Negara Wajib Memberikan Rasa Aman Bagi Rakyatnya

Image

Polisi berkewajiban untuk memberikan rasa aman pada rakyat (Foto : JUBI/Saut Marpaung)

 
JUBI— Jika negara tak mampu memberikan rasa aman bagi warga negaranya, maka negara tersebut dapat dikategorikan miskin. Dr. Spener Rumbewas menjelaskannya sebagai Negara yang selalu memberikan rasa takut bagi warganya.

Dr. Spener Rumberwas mengemukakannya juga sebagai bagian yang selalu memicu timbulnya berbagai pelanggaran HAM. Dirinya meyakini, jika berpijak pada UU No 39/1999 tentang HAM terutama pasal 8 yang menegaskan bahwa “Perlindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”, maka Negara dengan sendirinya akan menjalankan kewajibannya melindungi rakyat. Bukan sebaliknya menciptakan situasi rakyat menjadi tidak aman. Menurutnya, kelompok-kelompok seperti LSM, Organisasi Politik, Kelompok Agama dan kelompok masyarakat lainnya hanya bersifat partisipatif saja sesuai Pasal 100 UU No 39/1999.
Ditempat lain, mantan Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Alberth Rumbekwan mengatakan, terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk pengaduan dari masyarakat kepada Komnas HAM di Jakarta, tak semuanya mendapat tanggapan. “Selain itu Perwakilan Komnas HAM Papua tak memiliki kewenangan luas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua,” tegas Rumbekwan yang kini menjadi Ketua KPU Kabupaten Supiori kepada JUBI beberapa waktu lalu di Jayapura. Namun yang jelas, lanjut Rumbekwan, negara wajib memberikan rasa aman bagi setiap warganya termasuk bagi orang Papua.
Jika menyimak tanah Papua sebagai zona damai sebenarnya telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu terutama oleh tokoh agama diwilayah ini. Uskup Jayapura, Mgr Leo Laba Ladjar OFM dalam makalahnya “Membangun Budaya Damai saat Konfrensi Perdamaian untuk Papua” menjelaskan, menjadikan Papua sebagai Zona Damai tidaklah cukup bila hanya menjadikannya sebagai daerah netral ditengah berbagai amukan dan konflik. Menurutnya, damai itu sendiri sebagai keseluruhan suasana hidup yang membahagiakan manusia untuk bertumbuh dengan leluasa menuju kepenuhannya sebagai manusia yang otentik. Dari pandangan damai yang menyeluruh itu, menurutnya, negara perlu melihat berbagai aspek kehidupan di masyarakat dan menilainya. “Apa yang menunjang damai itu harus dibangun dan dikembangkan terus, sedangkan apa yang menghambat atau merusak damai harus ditiadakan,” paparnnya.
Serupa dengan Ladjar, Etha Margaretha Monim STh,  Caleg DPR dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Dapil Papua kepada JUBI mengatakan, wilayah Papua sering dikumandangkan terutama oleh para pejabat sebagai Tanah Damai, Zona Damai, Pemilu dan Pilpres di Papua Aman dan tak ada separatis. Namun hal tersebut ternyata tak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. “Kalau memang ungkapan ini benar maka mestinya tak perlu terjadi konflik dan tindakan kriminal yang merusak dan mengorbankan orang yang tak bersalah,” katanya.  Saat ini, lanjutnya, hukum tak pernah membuat pelaku kejahatan menjadi jera. Menurut dia, peran tokoh agama di Papua mesti ditingkatkan untuk membantu mendorong perdamaian dalam masyarakat.” Saat ini hanya agama yang mampu menyelamatkan manusia,” imbuhnya.

Kondisi Terkini
Lalu bagaimana dengan kondisi kekinian di Papua?. Hingga menjelang akhir April 2009, nuansa konflik yang terjadi semakin menunjukan intensitas yag tinggi. Damai bagi beberapa orang sudah tak lagi berada di depan mata. Lihat saja tragedy konflik yang berujung pada terhapusnya upaya perdamaian ditanah ini. Di Nabire misalnya, upaya perdamaian bahkan dikritisi sejumlah pihak karena dianggap tidak menampakan hasil nyata. Kritikan itu datang ketika terjadi sebuah peristiwa bentrokan antara polisi dan sekelompak warga pendukung International Lawyers West Papua (ILWP) pecah. Insiden yang terjadi di kawasan Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Papua, Senin awal April kemarin itu tidak hanya merumahsakitkan warga sipil tapi juga polisi yang terluka terkena panah.
Insiden itu bermula ketika polisi membubarkan paksa warga yang berorasi di Taman Gizi Nabire. Massa yang dibubarkan paksa, lari ke Pasar Karang Tumaritis. Di sini terjadi aksi pelemparan yang dilakukan sekelompok warga dari Karang Barat ke warga yang berada di pasar. Aksi ini membuat pedagang dan warga di sekitar pasar, kabur menyelamatkan diri. Anggota polisi lalu lintas yang saat itu bertugas mengatur lalu lintas ikut juga dilempari batu. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nabire, Ajun Komisaris Polisi Murtadlo ikut menjadi korban. Untuk meredam aksi anarkis di Pasar Karang Tumaritis, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Insiden ini juga sempat membuat Kota Nabire, lumpuh. Sejumlah pertokoan tutup. Pegawai perkantoran dan murid sekolah dipulangkan lebih awal untuk mengantisipasi bentrokan meluas.
Dari Biak lain lagi. Jelang Pemilu kemarin, depot Pertamina diwilayah itu dibakar oleh oknum tak dikenal. 1 orang tewas dalam kejadian tersebut. Polisi yang dengan sigap langsung turun melakukan Olah TKP. “Saya menghimbau agar Aparat Penegak Hukum jangan diam. Tapi terus bekerja serta mengusut tuntas kasus ini,” tegas Kapolda Papua, FX Bagus Ekodanto saat itu.
Atas terjadinya sejumlah peristiwa tersebut, Dewan Adat Balim kemudian menghimbau Gubernur, DPRP, MRP, Pangdam dan Kapolda Papua agar menyelesaikan masalah kriminal melalui penanganan secara sipil. Mereka juga mengharapkan adanya kerja sama dari semua komponen untuk meminimalisir konflik horisontal dan vertikal di Papua dan menciptakan perdamaian yang berpihak kepada rakyat. Bagi Dewan Adat Balim, perdamaian menjadi satu-satunya cara agar tanah Papua menjadi lebih baik. Sejalan dengan itu, Dr. Neles Tebay dalam peluncuran bukunya tentang Dialog Antara Jakarta dan Papua beberapa waktu lalu di Jayapura menawarkan solusi damai di Papua dengan meninggalkan “Merdeka Harga Mati” dan juga “NKRI Harga Mati”. Menurutnya, masing masing pihak perlu menanggalkan kepentingan masing-masing untuk membicarakan masalah Papua dalam sebuah dialog yang bermartabat. Menurutnya, dari sejumlah fakta kekerasan yang terjadi di Papua, dengan jelas telah memperlihatkan bahwa pemerintah telah meninggalkan penyelesaian damai melalui dialog yang pernah dijanjikan. Pemerintah, katanya sedang mengkriminalisasi konflik di Papua, misalnya melalui penangkapan mereka yang dituduh melakukan kegiatan makar dan subversi, Buchtar Tabuni dan Sebby Sembom serta beberapa pemuda kritis lainnya. Tebay dalam bukunya juga menyebutkan, pemerintah dan orang Papua harus membahas aspek-aspek dalam dialog, hingga mencapai suatu pemahaman yang sama tentang damai yang dikehendaki. (Makawaru da Cunha/Dominggus A Mampioper)

 
 

Peristiwa Kekerasan di Papua Menjelang Pemilu 2009

 
No Waktu
Peristiwa
 1

Kamis, 8 Januari 2009

Penyerangan Pos Polisi Tinnginambut, Kabupaten Puncak Jaya, melukai istri aparat polisi         penjaga pos Bripda Yan Ayub, yang diduga dilakukan oleh TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni.
 2

Jumat, 23 Januari 2009

Bripka DU dari Polres Merauke menembak 2 warga sipil Dono (luka-luka) dan Safarudin (tewas)
 3

Sabtu, 24 Januari 2009

Penganiayaan anggota Brimob, Bripka Eko Darmawan, di depan Bar Queen, kasus penganiayaan David dan Bripka Frits Nanlohi
 4  Minggu, 25 Januari 2009  Penembakan aparat kepolisian terhadap Simon Fader di Timika
 5

Senin, 9 Februari 2009

Warga dari Kepala Suku Joger Japagua berupaya menyerang warga Kompleks Bougenville dan Pasar Swadaya Timika setelah Joger tewas dibunuh di kompleks Bougenville
 6

Selasa, 27 Februari 2009

Pembakaran dan pengrusakan tiga pos polisi serta fasilitas umum oleh massa di Timika
 7

Selasa, 27 Februari 2009

Perampasan senjata api milik anggota intel Kodam XVII/Cenderawasih, Serda Agus Sutrisno di Timika.
 8 Selasa, 10 Maret 2009 Penembakan terhadap 2 orang tukang ojek Zaenal dan Achmad Solihan hingga tewas dan melukai 2 penumpang Lince Telengen dan Yogile Kiwo di Kali Semen, Puncak Senyum, Distrik Mulia, Puncak Jaya.
 9

Sabtu, 14 Maret 2009

Penembakan terhadap Pratu Siaful Yusuf, anggota Pos TNI Yonif 745 di Gurage, Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.
 10

Senin, 22 Maret 2009

Penangkapan dan pendeportasian 3 jurnalis Belanda oleh aparat Kepolisian dan Imigrasi Papua.
 11

Minggu, 28 Maret 2009

Penyanderaan dan perampasan senjata terhadap Anggota Polres Supiori Bribda  John Krey yang diduga dilakukan oleh Anton Kafiar dan pentolan anggota OPM Kamor Awom
 12

Jumat, 3 April 2009

Penggerebekan kantor Dewan Adat oleh aparat Brimob
 13

Jumat, 3 April 2009   

Penangkapan 15 aktivis dan Penahanan 3 aktivis KNPB oleh Polda Papua
 14 Senin, 6 April 2009 Pembubaran aksi disertai penembakan dan penangkapan di Nabire
 15

Selasa,

7 April 2009   

Bom meledak di Jembatan Muara Tami, perbatasan RI-PNG
 16 Rabu, 8 April 2009 Kebakaran Depo Pertamina di Biak
 17

Rabu, 8 April 2009

Penusukan warga di Wamena
 18

Kamis, 9 April 2009 dinihari

Serangan orang tak dikenal di Mapolsek Abepura
 19

Kamis, 9 April 2009 dinihari

Pembakaran Rektorat Uncen oleh orang tak dikenal

 

Sumber : Diolah dari laporan media massa
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *