Menelisik Teror Dan Kekerasan Di Papua

Image

Lantai I Rektorat Universitas Cenderawasih yang terbakar menjelang pelaksaan Pemilu 2009 (Foto : JUBI/Saut Marpaung)

 
JUBI — Teror dan kekerasan yang dilakukan baik oleh rakyat maupun dari pihak bersenjata di Papua telah terjadi semenjak bertahun-tahun lalu. Kekerasan yang telah menimbulkan ratusan bahkan ribuan korban jiwa itu hingga kini masih terus berlangsung. Dari sejumlah kekerasan terutama menjelang Pemilu, kesepakatan tegas untuk menghentikannya pun hanya berakhir  diatas kertas belaka.

Kekerasan demi kekerasan kerap saja membayangi rakyat Papua semenjak dulu. Pasca bergabungnya Papua ditangan NKRI, kekerasan bersenjata selalu menjadi pemandangan yang tak pernah tuntas dibicarakan. Uniknya lagi, kekerasan biasanya akan semakin menunjukan intensitasnya yang tinggi takkala menjelang dan pasca pemilu. Lihat saja pada pesta electoral 9 April kemarin di Papua. Sejumlah kekerasan bersenjata dan pembunuhan sadis mewarnai pesta demokrasi itu. Sejumlah korban tewas dari warga sipil pun tergeletak tak berdaya ditembus peluru polisi. Namun apa daya, tak seorang pun mampu meletakan perdamaian diatasnya. Organisasi Papua Merdeka yang dituduh melakukan kekerasan tersebut pun tak mau unjuk gigi. Mereka berdalih bahwa kekerasan tak pernah dilakukan pihaknya.
Alex Mebri, seorang aktivis Papua Merdeka di Jayapura kepada JUBI belum lama ini  mengatakan, pihaknya tak tahu menahu menyangkut sejumlah penyerangan terhadap warga sipil di Papua. Pihaknya merasa heran mengapa tuduhan tersebut diarahkan kepada OPM sebagai sebuah organisasi yang membela rakyat dan tanah Papua. Seharusnya, kata dia, tuduhan itu dilemparkan kepada orang yang selama ini tidak menyukai Papua, bukan kepada OPM. “Saya menolak keras tuduhan  tersebut. Tuduhan  itu tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki bukti hukum yang kuat. OPM juga tak pernah membuat kacau di dalam kota. Jika terjadi perang di dalam hutan, ya memang benar. Sehingga jika ada kekacauan didalam kota, maka OPM lepas tangan,” jelasnya.
Menyangkut penyerangan Pos Polisi Abepura dan pembakaran Gedung Rektorat Uncen dan sejumlah pembunuhan terhadap warga sipil jelang Pemilu baru-baru ini, kata dia, bukan merupakan kebijakan dan keputusan dari OPM. Sehingga layak apabila tuduhan yang disematkan kepada OPM sebagai otak dibalik penyerangan dan tindakan kekerasan merupakan sebuah tuduhan yang salah kaprah. Dia juga menegaskan, pemerintah tidak pantas menuduh dan memberi sanksi kepada OPM. Pemerintah juga, kata dia, harus kembali mengoreksi diri sendiri sebelum melemparkan tuduhan tersebut. Diuraikan Mebri, penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil hanya merupakan skenario gampangan untuk memetakan Papua menjadi daerah konflik serta untuk kepentingan segelintir orang saja. Orang Papua sendiri, jelasnya, tidak akan pernah menjadikan Papua sebagai zona konflik. Hal tersebut telah sejalan dengan keputusan Konggres Papua pada 2001 lalu yang menyatakan bahwa Papua adalah Zona Damai.
Sebelumnya, kekerasan bersenjata di Jayapura pra pemilu kemarin yang ditolak Mebri tidak hanya memberikan dampak buruk pada kenyamanan hidup warga. Tapi juga telah mendorong terciptanya tindakan kekerasan lanjutan yang memakan korban tewas. Insiden kekerasan di Jayapura itu bermula dari aksi-aksi yang disebut sebagai upaya menggagalkan pemilu. Rangkaian peristiwa itu sendiri mulai terjadi pada Rabu pekan lalu sekitar pukul 02.00 WIT, ketika 2 buah bom ditemukan oleh tim penjinak bom Gegana Satbrimobda Papua di Jembatan Muara Tami.
Jembatan Tami merupakan satu-satunya jembatan penghubung, Papua dengan Wutung, PNG. Dari proses investigasi, tim Jibomb juga menemukan 1 buah botol kratingdaeng yang berisi bensin, 1 botol air mineral berukuran kecil berisi bensin dan kabel dengan panjang lebih dari 10 meter yang diduga dijadikan media untuk meledakkan dari jarak jauh. Bom yang digunakan menggunakan pipa besi dengan panjang 40 cm berdiameter 3,5 inc yang kedua lobangnya ditutup dengan latban dan disambung menggunakan kabel merah hitam serta ditempel botol air mineral yang berisi solar. Bom satunya lagi berukuran lebih kecil yakni panjang 25 cm dengan diameter 1,5 inc ditempel dengan botol kratindaeng berisi bensin.
Ditempat terpisah, dalam waktu yang tidak berselang lama, kekerasan juga terjadi di Abepura. Kali ini, insiden yang sempat menewaskan warga sipil itu tak tanggung-tanggung dilakukan oleh kawanan kelompok bersenjata. Peristiwa  yang terjadi pada Kamis dini hari pekan kemarin sekitar pukul 01.00 WIT itu, dilakukan oleh sekelompok warga bersenjata tradisional dengan membawa bom rakitan dan bom Molotov. Kekerasan tersebut sempat diwarnai dengan letupan senjata dari polisi Sektor Abepura. Polisi yang telah siap siaga saat itu juga langsung mengejar pelaku. Dalam pengejaran itu, ditemukan seorang yang sudah dalam keadaan tewas terkena peluru aparat dibelakang tubuhnya. Dalam pengejaran, Polisi juga berhasil menemukan 2 buah bom rakitan dari pipa besi berdiameter sekitar 3 cm.
Dalam peristiwa penyerangan itu, 1 orang tewas tertembak, 4 orang mengalami luka-luka dan 10 orang lainnya berhasil diamankan polisi. Sementara itu, empat warga yang mengalami luka-luka adalah, Eri Lobo Yance Yogobi Dino Agobi dan Andi Gobay. Keempatnya, langsung dilarikan ke UGD RSUD Dok II Jayapura untuk mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan, 10 orang lainnya yang berhasil diamankan, diantaranya Lauren Kogoya, Anderto Wandikbo, Matias Kogoya, Alex Pokniange, Gerson Gwijangge, Salia Gwijangge, Matius Mijele, Demianus Wandik, Perwenas Young dan Fran Wouw. Selain mengamankan 10 orang warga tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti dari TKP berupa 1 buah bom Molotov dalam plastik dan kabel, 3 buah busur dan anak panah, 1 jerigen berisi bensin dan 3 bom rakitan karung plus kabel, bom Molotov yang sudah meledak, tas pinggang, 1 parang dan 2 pisau.
Ditempat lain, pada saat yang hampir bersamaan dengan penyerangan Mapolsekta Abepura, juga terjadi pembakaran Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) yang berada di Kampus Baru, Uncen atas Perumnas III Waena, Jayapura. Pembakaran ini dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini namun dipastikan hampir seluruh isi ruang rektorat lantai bawah hangus terbakar. Kebakaran itu juga menghanguskan sebuah kantin yang berada disebelah rektorat.
Insiden pembakaran gedung rektorat ini hanya selang beberapa jam setelah penyerangan Mapolsekta Abepura. Belum diketahui pemicu kebakaran namun pihak kepolisian berhasil menemukan sejumlah botol yang berisi bensin dan dibalut menggunakan kain. Barang bukti ini sama persis dengan barang bukti yang ditemukan saat penyerangan Mapolsekta Abepura.
“Kejadian berlangsung dini hari dan api baru dapat dipadamkan sekitar pukul.06.00 WIT. Semua arsip yang berada di lantai dasar terbakar begitu juga dengan ijazah para mahasiswa yang baru saja diwisuda pekan lalu, “ tutur Berth Kambuaya, Rektor Uncen.
Ditempat sama, Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto kepada wartawan di Halaman Gedung Rektorat Uncen Waena mengakui adanya penyerangan terhadap Mapolsekta Abepura dan pembakaran gedung rektorat Uncen. “Pelakunya, masih dalam pemeriksaan secara intensif oleh penyidik dan sebagian belum bisa dimintai keterangan karena dalam perawatan,” ungkapnya. Kapolda menegaskan, motif penyerangan ini, untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu di Papua. “Jelas, saya mengatakan bahwa tidak ada kegiatan menggerakan massa dalam pemilu ini, namun itu jelas mereka melakukan hal itu. Memang saya perintahkan kepada anggota saya, untuk menindak dengan tegas,” tandasnya. Kapolda juga mengakui bahwa kasus penyerangan Mapolsekta Abepura tersebut hampir terjadi secara beruntun, yakni penemuan bom di Muara Tami, penyerangan Mapolsekta Abepura dan pembakaran gedung Uncen.
Atas sejumlah insiden kekerasan tersebut, komponen masyarakat sipil di Papua menyatakan sangat prihatin dengan peningkatan eskalasi kekerasan yang terus terjadi. Mereka meminta kepada berbagai pihak untuk segera menghentikannya dengan melakukan dialog. Kelompok yang prihatin tersebut tergabung dalam koalisi LSM yang terdiri dari KontraS, HRWG , Imparsial, Jatam, LIPI, Federasi, KontraS, Foker LSM Papua dan Praxis. Mereka menilai, tindakan kekerasan yang terjadi merupakan reaksi dari ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-undang Otonomi Khusus di Papua sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan konflik. Menurut mereka, semua pihak perlu menggunakan cara-cara damai dalam memperjuangkan aspirasi dan tuntutan rakyat agar tidak membuat masyarakat menjadi resah. (Tim/Dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *