Parliamentary Threshold, Buah Simalakama Parpol Kecil

Image

Masyarakat Kabupaten Jayapura sedang melaksanakan Pemilu Legislatif 2009  (Foto : JUBI/Saut Marpaung)

 
JUBI — Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan yuridis mengantar 550 wakil rakyat menuju gedung bundar di Senayan. Namun apa jadinya jika di dalam UU tersebut terdapat kesalahan substansial yang cukup fundamental?

“Disinilah akar masalahnya. Pasalnya, konflik pemilu tak akan dipicu oleh perolehan suara terbanyak, tapi justru pada Parliamentary Threshold,” kata M.C. da Lopez, Caleg DPRP dari PNI Marhaenisme Dapil Papua III kepada JUBI di Jayapura. Dikatakan Lopez, Parliamentary Threshold (PT) bagaikan buah simalakama bagi parpol kecil. “Parpol kecil memang punya kepentingan untuk mengikuti Pemilu. Namun mereka terlalu meremehkan UU tersebut. Mereka berpikir kalau sudah lolos verifikasi aktual berarti bisa mengikuti Pemilu. Setelah itu kemudian dapat mengajukan keberatan kepada MK,” katanya.
Karena itu, dia memprediksi hanya sembilan sampai sepuluh partai saja yang bisa mencapai Parliamentary Threshold meski dengan ketentuan dibawah 25 %. “Saya dapat pastikan dalam Pilpres mendatang hanya dua pasangan capres yang maju dalam Pilpres Juni mendatang,” ujar Lopez.
Sejalan dengan prediksi Lopez, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak kamis malam kemarin (9/4) juga telah mengakhiri penghitungan cepat atau Quick Count terhadap perolehan suara dalam Pemilu Legislatif  2009-2014. Dalam versi LSI diperoleh 97,42 % data yang masuk. Partai Demokrat memimpin perolehan suara secara nasional dengan jumlah 20,48 %. Selanjutnya diikuti dengan PDIP sebesar 14,33 %, Golkar 13,95 %, PKS 7,85 %, PAN 5,72 %, PPP 5,24 %, PKB 5,12 %, Gerindra 4,59 %, Hanura 3,78 %, dan PBB sebanyak 1,70 %. Hasil ini semakin memperkuat setidaknya hanya sembilan parpol nasional yang dipastikan lolos Parliamentary Threshold atau ambang batas minimal perolehan suara parpol untuk kursi DPR sebanyak 25 %. Yakni Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Angka 97,42 % tersebut adalah hasil pemantauan di 2.096 TPS.
Berdasarkan data hasil survei, dukungan terhadap Partai Demokrat tampak merata baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di Jawa, Partai Demokrat mendapat dukungan suara 21,33 %, di Sumatra sebanyak 22,34 %, dan di wilayah lainnya 16,46 %.
Sementara itu, perolehan suara PDIP di Jawa mencapai 16,58 %, di Sumatra 9,03 %, dan di wilayah lainnya 13,52 %. Kekalahan PDIP dari Partai Demokrat terlihat karena kurangnya dukungan suara di luar Jawa. Sebaliknya Golkar kurang bisa menandingi Partai Demokrat di Jawa. Pada saat yang sama, basis Golkar di luar Jawa tergerus oleh Demokrat.
Quick Count atau hitung cepat adalah kegiatan pengumpulan data hasil rekapitulasi perolehan suara partai dalam Pemilu, melalui pengamatan langsung di TPS. Dalam Quick Count ini relawan hanya mengumpulkan data perolehan suara setiap partai untuk pemilihan tingkat DPR RI pusat saja. Sampel hitung cepat LSI dalam Pemilu Legislatif 2009 adalah 2.096 TPS di seluruh Indonesia yang terpilih secara acak dan tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia sesuai dengan jumlah pemilih dan TPS di masing-masing provinsi. Sampel TPS dipilih dengan menggunakan metode kombinasi stratified cluster random sampling. Diperkirakan toleransi kesalahan (Margin of Error) pada Quick Count ini sekitar 0,9 % pada tingkat kepercayaan 99 %.
Meski demikian, banyak pihak yang juga meragukan hasil perhitungan cepat LSI. “Independensi LSI sebagai lembaga ilmiah meragukan karena terburu-buru,” kata Kornelius Logo,  caleg DPRP dari PKDI Dapil Papua IV. Dikatakannya, pihaknya tak mempercayai Quick Count yang dilakukan LSI dan lebih memilih untuk menunggu Quick Count dari KPU. Menurut dia, LSI terlalu cepat mengambil kesimpulan.

Pro Kontra PT
Sementara itu menyangkut pro kontra tentang Parliamentary Threshold juga menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang diperoleh parpol yang tidak lolos PT. Ada dua pilihan, yakni hangus atau diberikan pada parpol lain di daerah pemilihan (dapil) asal yang lolos Parliamentary Threshold.
Etha Margaretha Monim STh, caleg DPR RI dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Dapil Papua menyatakan, pihaknya sangat yakin parpolnya mampu mencapai terget  Parliamentary Threshold dan mendapatkan kursi di DPR RI. Buktinya, dalam perhitungan sementara di Papua Barat, PKDI berhasil meraih suara 2,5 %. “Papua adalah kantong PKDI, sehingga kami bisa meraih suara lebih dari itu,” ujarnya. Hanya saja, dirinya tak menjamin parpolnya mampu membentuk fraksi sendiri di DPR RI. “Selama ini kan kitong selalu numpang di perahu orang lain. Kini saatnya kitong bawa aspirasi rakyat ke pusat,” ungkapnya.  
Parliamentary Threshold  atau Electoral Threshold memang dianggap membunuh demokrasi. Sejumlah parpol menegaskan Parliamentary Threshold atau Electoral Threshold menunjukkan adanya diktator mayoritas. Sudah menjadi risiko parpol jika hanya memperoleh satu atau dua kursi di DPR. Namun demikian, sejumlah parpol memandang, pemberlakuan Parliamentary Threshold  atau Electoral Threshold tidak menjadi soal bagi partainya.  Bahkan, lebih tepat jika diberlakukan Parliamentary Threshold, bukan Electoral Threshold. Pembatasan parpol di Indonesia yang memang merupakan keharusan, bisa dilakukan dengan menerapkan PT. Dengan ini maka parpol baru tidak langsung disuruh bunuh diri seperti selama ini.
Sementara itu, penerapan Electoral Threshold di Pemilu lalu yang bertujuan membuat parpol makin sedikit setelah tiga atau empat kali Pemilu ternyata sebaliknya. Sangat  mengejutkan karena banyak parpol daur ulang yang timbul. Karena itu Parliamentary Threshold lebih masuk akal. Awalnya memang terlihat mudah  pemberlakuannya. Namun ketika memasuki pemilu, ternyata sangat memberatkan. Karena sebuah parpol harus bubar atau bergabung dengan parpol lain yang lolos Electoral Threshold. Masalahnya, tidak mudah menghimbau parpol untuk berkoalisi. Karena di negeri ini faktanya, parpol yang ada justru pecah. Termasuk parpol baru yang juga mengalami perpecahan bahkan sebelum dinyatakan lolos verifikasi di Departemen Hukum dan HAM sebagai organisasi politik atau di KPU sebagai peserta pemilu.
Perihal koalisi tersebut, menurut Kumar, Caleg PKNU DPRD Kota Jayapura, sebenarnya bertujuan untuk menegakkan Pemilu yang benar dan adil. Pihaknya sendiri, kata dia, menginginkan pemilu yang betul-betul representatif bagi rakyat melalui visi dan misi untuk perubahan bagi masyarakat di Tanah Papua. Karena itu, pasca Pemilu pihaknya akan melakukan penataan organisasi kepartaian yang lebih bagus untuk menghadapi Pilpres mendatang. “Kami punya komitmen bagaimana Pemilu dapat memberikan perubahan  bagi masyarakat bukan untuk kepentingan elit tertentu. Perubahan itu hanya bisa terjadi melalui Pemilu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kumar juga  mempertanyakan kinerja Panwaslu berkaitan dengan temuan pelanggaran Pemilu. “Panwaslu selaku penyelenggara Pemilu mestinya membeberkan temuan dilapangan serta dapat menindaklanjutinya,” tuturnya. Menurut Kumar, pelanggaran Pemilu terlalu banyak terjadi terkait warga yang tak menggunakan hak pilihnya. “Saya menyebutnya sebagai Golput administratif karena sistem dan mekanisme pencontrengan yang tak berjalan sesuai harapan. Warga tak terdaftar dengan baik di  DPT,” tutur Kumar.
Menurut Lopez,  amburadulnya DPT bukan semata-mata kesalahan KPU. Tetapi berawal dari distribusi suara dari Biro Pusat Statistik (BPS dan Kependudukan kepada pihak desa atau kelurahan). Hanya saja yang sangat disesalkan, katanya, KPU tak mengizinkan pemilih yang membawa KTP untuk memilih sebagaimana dilakukan pada saat Pemilu 2004 silam. “Disinilah kekeliruan yang dilakukan KPU karena mereka terlalu keras,” katanya. Dia juga mengatakan, “Mengulang kembali Pemilu itu tak segampang orang berkata”. Sehingga dirinya meminta agar KPU dapat memberikan kesempatan bagi pemilih yang tak terdaftar dalam DPT dapat memakai KTP dalam Pilpres mendatang. (Makawaru da Cunha/Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *