Meneropong Pelanggaran Pemilu, Dikecam dan Dikritisi

Image

Anak-anak usia sekolahpun ikut kampanye terbuka  (Foto : JUBI/Jerry Omona)

 
JUBI — Seperti daerah lainnya di Indonesia, Papua juga saat pesta Elektoral kemarin dipenuhi dengan beragam pelanggaran. Tak pelak, sejumlah politisi bahkan mengecam hal tersebut dan meminta pemilu digelar ulang.

Pemilu 2009 di Papua memang rada-rada unik. Tidak saja unik karena dipenuhi dengan beragam insiden penembakan dan pembunuhan warga sipil, tapi juga lantaran berbagai pelanggaran yang menghiasinya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan tanpa alasan dilakukan. Tujuannya hanya bagaimana menciptakan sebuah kondisi agar seseorang politisi dapat lolos ke gedung dewan.
Jika dicermati secara nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menemukan berbagai pelanggaran yang cukup banyak pada pelaksanaan Pemilu kemarin. Hampir semua provinsi di Indonesia terdapat pelanggaran. Dari berbagai jenis kesalahan tersebut, Bawaslu mengumumkan pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran yang terkait dengan DPT bermasalah (45 kasus), pemilih yang mengaku sebagai orang lain (38 kasus), surat suara tertukar (31 kasus), dan surat suara kurang (10 kasus). Bawaslu juga mencatat beberapa pelanggaran lain, yaitu politik uang (enam kasus) dan pemilih tidak menggunakan bilik suara atau bilik suara kurang (lima kasus). Uniknya, sebanyak 517 kasus pelanggaran pemilu legislatif (pileg) 2009 telah diterima kepolisian di seluruh Indonesia. Total 211 kasus sudah siap dilimpahkan ke pengadilan.
Berdasarkan pelanggaran tersebut, Badan Pengawas menilai dalam pemungutan suara ada dua masalah utama, yaitu pemilih tidak terlayani dengan baik dan tata cara serta prosedur pemungutan tidak dipatuhi oleh penyelenggara pemilu. Dengan berbagai temuan ini Badan Pengawas menilai masalah berakar dari lemahnya manajemen pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.
Di Papua, akibat beragam pelanggaran yang terjadi, sejumlah pihak mengecam bahkan mengkritisi pelaksanaan Pemilu kemarin dan meminta agar dilaksanakan ulang. Salah satunya adalah dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KPNI) Provinsi Papua yang menilai bahwa tahapan Pemilu berjalan tidak normal. Sejumlah Partai Politik bahkan secara tegas mengatakan, pemilu kali ini penuh dengan warna buruk dan harus diulangi untuk menunjukan demokrasi yang santun dan baik.
Kejadian buruk terkait pelanggaran Pemilu juga terjadi di sejumlah kabupaten di Papua. Di Jayawijaya misalnya, pemilu kali ini diwarnai dengan jual beli surat suara. Wakil Ketua II DPRP Paskalis Kosay, S.Pd, Caleg DPR RI dari Partai Golkar mengatakan “Kami melihat adanya permainan atau sebut saja pelanggaran di tingkat KPPS,” ungkap Kosay. Dikatakannya, salah satu pelanggaran yang santer disebut – sebut itu adalah terciumnya aksi jual beli surat suara oleh oknum tertentu di tingkat KPPS. “Hasil pengamatan kami di lapangan terjadi seperti itu,” ungkapnya belum lama ini. Menurut politisi asal Pegunungan Tengah ini, modus pelanggaran yang dilakukan itu adalah dengan memperjualbelikan surat suara oleh oknum tertentu di tingkat KPPS dan kampung. Harganya berkisar Rp 50.000 perlembarnya.
Di Jayapura, pengamanan dan penghitungan surat suara oleh pihak KPU Kabupaten Jayapura di Hotel Sentani Indah, Sentani juga berbuntut panjang. Pasalnya, upaya KPU untuk mengamankan surat suara hasil pemilu di Hotel Sentani Indah (HSI) dan menunda penghitungan suara dinilai sarat kepentingan politik. Terkait hal tersebut, 24 partai politik berencana akan mengadukan KPU Kabupaten Jayapura bersama perangkatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera menindaklanjuti setiap pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten ini.
Masih di Jayapura, akibat amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah TPS di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara (Japut),  ribuan pemilih akhirnya tak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kemarin. Tidak hanya itu, sejumlah surat suara bahkan dipermainkan disejumlah TPS dikelurahan tersebut. Ini misalnya terjadi di TPS 12, 16 dan 24 Kelurahan Imbi,  Distrik Jayapura Utara. Dimana diduga meski terdaftar dalam DPT namun hingga hari pencontrengan, Fomulir C – 4 atau undangan untuk memilih tak juga diterima warga.
Dari laporan warga kepada JUBI terdapat juga pemilih siluman yang tak terdaftar dalam DPT di TPS 16 namun diperbolehkan KPPS untuk mencontreng. Uniknya, di TPS 24 masih di kelurahan yang sama, cara memilihnya menggunakan Noken (kantong bawaan orang Papua) atas perintah Kepala Suku ditempat itu. Menurut laporan warga, Pemilu 9 April lalu di TPS 24 Dok VIII atas, terdaftar sebagai DPT di wilayah itu adalah sebanyak 392. Namun jumlah surat suara yang disediakan sebanyak 420. Pada saat pencontrengan warga juga dilarang untuk memilih dan atas perintah Kepala Suku, surat suara dicontreng oleh KPPS diatas meja bukan dibilik suara lalu dimasukan kedalam Noken. Polisi beserta saksi dari Parpol dan Panwas juga tak dapat berkutik. Mereka hanya diam dan menonton apa yang terjadi.
Ditempat terpisah, Panwas Provinsi Papua juga menemukan adanya TPS siluman di Buper Waena. Penemuan ini mendapat reaksi dari sejumlah Parpol peserta Pemilu di Kota Jayapura. Mereka menilai adanya TPS siluman ini, sangat merugikan partai atau Caleg lainnya. Karena itu, para pengurus Parpol meminta kasus TPS siluman ini diusut tuntas, dan diproses sesuai hukum yang berlaku. “Bukan hanya dari PAN saja yang menyesalkan, tapi saya kira semua Parpol akan komplain adanya TPS siluman ini,”tegas Ketua DPD PAN Kota Jayapura, Ir Rustan Saru. Menurutnya, 4 TPS siluman ini merupakan bentuk kecurangan pemilu yang sangat serius, sehingga mereka minta aparat berwenang, terutama Panwas mencari pelaku, termasuk siapa dibalik munculnya TPS siluman itu.
Dari berbagai kecurangan yang terjadi pada pemilu 9 April lalu, tak pelak ternyata ada juga yang sempat dipolisikan. Diantaranya, dua kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang saat ini tengah ditangani Polresta Jayapura. Polisi yang kini menangani kasus ini sebelumnya mendapat laporan dari Panwaslu Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura, AKBP. Roberth Djoenso, SH, didampingi Kasat Reskrim AKP. Y. Takamully, SH, mengungkapkan, 2 kasus indikasi pelanggaran pemilu tersebut yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara di Kampung Nafri dan menolak untuk memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan di Kelurahan Kota Baru, Abepura.

Kritikan
Akibat maraknya berbagai pelanggaran pemilu di Papua, praktisi Hukum dan Politik asal Papua, Willem Frans Ansanay, SH, mengatakan, penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Papua mencerminkan ketidakdewasaan para pemimpin yang ada, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. “Hal ini bisa dinilai karena para pemimpin itu tidak mampu melaksanakan perubahan dalam konteks demokrasi yang jujur dan adil, malah sebaliknya Pemilu kali ini carut marut karena terjadi banyak pelanggaran,” ungkap Ansanay yang juga Ketua Bidang Hukum DPP Partai Demokrat ini.
Dikatakannya, dalam konteks Papua, hal itu terjadi akibat kepentingan politik yang terlalu berpihak pada hausnya kekuasaan dari para pihak yang ingin membangun tahta atau dinastinya dalam dunia perpolitikan di Papua. “Pemilu kali ini menjadi alat ukur bagi pemimpin birokrasi dan elit politik di Tanah Papua yang masih lemah spiritualnya, lemah kecerdasannya dan sangat emosional dalam memimpin masyarakat Papua,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Ketua Panwaslu Kota Jayapura, Moses Yomungga  SE, mengungkapkan, laporan yang masuk ke Panwaslu terkait pelanggaran yang terjadi selama pencontrengan cukup bervariasi. Laporan yang masuk diantaranya, dugaan penggelapan jumlah pemilih, petugas KPPS di TPS yang meninggalkan kotak suara dan surat suara di tempat yang tidak terjaga, pelaksana tugas di TPS dengan melibatkan pihak diluar KPPS yang berpotensi kecurangan, perhitungan lebih satu hari, hingga surat suara yang didapati pada sejumlah TPS kurang. Dari dugaan kasus yang sudah masuk ke pihaknya itu, disebutkannya secara umum bisa masuk dalam ranah pidana, selain pelanggaran administrasi yang ada.”Kasus sedang kita tindak lanjuti dengan upaya melengkapi bukti pendukung yang akurat, termasuk jika perlu melibatkan pihak yang berwajib,” katanya. (Jerry Omona/Dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *