Edisi 25

Lembaga cultural pentingkah ? Mungkin pertanyaan ini agak klise tetapi kehadirannya sudah sejak tiga tahun lalu. Seharusnya lembaga cultural atau Majelis Rakyat Papua (MRP) lahir bersamaan dengan UU Otsus Papua. Namun nyatanya PP tentang MRP turun pada 2005.
Tepatnya empat tahun setelah UU Otsus ditetapkan. Gerangan apa dibalik keterlambatan terbentuknya MRP. Apakah karena ketakutan atau pembiaran yang dilakukan penguasa di Jakarta agar para elite dan orang pintar di Papua saling baku sikut hingga agenda penting terlewat begitu saja.
Salah satu agenda penting yang begitu mendesak seperti 11 kursi dan partai politik local sama sekali tak digubris atau pun dibuat mekanisme perekrutannya. Begitu pula dengan kelemahan UU Otsus dalam membentuk partai partai politik local. Bahkan harus pula diamandemen agar ada celah untuk membentuk partai partai local dan sebagainya. Kelemahan lainnya adalah para politisi di DPRP mau pun lembaga cultural bukan petarung tangguh sehingga apa yang diperjuangkan dipatahkan di Jakarta. Berbeda dengan warga Aceh baik DPR RI, DPRD dan Gubernur yang berasal dari GAM bersatu padu melakukan amandemen UU NAD. Hasilnya tidak sia sia mereka memiliki partai politik local dan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh. Kini Papua sudah saatnya membutuh para petarung untuk berjuang menggali hak hak dasar orang Papua.
Kalau tidak sekarang berarti tamatlah sudah UU Otsus Papua dan Partai Politik Lokal serta lembaga kutural sebagai symbol yang semu. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *