait. Misalnya, mengambil bagian saat penangkapan Markus Haluk, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah yang dituduh telah menyebarkan informasi dan provokasi boikot pelaksanaan pemilu di Papua. Haluk ditangkap pada 7 April 2009. Selanjutnya pada keesokan harinya, 8 April 2009, terjadi  pembunuhan terhadap 3 warga sipil di Wamena, 2 orang lainnya kritis dan dirawat di RSU Wamena. Kelima warga tersebut dibantai di tempat yang berbeda. Mereka adalah tukang ojek yang beroperasi di wilayah itu. Di hari yang sama, 8 April, pukul 23.00 WIT, beredar isu seorang anggota kepolisian ditusuk (ditikam) oleh orang tak dikenal disekitar Pasar Youtefa Distrik Abepura. Merespon isu tersebut, aparat kepolisian melakukan sweeping terhadap warga yang melintas dijalan protokol. Hanya berselang beberapa jam, sekitar pukul 01.30 WIT, sekelompok kawanan bersenjata juga melakukan penyerangan terhadap markas kepolisian sektor Abepura. 1 orang tewas tertembak dalam insiden tersebut. Kini, dua dari tujuh tersangka pelaku penyerangan Markas Kepolisian Sektor Abepura, telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah Jhoni Hisage dan Kantius Hisage.
Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Komisaris Besar Polisi Bambang Pratikno mengatakan, saat penyerangan Jhoni tertembak di bagian kepala sedangkan Kantius tertembak di bagian kaki. Sementara itu lima orang masih berstatus sebagai saksi. Menurut polisi, kekerasan itu diduga bertujuan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu di Papua. Dalam rangkaian kekerasan itu, terjadi pula teror bom di Abepura, terbakarnya gedung KPU setempat hingga penyerangan anggota Brimob yang sementara berpatroli.
Tak cukup sampai disitu, pada malam yang sama, 8 April sekitar pukul 02.30 WIT, Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih di Waena juga dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Sweeping polisi berlanjut hingga ditangkapnya 8 mahasiswa yang berada Asrama Ninmin.  seorang diantaranya mengalami luka tembak. Kejadian pembakaran Uncen tersebut serupa pada 1 Mei 2008 kemarin. Dimana saat itu pelaku membakar dan juga menaikan bendera Bintang Kejora. Dalam beberapa kejadian dalam bulan Agustus 2008, juga diberitakan seseorang tertembak tewas di Wamena. Saat itu, korban tewas, Opinus Tabuni meregang nyawa tepat pada peringatan Hari Pribumi Se Dunia. Pelaku penembakan tersebut hingga kini masih diselidiki.
Akibat berbagai peristiwa berdarah itu, pemerintah pusat dan Papua sempat pula dibuat berang. “Pihak yang melakukan perbuatan ini sangat biadab, kriminal dan melanggar hukum maka perlu dicari, dan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Gubernur Papua, Barnabas Suebu.
Di lain tempat, sejumlah pihak juga turut menyayangkan beragam tindakan kekerasan yang terjadi di Papua. Koalisi LSM di Indonesia bahkan mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak bermoral. Mereka menilai, instansi militer setempat berpotensi ikut menambah kisruh persoalan. Sebab pernyataan-pernyataan militer terlalu prematur dan sama sekali tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Kecurigaan terhadap TPN OPM, kata koalisi ini, sama sekali tak akan menolong pemerintah dalam menyelesaikan gejolak yang terjadi. Koalisi LSM juga menyimpulkan bahwa modus kekerasan menunjukkan tipologi pelaku yang khusus, yaitu ada pelaku yang memang sangat terlatih dalam melakukan serangan kekerasan termasuk menggunakan senjata api. Di sisi lain, ada juga pelaku lapangan dengan menggunakan pemuda-pemuda yang mudah terpancing oleh informasi yang menyesatkan mereka sendiri.
Berdasarkan perkembangan situasi di Papua itu, koalisi LSM ini menyatakan beberapa point penting untuk pemerintah. Pertama, mereka mendesak Pemerintahan SBY – JK untuk mengambil inisiatif dialog yang berkelanjutan sebagai upaya menyelesaikan konflik di Papua secara damai. Selanjutnya, mereka juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan berbagai peristiwa, isu mau pun teror yang berkembang di Papua dan terakhir, Koalisi LSM juga berharap agar aparat keamanan khususnya kepolisian dapat bertindak profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan yang terjadi. “Kami mengkhawatirkan upaya berlebihan yang dilakukan kepolisian dapat menjadi bagian dari masalah Papua apalagi terjebak dalam provokasi dari pihak lain,” kata mereka.
Muridan S Widjojo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahkan menunjukkan sesuatu yang baru dan tidak biasa, termasuk dalam kasus pembakaran Kantor Rektorat Universitas Cenderawasih. Meskipun demikian, dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kontras, Jumat kemarin (17/4), Muridan mengatakan, hal-hal baru belum bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang siapa pelaku teror dan kekerasan itu sesungguhnya.
Ia mengemukakan, saat ini kekuatan Organisasi Papua Merdeka melemah dan tidak mengakar pada gerakan kaum muda Papua. Bahkan, ia mengatakan, umumnya pemimpin OPM telah membuka wacana damai. Oleh karena itu, isu separatisme di Papua sebenarnya sudah tidak masanya lagi. Namun, yang mengkhawatirkan adalah siklus kekerasan di Papua tetap dipelihara. Upaya penyelesaian melalui jalan damai selalu membentuk tembok politik besar yang bernama ketidaksalingpercayaan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Hal itu menjadi sebab utama mengapa konflik dengan mudah tersulut di Papua. Untuk itu, ia berpendapat, perlunya investigasi menyeluruh dan tuntas terkait teror dan kekerasan di Papua. Selanjutnya, dibangun dialog untuk mewujudkan perdamaian di Papua. (Tim/Dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *