Papua Zona Darurat Dan Ulah Majelis Rakyat Papua (MRP)

 

 

Oleh : Oktovianus Pogau*

 

JUBI—Dalam amanat UU No. 21 Tahun 2001 pasal 20 menyatakan tugas dan tanggung jawab MRP adalah sebagai lembaga representasi kultural  orang  asli Papua. Meskipun  secara de Jure dan de Facto  MRP hadir agak terlambat, yakni 3 tahun kemudian setelah adanya UU Otsus, atau pada 2004 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004, tertanggal, 23 Desember 2004.

Secara garis besar tugas utama MRP dibentuk sesuai dengan amanat UU No 21 Tahun 2001. Yakni memberikan perlindungan kepada hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (pasal 1 butir ke-6). Yang mana semuanya ini mengarahkan kepada pembebasan manusia asli Papua sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dan hakiki. Sehingga kerja dan peran dari MRP sangat didambakan oleh semua pihak terlebih  orang asli Papua sendiri. Dimana dengan hadirnya MRP diharapkan dapat mengangkat segala ketertinggalan yang selama ini di injak-injak oleh oknum kapitalis yang ingin tetap menjajah dan menguasi orang Papua.
“Ade waktu saya di Jakarta, saya sempat bertemu dengan Mbah Marijan yang biasa main iklan Kuku Bima di TV itu, dia bilang begini. “Saya dengar katanya di Papua telah di bentuk MRP ka? Dengan nada yang agak keras dirinya mengatakan bahwa, ”MRP itu artinya Mati Rakyat Papua (MRP). Yang menurutnya MRP hadir akan menghabiskan dana rakyat Papua sekaligus membuat rakyat kecewa dengan kinerja mereka yang kalang kabut,” terang Pak Daundi di Makasar beberapa saat lalu.
Pemahaman mereka terhadap MPR adalah bukan sebuah lembaga yang mengangkat harkat, derajat dan martabat orang asli Papua, melainkan sebuah lembaga yang akan berada dan merugikan orang asli Papua. Dengan segala bentuk kinerja yang tidak kurun membaik. Secara garis besar, baik dari anak-anak sampai orang dewasa memahami peran dan tugas MRP di Papua sama dengan pemahaman Mbah Marijan. MRP bukan sebagai penanggung jawab hak-hak adat masyarakat asli Papua, melainkan perampas hak-hak rakyat Papua. MRP mengambil porsi untuk pembangunan segala sector di Papua, MRP tidak berperan semestinya. MRP jadi beban bagi  rakyat Papua. Yang ujung-ujungnya membuat rakyat kecewa. 
Saat International of Lawyer  West Papua (ILWP) diluncurkan di London-Inggris 15 hingga 17 Oktober lalu, MRP sebagai lembaga representasi kultural  orang  asli Papua seharusnya mempunyai peran untuk menyosialisasikan hal ini kepada khayalak umum. Bukan DAP, PDP dan beberapa Front lainnya. MRP dibentuk dengan badan hukum yang kuat. Dengan kuatnya badan hukum itu MRP harus lebih leluasa bergerak. Bukan menutup diri bagai burung yang sayapnya patah.
Dewan Adat Papua (DAP) yang ada hanyalah salah satu dewan tidak berbadan hukum secara resmi yang didirikan oleh bangsa Papua sendiri. Presidium Dewan Papua (PDP) juga sama halnya dengan DAP. MRP sebagai lembaga cultural resmi yang di bentuk harus bertanggung jawab penuh dalam segala tindakan yang dibuat maupun diadakan oleh rakyat asli Papua. Orang istilahnya MRP adalah “Mama dan Papa” dari pada orang asli Papua. 42 orang yang telah dipilih oleh rakyat Papua untuk duduk di MRP harus bertanggung jawab atas semua itu.   Dalam salah satu harian lokal Papua beberapa saat lalu,  Ketua MRP Agus Alua membantah keras peryataan Pangdam Cenderawasih yang menyatakan dengan jelas agar MRP jangan ikut dalam perpolitikan. ”Siapa bilang kami tidak boleh ikut dalam perpolitikan, kami juga punya hak untuk menyuarakan itu” terang Agus dalam Cenderawasih Pos membantah pernyataan Pangdam XVII Cenderawasih. Mana kejantananmu Pak Agus, pernyataan gombal yang melindungi keluarga dan nama baik tidak usah disebarluaskan untuk melindungi diri. Apalagi pernyatan tersebut mengandung unsur politis. Pernyataan paling memalukan yang pernah dikeluarkan oleh pejabat yang katanya berjuang untuk hak-hak kemanusian untuk Papua.Yang rakyat minta saat ini, adalah dimana realisasi dari pernyataan dan janji-janji dari MRP kala itu. Ketika Buchtar Tabuni dan Sebby Sembon di tangkap Polda Papua tanpa prosedur yang jelas kalian hanya membekap mulut kalian begitu saja, seperti tak ada tanggung jawab dan tugas moril. Kalian sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah pusat harus berperan penting dalam segala tindakan seperti itu.

Kasus Abepura Berdarah
MRP sebagai lembaga kultural asli rakyat Papua, hanya terdiam membisu ketika beberapa mahasiswa ditindak seperti binatang oleh aparat keamanan yang tidak tahu perikemanusian. “Kasus Abepura berdarah” yang meninggalkan banyak “kesan”, dimana banyak mahasiswa yang diculik, dibunuh dan diperkosa tidak pernah di tindak lanjut, malahan tidak lanjut yang mereka lakukan di Makasar tidak ada keberpihakan terhadap orang asli Papua yang sangat dirugikan, “MRP dorang kerja apakah sehingga buta dengan hal ini,” terang Nolly Kobogau salah satu mahasiswa Universitas Cenderawasih beberapa saat lalu.
Saat itu sebelum pembentukan MRP, telah ada banyak tindakan serta aksi yang mahasiswa Papua lakukan untuk  menolak tegas keputusan dari Presiden Republik Indonesia, toh akhirnya MRP tetap disahkan juga. Mahasiswa dan pelajar Papua yang berdemonstrasi paham betul dengan ketakbecusan MRP ketika di bentuk nanti. Mereka (mahasiswa) sudah paham dengan kepentingan-kepentingan yang akan diciptakan ketika para “penjilat” yang nanti mengaku dirinya sebagai wakil rakyat yang akan mengangkat harkat, martabat dan jati diri orang Papua. Orang Papua sangat benci dengan penjilat, seperti mereka yang duduk di MRP saat ini.
Ketua MRP dan anggotanya lebih banyak tinggal di Jayapura dan menikmati segalanya yang ada daripada sekali waktu berkeliling ke kampung-kampung di Papua untuk melihat langsung segala kesulitan rakyat Papua yang kadang di injak-injak dan diabaikan. Mereka yang di dusun-dusun perlu adanya uluran tangan melalui beberapa kunjungan. Tugas MPR sebenarnya seperti itu, bukan duduk di Jayapura seenaknya. Keliling setiap saat dengan mobil mewah. Pertimbangan yang MRP akan berikan kepada Gubernur Papua, Ketua DPRP terpilih serta anggota DPR RI yang di usulkan bukanlah pertimbangan yang murni muncul dari aspirasi rakyat. “MRP dorang kerja apakah, kita rakyat kecil sangat bingung dengan dorang pu kerja nih. Atau jangan-jangan dorang kerja makan uang saja lagi,” kata seorang Bapak di Abepura, Jayapura beberapa waktu lalu mengkritisi kinerja MRP yang tidak kurun membuahkan hasil.
Saat Perdasi dan Perdasus dibuat, MRP juga tidak pernah angkat bicara. Giliran 23 miliar lebih dana untuk pemberdayaan orang Papua dilenyapkan dengan dalih pembuatan Perda, MRP malah kalang kabut. “Kami sebagai lembaga kultural orang asli Papua, akan memberi pertimbangan kepada beberapa Perdasi dan Perdasus yang telah DPRP buat,”kata salah satu anggota MRP seperti dikutip salah satu media lokal Papua beberapa waktu lalu.
MRP buta dan kalang kabut dengan hal ini. Zona Darurat yang ingin MRP ciptakan dengan para penjilat di negeri Papua semakin terlihat. MRP dan para penjilat tidak pernah sadar dan paham, kalau manusia Papua yang dicitakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri telah mereka lupakan. Beberapa amanat Undang-Undang yang mereka buat sendiri. Hukum di Indonesia telah mati, hal itu bisa kita gambarkan dengan kegombalan hukum Indonesia yang selalu dijadikan ukuran untuk menindak tegas para pelanggar Undang-Undang itu.

(*) Penulis Adalah Siswa SMA Kristen Anak Panah dan Jurnalis Muda Papua
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *