Edisi 35

GUBERNUR Provinsi Papua Barnabas Suebu, beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan baru tentang bebas biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan. Agaknya kebijakan ini terlambat keluar sebab masa kepemimpinan Suebu sudah berjalan memasuki tahun ketiga. Namun tak soal yang penting pelayanan gratis bisa terpenuhi bagi Masyarakat Asli Papua.
Meski pelayanan kesehatan gratis telah dicanangkan, belum tentu memuaskan semua pihak terutama warga yang tak mampu. Berobat boleh gratis, belum tentu obatnya gratis. Mungkin hanya resep obat yang gratis, selebihnya si pasien harus membeli di apotik-apotik tertentu. Pasalnya, tak semua rumah sakit milik pemerintah menyediakan stok obat bagi si pasien hingga otomatis mereka masih merogoh kantongnya untuk membeli obat.
Jika seperti ini, sesungguhnya siapa yang seharusnya bertanggungjawab? Masyarakat tentunya sangat berharap pemerintah konsekuen terhadap peraturan yang dikeluarkannya sendiri. Apalagi peraturan tersebut telah disosialisasikan secara terbuka.
Sebab tentunya aneh, jika Gubernur menyebutkan pemerintah telah menanggung biaya berobat masyarakat Papua, tapi kenyataannya, air panaspun harus dibeli! Lantas, pemerintah membayar apa dan untuk siapa?

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *