Bayangan Kemiskinan Dibawah Genggaman Industri Ekstraktif

 
JUBI — Industri ekstraktif memegang peranan penting di lebih 50 negara berkembang. Sektor ini memberikan pendapatan bagi negara melalui pajak, royalti, bonus serta bentuk pembayaran yang lain. Namun sayangnya, keberadaan industri pertambangan tersebut belum memberikan manfaat seimbang seperti yang diharapkan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun dilain sisi, kekayaan tersebut ternyata tak sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Pada bulan Maret 2006 penduduk miskin mencapai 39,05 juta (17,75 %). Angka ini meningkat dibanding Februari 2005 sebesar 35,10 juta (15,97%) (berita BPS September 2006). Tingkat pengangguran terbuka juga meningkat dari 10,3% pada Februari 2005 menjadi 10,4% pada Februari 2006 (BPS, 2005). Berdasarkan data USAID 2006, sebanyak 24 balita meninggal setiap jam, 54% karena gizi buruk dan sisanya karena diare atau gangguan pernapasan. Sekitar 70 persen penduduk Indonesia bahkan masih mengkonsumsi air yang terkontaminasi.
Demikian juga di Papua dan Papua Barat. Dua provinsi yang kaya akan sumber daya alam mineral ini ternyata memiliki 1,7 juta masyarakat asli yang terancam. Tidak saja oleh aktivitas eksploitasi hutan tapi juga oleh eksploitasi ekstraktif, minyak, gas dan pertambangan. Mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut kenaikan gaji semakin memperjelas keberadaan industri tersebut ternyata belum mampu menjadi lokomotif dalam mensejahterakan kehidupan orang Papua. Juga untuk negara dan bangsa.  Padahal di luar itu, ada sekitar 15 Kontrak Karya Pertambangan dengan luas 4.077.967 Ha di wilayah Pegunungan Tengah dan 29 blok migas yang luasnya 11.916.016 ha (Database Jatam 2006) diseluruh Indonesia. Semua industri raksasa ini tak mampu memberikan manfaat yang seimbang untuk rakyat.
Jaringan Tambang (Jatam) bahkan mensinyalir salah satu perusahaan Migas terbesar di dunia, Proyek BP Tangguh yang beroperasi di Teluk Bintuni dan memiliki cadangan gas sebanyak 14,4 tcf, 80%, ternyata, hasil penjualannya dipakai hanya untuk menutup biaya investasi dan produksi. Sisanya dibagi untuk Indonesia dan BP Tangguh. Kontrak penjualan ini berlangsung dari 20 – 50 tahun. Tragisnya, cadangan gas ini akan dibagi habis untuk ekspor ke Fujian, Korea, Jepang, Filipina dan US West Coast. Jatam juga mencatat, proyek ini akan dan telah menimbulkan konflik dengan dan antar masyarakat; kerusakan hutan sagu dan sumber pangan di kawasan mangrove terkaya di Asia Tenggara; pemindahan warga Tanah Merah dengan harga kompensasi tanah Rp 15,-/m2; meninggalnya sedikitnya 48 anak diduga akibat pencemaran sungai selama Operasi Seismik; dibangunnya sentra-sentra militer baru; serta meningkatnya konsumerisme
Indikasi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia juga tampak dalam aktivitas industri ekstraktif ini. Seperti halnya statemen Menteri Kesehatan terhadap wabah Kolera di Dogiyai beberapa waktu lalu. Menkes menyebutkan, wabah tersebut hanyalah opini yang digalang oleh sebuah perusahaan emas dari Eropa yang ingin mengeksplorasi kandungan emas di kabupaten baru tersebut. Dalam berbagai diskusi masyarakat sipil di Papua, konflik bersenjata yang terjadi selama ini juga tak lepas dari upaya-upaya mengamankan lokasi-lokasi yang berpotensi besar dalam industri ekstraktif.
Dilatari kejenuhan atas semakin terpinggirkannya mereka, akhirnya Masyarakat Adat di seluruh dunia pun mendeklarasikan “Deklarasi Masyarakat Adat mengenai Industri-industri Ekstraktif” di Oxford, Inggris pada 15 April 2003. Dalam deklarasi tersebut Masyarakat Adat menegaskan beberapa point penting termasuk pengalaman mereka terhadap pembangunan pertambangan, minyak dan gas. Pengalaman yang diuraikan panjang lebar itu antara lain, telah terjadi pelangggaran hak-hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penindasan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin Masyarakat Adat. Telah terjadi juga penjajahan kawasan dan tanah serta perampasan sumber-sumber daya alam mereka. Sumber-sumber daya alam bawah tanah, masyarakat dan budaya secara harafiah juga telah dirusak. Banyak dari mereka telah dipaksa pindah dari tanah mereka dan akhirnya terjebak dalam kemiskinan dan kehilangan orientasi. Industri ekstraktif selalu juga tidak transparan. Mereka menyembunyikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keputusan–keputusan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat.
Ironisnya, konsultasi dengan masyarakat adat menjadi sangat minim mengenai dampak-dampak sebelum pembangunan itu dimulai. Ijinnya bahkan pula direkayasa melalui pemberian suap, ancaman, korupsi moral dan intimidasi. Intinya, pembangunan tambang, minyak dan gas itu telah merusak kehidupan masyarakat adat yang mendasar, mengoyak tanah, mencemari tanah dan air, memecah belah mereka, dan meracuni harapan-harapannya terhadap generasinya. Pembangunan tersebut juga meningkatkan pelacuran, perjudian, kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang dan perceraian akibat cepatnya perubahan dalam ekonomi setempat. Perempuan adat dalam bagian ini, menderita akibat dipaksakannya budaya pertambangan dan ekonomi berdasarkan uang dan industri.
Pengalaman masyarakat adat yang menjadi inspirasi deklarasi tersebut sesungguhnya memperlihatkan degradasi sistematis yang diakibatkan oleh industri ekstraktif di seluruh dunia. Bank Dunia yang menjadi penggerak penting industri ekstraktif juga turun tangan untuk masalah ini. Mereka banyak meminta pendapat secara langsung dan terus-menerus, baik kepada pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Akan tetapi, Bank Dunia mengabaikan pendapat masyarakat madani yang terdiri dari komunitas lokal, masyarakat asli, warga perempuan, dan masyarakat miskin. “Padahal kelompok masyarakat inilah yang paling banyak menanggung dampak negatif dari pengembangan industri ekstraktif,” jelas Emil Salim usai menyampaikan “Laporan Akhir Kajian Atas Industri-industri Ekstraktif (Extractive Industries Review – EIR)” yang di-launching di Jakarta, 25 Juni 2008 kemarin. Dampak negatif yang dirasakan diantaranya pencemaran, perusakan lingkungan hidup, pengungsian, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Tak pelak industri inipun tidak memberikan makna yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan jangka panjang. Kata Emil, industri ekstraktif yang telah banyak ‘mengorbankan’ masyarakat dan lingkungan, tidak memiliki andil dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Gambaran diatas memperlihatkan, industri ekstraktif yang digembar-gemborkan selama ini ternyata sama sekali tidak terlihat manfaatnya. Yang sering didengar justru industri ini mengakibatkan terjadinya masalah sosial, lingkungan, sampai isu korupsi. Isu korupsi, timbul antara pelaku bisnis disektor ekstraktif tidak melakukan bagi hasil yang adil dengan pemerintah (terutama yang berhubungan dengan cost recovery). Industri ini bahkan disinyalir telah melakukan beberapa penyimpangan dalam pembagian profit, pajak dan royalti yang diberikan kepada pemerintah. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima dari sektor ekstraktif jauh di bawah pendapatan yang “seharusnya” masuk ke kantong pemerintah. Sehingga tentunya sulit bagi industri ini bisa menjanjikan kemungkinan masa depan yang lebih baik. Terutama dalam meminimalisir kerusakan lingkungan yang diakibatkan olehnya.
Inisiatif untuk menanggulangi praktek korupsi di sektor ini sebenarnya telah dirintis oleh Kelompok Delapan atau G 8 dengan mensosialisasikan aksi Fighting Corruption and Improving Transparency. Pada tahun 2002, di Eropa, kalangan NGO juga menyusun sebuah koalisi “Publish What You Pay” (PWYP), yakni sebuah kampanye yang menyerukan agar perusahaan di sektor ekstraktif lebih terbuka dan transparan terhadap berbagai biaya yang dibayar ke negara tuan rumah. Hingga tahun 2006, PWYP telah mempunyai 200 anggota dari 33 negara yang tergabung di dalamnya. Koalisi ini aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan keterbukaan praktek bisnis industri sektor ekstraktif. Dalam perkembangannya, koalisi ini mampu mendorong pemerintah Inggris untuk meluncurkan sebuah inisiatif EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang juga menjadi materi kampanye dalam PYWP. Meski demikian, inisiatif ini bukan satu-satunya cara untuk meminimalisir praktek korupsi yang ada di sektor pertambangan. Tetapi paling tidak dapat menjadi salah satu langkah awal untuk membangun upaya penanggulangan korupsi di sektor pertambangan dan meningkatkan transparansi di sektor ini. (Victor Mambor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *