Kimaam, Diantara Bencana Dan Konflik

 

JUBI — Pulau Kimaam sangat terkenal dengan keindahan alamnya yang khas. Pekikan warga asli dikala senja dan gemericit burung saat berpindah sarang semakin menambah keasyikan Kimaam jika Anda berada disana. Namun sayangnya, pulau indah yang sudah mendunia ini kerap pula dilanda beragam masalah.

Distrik Kimaam merupakan salah satu distrik terjauh yang ada di Merauke. Untuk menuju  ke distrik tersebut, anda bisa melaluinya dengan menggunakan pesawat reguler Merpati selama 45 menit atau dengan kapal kayu kecil dari dermaga Kelapa Lima Merauke selama 12 jam perjalanan. Setelah tiba di Kimaam, pemandangan pertama yang ditemukan adalah suasana dan aroma alamnya yang sejuk. Namun itu hanya sesaat saja. Setelahnya Anda akan dihadapkan dengan perjalanan jauh dari bandaranya menuju pusat distrik sejauh kurang lebih 3 Km. Perjalanan yang sangat melelahkan tentunya.
Kimaam memiliki sejumlah kampung. Kampung-kampung tersebut terletak saling berjauhan. Untuk ke sana tentunya dengan menggunakan speedboad (perahu mesin), karena harus melalui rawa-rawa dan sungai besar serta dilanjuti dengan berjalan kaki yang cukup jauh.  Sebagian daerahnya berdataran rendah. Jika hujan, genangan air akan terlihat di mana-mana. Sebaliknya pada musim kemarau, tanahnya akan kering dan retak-retak.
Seperti masyarakat Papua pada umumnya, masyarakat Kimaam juga sangat memegang teguh adat istiadatnya. Kepercayaan pada tokoh-tokoh adat sebagai personafikasi leluhur sangat berpengaruh dalam menjaga keseimbangan hidup mereka dengan warga non Papua. Terutama sejak masuknya perusahaan sekitar tahun 1995. Saat itu, masyarakat Kimaam mulai banyak melakukan interaksi sosial dengan para pendatang seperti militer, pedagang, dan pekerja/buruh perusahaan yang sebagian besar beragama Islam, selain Katholik dan Protestan. Hubungan masyarakat dengan kaum pendatang sebagai pedagang atau pegawai/buruh perusahaan awalnya berjalan relatif baik. Akan tetapi kemudian, berubah dan ditakuti. “Ini membuat masyarakat menjadi bingung dan takut karena aparat biasanya melakukan tindakan kekerasan,” kata Musa Kaibu, seorang aktivis dari Kimaam kepada JUBI beberapa waktu lalu di Merauke. 
Pulau Kimaam sendiri memiliki luas kurang lebih 1,5 juta ha. Penduduknya menetap di sebelas kampung. Jumlahnya kurang lebih mencapai 4. 868 KK. Sebagai salah satu distrik terluas di Merauke, Kimaam memang menjadi idola sejumlah investor untuk menanamkan modalnya. Dorongan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan ekonomi Kabupaten Merauke yang tercermin dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik besaran nominal maupun pertumbuhan ekonominya. Dalam kurun waktu 2000 hingga 2005 misalnya, rata-rata pertumbuhan ekonominya telah mencapai 9,46 %.  Lebih baik sebesar 6,07 % pada 2005 dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 5,00 %. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut, sektor pertanian memberikan andil sebesar 2,71 %.  Dorongan lain yang juga membuat sejumlah investor “tergila-gila” untuk menanamkan modalnya adalah dengan indikator PDRB per kapita. Dalam kurun waktu 2000 hingga 2005 saja, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapitanya telah mencapai 15,91 % atau sebesar Rp 8.684.980 pada 2005. Belum lagi dilihat dari besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 63,33 pada 2004. Angka sebesar itu dibentuk dari Angka Harapan Hidup (AHH) 60,9 tahun, Angka Melek Huruf 85,6 % dan Rata-rata Lama Sekolah 6,5 tahun serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp 579.100.
Namun sayangnya, niat muluk investor untuk menanamkan modalnya bagi Kimaam selalu kandas ditengah jalan. Tidak saja karena selalu ditolak oleh masyarakat adat setempat tapi juga dipengaruhi oleh ketidakaktifan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam disana. Hal ini misalnya terlihat dalam pengelolaan lahan pertaniannya seluas 1,1 juta ha. Hingga 2008 kemarin hanya 200 ha saja yang baru dikembangkan untuk penanaman padi sawah. Tak pelak, warga disana kerap pula kekurangan beras yang berujung pada sering terciptanya kondisi rawan pangan. Kondisi ini pernah pula diperparah pada beberapa bulan silam takkala Kimaam dilanda banjir besar. Saat itu,  sedikitnya 5 kampung di wilayah ini terancam kelaparan. Serupa seperti terjadi di Kabupaten Yahukimo pada 2005. Bencana rawan pangan ini diakibatkan oleh musibah air pasang yang masuk dan merusak puluhan hektar lahan pertanian serta kebun milik warga. Air pasang terjadi semenjak 8 hingga 11 Januari. Dari musibah itu, sebanyak 2.500 warga tak dapat memperoleh makanan karena lahan berburu dan bertaninya rusak. Lima Kampung tersebut antara lain Wann, Kladar dan Sabon di pulau Kimaam Selatan. Air pasang yang masuk ke wilayah itu menggenangi puluhan hektar lahan pertanian milik warga yang ditanami, pisang, keladi, singkong dan belasan jenis tanaman lainnya. Akibatnya, warga yang mensandarkan dirinya dari sumber makanan pokok tersebut tak dapat berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah melihat tanaman mereka hanyut terbawa air laut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Daniel Pauta dalam penyampaiannya kepada JUBI saat itu mengatakan, bantuan dari pemerintah langsung diberikan kepada warga yang tertimpa bencana kelaparan. Sedikitnya 22 ton beras, 18 koli susu kaleng dan makanan ringan untuk anak-anak serta ratusan lembar pakaian layak pakai diserahkan kepada warga Kimaam. Sejumlah obat-obatan juga dikirim ke wilayah bencana. Dikatakan Pauta, pihaknya juga menghubungi Badan Urusan Logistik Kabupaten Merauke untuk menyiapkan 20 ton beras bagi korban bencana. “Kita sudah berikan bantuan. Hanya saja masih terkendala akibat transportasi ke daerah itu yang putus total,” ujarnya. Ditambahkan Pauta, bahan bantuan yang diserahkan diangkut melalui pesawat terbang. Setelah di kota Kimaam, baru kemudian diantar lagi dengan speed boat ke wilayah bencana. Semua proses itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kurang lebih 2 hari. “Ini yang sangat menyulitkan kami karena jalur transportasi yang sulit. Jika harus melalui laut, tentu tidak bisa, karena ombak di laut sangat tinggi. Terpaksa jalan satu-satunya hanya pakai pesawat,” katanya.
Atas bencana tersebut, pihak Pemda Kabupaten Merauke langsung mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah. Sejumlah bantuan dikirim. Tim kecil yang akan mengantar bahan bantuan di wilayah Kimaam sekaligus menjadi ujung tombak penyelamat pun dibentuk.

Konflik Di Kimaam
Masyarakat Kimaam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kemurahan alamnya, yakni hasil laut. Karena Kimaam memiliki perairan yang sangat kaya, maka di sebelah utara daerah tersebut, Wanam Camp, dibangun sebuah pabrik pengalengan ikan. Desa Wanam Camp adalah desa perusahaan karena yang menetap disana hanyalah pegawai pemerintahan dan perusahaan termasuk juga militer. Dampak dari kehadiran keduanya itu, akhirnya membuat masyarakat Kimaam semakin tersisih dalam mengakses ekonomi maupun modal. Hal tersebut berujung dengan timbulnya sejumlah masalah kesenjangan antara penduduk asli dengan pendatang.
Dalam beberapa literatur disebutkan, konflik yang terjadi di Pulau Kimaam, dimulai dengan berdirinya pabrik pengalengan ikan PT Djarma Aru (Djayanti Group) di Wanam Camp. Kondisi ini diperburuk lagi oleh tindakan aparat yang melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap masyarakat lokal. Aparat sangat memihak perusahaan sehingga menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Akumulasi dari semua ini, terjadilah beberapa kerusuhan dan peristiwa pembantaian serta pembakaran yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat.
Benarlah apa yang dikatakan Deutch, dalam Hamidi, 1995, bahwa konflik  akan muncul apabila ada beberapa aktifitas yang saling bertentangan. Di Kimaam, aktivitas yang tidak sejalan itu adalah hadirnya perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada warga untuk hidup layak. Mereka selalu…… terancam dalam sebuah kehidupan yang serba sulit. Tak pelak, hal ini memicu timbulnya beragam tindakan kekerasan. Misalnya seperti peristiwa tewasnya ABK KM Kimaam 15 pada 23 Juli 2001 karena dibunuh sekelompok warga  Papua pimpinan Yakob Mawen.  Kapal itu sendiri adalah milik PT Djarma Aru. Insiden itu ungkap beberapa sumber tidak dapat dipisahkan dari tindakan sewenang-wenang pihak perusahaan dan aparat keamanan (TNI/POLRI).
Peristiwa pembunuhan  tidak hanya sampai disitu saja. Kejadian berikutnya malah lebih sadis, yakni pembakaran Kapal dan Pembunuhan ABK KM Jala Perkasa pada 12 Agustus 2001, pembakaran Desa Kawe yang mengakibatkan warga harus mengungsi ke kampung Kawe lama, pembakaran terhadap bevak-bevak di sekitar aliran Kali Kontuar, pembakaran sembilan rumah di kampung Sibenda, enam rumah di kampung Wetau serta 64 rumah masyarakat di desa Kawe Barui. Konflik kemudian berujung dengan terjadinya peristiwa berdarah Maskura pada 28 November 2001. Rentetan tragedi kemanusiaan ini akhirnya mengundang simpati dari para pejuang HAM di Kota Merauke. Mereka membentuk Forum Merauke untuk Demokrasi  (FORMED) yang bertindak sebagai Tim Pencari Fakta. “Kita berharap Kimaam dulu jangan terulang lagi, ini adalah pengalaman buruk yang harus dihindari,” kata Kaibu mengakhiri. (Jerry Omona)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *