Nasib Pedagang Kaki Lima, Digusur Dengan Bedil (Bagian II)

 
JUBI—-Mereka didepak. Kadang juga dikejar dan diusir. Namun tak pernah ada yang mau memperhatikannya. Perjuangannya juga selalu dicekal dan kerap berbelit-belit.

Perjuangan MPAP (Mama-Mama Pedagang Asli Papua) memang terkesan sulit. Tidak saja karena prosedur pembangunan pasar yang berbelit-belit tapi juga oleh kurang adanya komitmen untuk bersama membantu MPAP. Selama dua tahun perjuangan itu dilakukan. Selama itu pula tak ada titik terang bagi MPAP untuk bisa berjualan dipasar modern. Hal itu akhirnya memicu kemarahan mereka. Pada 18 September 2008, MPAP memutuskan melakukan aksi di Kantor DPRP Provinsi Papua. Mereka memenuhi DPRP Sekitar pukul 14.00 WIT.  Ketua III DPRP Papua, Paskalis Kossay, muncul didampingi Ketua Komisi F, Weynand Watori, menemui massa. Paskalis mengatakan “Kami sudah dengar aspirasi mama-mama dan akan dimasukkan dalam pembahasan APBD 2009 yang dimulai bulan Oktober. Jadi mama-mama dong tak perlu khawatir. Pasar akan dianggarkan, sedangkan lokasinya adalah kewenangan Walikota dan Pemprov,” kata Paskalis kepada ratusan massa MPAP.
Mendengar pernyataan tersebut, MPAP merasa tak puas dan menuntut agar pasar dibangun dalam tahun 2008. Bukan 2009. “Kami tara hitung bulan atau tahun. Itu tidak, kami hanya mau dengar tanggal berapa dan hari apa pasar akan dibangun. Itu saja,” demikian penegasan Amelia Kadepa, seorang pedagang asli Papua. Setelah melalui perundingan alot, akhirnya MPAP membubarkan diri.
Pasca digelarnya demo, beberapa waktu berselang, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRP untuk pembangunan pasar tradisional. Terdiri dari Jan L Ayomi S.Sos, Jubelina Watofa Wona, dan Ir Weynand Watori. Pansus dilengkapi 12 anggota dan 9 Staf/asisten. Penetapannya ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRP, Paskalis Kossy dan Ev. Yop Kogoya.

Aksi Terus Berlanjut
Pada masa kinerja Pansus, Br. J Budi Hermawan OFM, Direktur SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) Keuskupan Jayapura, sempat menulis sebuah surat tentang pembangunan pasar tradisional. Surat yang sama pernah dilayangkan pada 10 Juni dan 26 Juni 2008. Berisikan permohonan dukungan dan permintaan pembangunan pasar yang berlokasi di jantung kota Jayapura harus memperhatikan  identitas Papua dengan arsitektur Asmat. Style yang dipakai adalah gaya Melanesia dengan duduk di lantai. Berwawasan lingkungan, terpadu, menyediakan ruang pertemuan dan harus ada galeri seni rupa Papua. Tapi surat itu seakan tak pernah digubris.
17 hari sesudah pembentukan Pansus, ratusan MPAP yang biasa berjualan didepan Galael, Ampera, dan pasar pagi Paldam bersama sejumlah mahasiswa kembali melakukan aksi damai ke Kantor Wali Kota Jayapura. Tuntutannya masih tetap sama. Bangun pasar untuk MPAP!. Dihadapan Wali Kota, MPAP yang diwakili  Yuliana Pigai, Lina Monim dan Amelia Kadepa, menegaskan, “Tolong bangun kami punya  pasar kah. Kami masih ingat tahun 2004 lalu di Gedung Dewan Kesenian, Bapa bilang mau bangun pasar untuk kami MPAP. Jadi kami datang tagih bapak punya janji itu,” kata Amelia Kadepa.
Mendengar tuntutan itu, Wali Kota Jayapura Drs M.R Kambu M.Si buru-buru berdalih.  Dia mengatakan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura tak memiliki dana dan tempat untuk pembangunan pasar bagi MPAP. Dana yang ada telah dialokasikan ke semua pos pembangunan, termasuk pembangunan Pasar di Entrop dan Dok IX. Lewat beberapa hari kemudian, 14 Oktober 2008, Pemerintah Kota Jayapura mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Papua. Surat Wali Kota Jayapura dengan No. 511.2/1334/SET/2008 itu meminta Gubernur mengizinkan dan sekaligus membiayai Pansus dan pembangunan pasar bagi MPAP. Sebulan tak ada tanggapan. MPAP kemudian mengadakan lagi pertemuan dengan dua orang anggota Pansus pembangunan pasar tradisional dari DPRP. Pertemuan tanggal 20 November 2008 tersebut melahirkan kesepakatan segera mengadakan pasar sementara bagi MPAP dan bantuan alat berdagang.
Sehari setelahnya, 21 November 2008, Br. J Budi Hermawan OFM, melayangkan lagi sebuah surat kepada Ketua Pansus pembangunan pasar tradisional DPRP, Jan L Ayomi, SSos. Isinya berupa permintaan RAB (Rancangan Anggaran Belanja), daftar nama MPAP permanen dan usulan gambar pasar modern permanen yang sebelumnya telah diserahkan. Kerja keras ini mendapat dukungan dari Fraksi Demokrat, Fraksi Kerakyatan, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasional Patriot. Fraksi yang tak setuju adalah Partai Damai Sejahtera.
Perjuangan tak berhenti sampai disitu, 5 Desember 2008 Tim lobi SOLPAP atau Solidaritas Pedagang Asli Papua yang dikoordinir  SKP Keuskupan Jayapura kembali menggelar jumpa pers di Kantor Keuskupan Jayapura. Beberapa tuntutan disampaikan antara lain, meminta Pemprov, Pemkot, Pansus DPRP, DPRD Kota Jayapura agar tak saling lempar tanggung jawab. SOLPAP juga meminta agar mencantumkan dengan jelas mata anggaran pembangunan pasar dalam anggaran 2009. Selain itu, sesegera mungkin melakukan sistem pembinaan budaya wirausaha kepada MPAP dan menghentikan diskriminasi dalam menyediakan fasilitas umum bagi MPAP.
Untuk mewujudkan rangkaian perjuangan Pansus, Tim lobi SOLPAP menggelar Dialog Interaktif di TVRI Papua. Hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut adalah Fredika Korain, Jan Ayomi serta Yuliana Pikey dan Aulirina Morin. Dialog itu berbicara seputar upaya Pansus Pasar DPRP membangun pasar untuk MPAP. Dalam dialog tersebut Jan Ayomi berjanji akan bekerja dengan tim Pansus lainnya guna membangun pasar untuk MPAP. Sementara itu, Frederika Korain mengangkat fenomena marginalisasi orang Papua dalam era Otsus yang nyata dalam diri MPAP. Perwakilan MPAP yang hadir hanya meminta satu hal, yakni pemerintah segera membangun pasar untuk MPAP. Acara tersebut mendapat respon dari masyarakat Papua yang memberi dukungan agar segera dibangun pasar tersebut.

Aloksi Anggaran, Antara Ada dan Tiada?
Perjuangan belum berakhir. MPAP sekali lagi “seakan” dipermainkan. Terbukti lewat beberapa pernyataan yang kontradiktif. Ketua Pansus Pasar DPRP, Jan  Ayomi, 19 Desemeber 2008 mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pasar bagi MPAP. Namun hal ini ternyata dibantah seorang anggota Pansus, Benyamin Patondok. Dia menuturkan tidak ada alokasi dana untuk pembangunan pasar tersebut. Sebuah harian lokal pada pertengahan Mei lalu memuat “pertarungan” ini dengan tajuk anggaran yang tidak jelas.
Dr Ahmad Hatari SE. M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua menjelaskan, jika memang ada kesimpangsiuran pendanaan untuk pengelolaan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) didepan Galael maka seharusnya Pemkot menyurati Guberbur Papua agar hal itu dibebankan di ABPD Provinsi Papua. Dari pernyataan ini terkesan Pemrov tak serius dan sengaja menggampangkan masalah dengan berusaha melemparkan tanggung jawab  ketika surat Wali Kota Jayapura dikirim 14 Oktober 2008 lalu.
Menanggapi penyataan tersebut, 19 Mei 2009, Kepala Bapeldada Kota Jayapura Drs. Frans Pikey mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Walikota Jayapura dengan No. 511.2/1334/SET/2008 dan dilanjutkan ke Gubernur Papua pada 14 Oktober 2008 lalu. Isinya meminta Gubernur Papua mengizinkan dan sekaligus membiayai Pansus MPAP. Baginya, jika dikaitkan dengan prosedur formal yang tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akan sangat tak elok ketika pemerintah mengelak dari hasil yang ditetapkan secara bersama dalam APDB. “Untuk itu, Pansus segera memfasilitasi pertemuan antara Pemkot dan Pemprov agar ada kejelasan mengenai rencana realisasi pembangunan pasar,” katanya.
Namun pernyataan tersebutpun “kandas”. Perjuangan selama 3 tahun untuk membangun pasar bagi MPAP seakan menjadi sia-sia terbukti dengan belum adanya kejelasan pembangunan pasar hingga kini. Tim SOLPAP dan MPAP langsung menilai, “Pandainya Pemprov, Ingkar Janji”.  (Carol Ayomi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *