Pecahan Botolpun Jadi Alat Penyembuh

 

 

Menakar Harga Kesehatan di Kimaam

 

JUBI — Saking sulitnya petugas kesehatan memberi pelayanan medis kepada warga Kimaam di Merauke, Papua, penduduk setempat kemudian menggunakan pengobatan alternatif dengan pecahan botol yang diiris pada tubuh. Sebuah problema kesehatan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Sebelum ada pelayanan kesehatan modern, masyarakat di wilayah Pantai Barat Pulau Kimaam, di Kampung Kawe telah mengenal pengobatan tradisional dengan cara mengiris tubuhnya dengan pecahan botol. Pengobatan ini diyakini dapat menyembuhkan sakit perut, sakit gigi, pegal-pegal, sakit kepala dan penyakit kronis lainnya. Selain mengiris tubuhnya, kerap pula mereka menggunakan daun gatal untuk pengobatan. Daun gatal merupakan salah satu jenis tanaman hutan yang banyak dijumpai di wilayah pedalaman Papua. Daun tersebut dipanaskan hingga beberapa menit. Biasanya tidak lebih dari 3 daun. Setelahnya disaring dan diminum airnya.

Di Pantai Barat Pulau Kimaam belum ada puskesmas. Sehingga jika ada warga yang sakit, maka akan dibawa  ke Pantai Barat. Diwilayah ini hanya ada sebuah puskesmas. Letaknya di Kampung Kimaam. Pernah sekali waktu, 2006 silam, seorang dokter PTT ditugaskan disini. Tapi itu pun tidak begitu membantu. Pasalnya, untuk memberi pelayanan kesehatan pada warga yang bermukim di 34 Kampung di Kimaam, sangat sulit. Petugas harus melewati rawa dan hutan dengan perjalanan yang sangat jauh.
Pulau Kimaam dibagi ke dalam empat distrik. Yakni, Distrik Kimaam dengan jumlah kampung, 11, Tabonji, 9, distrik Waan, 10 kampung dan distrik Ilwayap dengan jumlah 4 kampung.  Distrik Kimaam sendiri memiliki luas kurang lebih 1,5 juta ha. Penduduknya kurang lebih mencapai 4. 868 KK. “Bapa, kami kalau sakit apa saja, pecahan botol adalah obatnya. Dokter dan Mantri  jarang berkunjung ke kampung kami, dorang lebih suka tinggal di kota. Karena itu, kami terpaksa harus menggunakan pecahan botol untuk mengobati diri kami dengan mengiris-iris badan kami supaya darah kotor keluar,” kisah Mama Paulina, seorang tokoh perempuan di Kampung Kawe.

Kondisi Kimaam

Wilayah pantai barat Pulau Kimaam merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam. Memiliki nilai penting bagi keberlangsungan ekologi. Di wilayah ini juga hidup buaya air tawar berbadan besar. Sayangnya, kekayaan itu tak sebanding dengan kehidupan warganya yang jauh dibawah standar hidup sehat.
Pada tahun 2008, Puskesmas Distrik Kimaam melaporkan sedikitnya lima penyakit besar menghantam warga disana. Yakni, ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Bagian Atas), Malaria Klinis, Diare (Disentri), Frambisia dan GO (Sipilis). Warga di Kawe dalam tahun 2009 juga menyebutkan ada begitu banyak orang yang meninggal akibat diare. Hampir setiap tahun angka kematian bayi didaerah ini juga tinggi. Sebut saja pada 2006 silam. Saat itu dari 142 kelahiran di Kimaam, terdapat 2 bayi meninggal dalam usia 0 hingga 12 bulan. Balita meninggal antara 0 sampai 5 tahun dalam waktu yang sama juga mencapai 3 orang. Jumlah kematian bayi seperti dilaporkan Dinas Kesehatan Merauke tahun 2006 untuk 11 distrik yang ada di Merauke mencapai 76 untuk lahir mati. 61 diantaranya meninggal antara 0 hingga 12 bulan. Sedangkan, 16 lainnya meninggal antara 0 sampai 5 tahun. Angka ini tentu sangat mengejutkan.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di wilayah Pantai Barat Pulau Kimaam, maka pola pelayanan kesehatan yang dibuat adalah dengan melakukan patroli (mengadakan kunjungan ke beberapa kampung dalam beberapa hari). Untuk kampung yang sangat jauh, kunjungan medis dilakukan sekali dalam setahun. Namun ironisnya, ada juga kampung yang belum pernah tersentuh pelayanan kesehatan. Pola pelayanan seperti ini mengakibatkan sosialisasi dan internalisasi tentang hidup sehat menjadi masalah tersendiri. Dalam wawancara dengan seorang dokter di Kimaam, satu hal yang menjadi masalah tentang kesehatan adalah belum tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kehadiran puskesmas dan tenaga medis. Masyarakat ke Puskesmas jika tidak bisa lagi disembuhkan secara adat. Orang Kimaam lebih percaya dunia mantera ketimbang dunia medis yang lebih rasional. Penyakit dan kematian yang dialami lebih dilihat sebagai akibat dari melanggar nilai-nilai adat. Sehingga orang bersangkutan disantet (suanggi). Hal lain yang kini tumbuh dalam kesadaran masyarakat adalah pasrah pada nasib.
Standar kesehatan warga di Kimaam memang menjadi masalah tersendiri. Ironisnya, kesehatan masyarakat itu belum juga terjawab dengan besarnya anggaran yang diperoleh pemerintah daerah Merauke. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Merauke, 2006 sampai 2008 diperoleh, adanya dana yang cukup besar dari retribusi pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Pada tahun 2008, Pemda mendapat pemasukan dari retribusi kesehatan sebesar Rp. 1,35  miliar, dengan Rp. 1,32 miliar berasal dari retribusi rumah sakit dan Rp. 38,5  juta dari retribusi Puskesmas di 13 distrik.  Total retribusi pelayanan kesehatan ini mencapai 13,34% dari total penerimaan berbagai retribusi di Merauke. “Dengan besarnya  dana yang didapat oleh Pemda Merauke, terutama dana perimbangan dari Jakarta, Pemda tidak akan  kekurangan dana secara signifikan dengan menggratiskan pelayanan kesehatan. Lebih baik Pemda berkurang pemasukannya dari pada  memungut biaya dari orang sakit,” ujar Moses Kaibu, anggota legislatif terpilih di Merauke dalam sebuah kesempatan. Dia optimis akan memperjuangkan masalah ini agar warga Kimaam dapat lepas dari jeratan masalah kesehatan.
Wempi Fatubun, seorang aktivis HAM dalam sebuah artikel awal 2009 juga menyebutkan, retribusi dari pelayanan rumah sakit dan Puskesmas kerap menunjukkan ketidakadilan. Pemda mendapatkan pemasukan dari orang sakit ketimbang melayani mereka lepas dari masalah kesehatan. “Dalam alokasi  anggaran kesehatan, Pemda Kabupaten Merauke lebih banyak memberikan  ke birokrasi atau ke Dinas Kesehatan,” katanya. Disebutkan, pada tahun 2008, dalam APBD, Pemda mengalokasikan lebih dari separuh anggaran kesehatan atau 57,06 % untuk membiayai Dinas Kesehatan, 25,38 % untuk membiayai rumah sakit dan hanya 17,56% untuk Puskesmas.  “Alokasi ini perlu dikritisi karena  unit pelayanan terdepan adalah Rumah Sakit dan Puskesmas,” sebutnya.
Fatubun menggambarkan, dalam analisis anggaran kesehatan, ada temuan menarik soal prioritas program pelayanan. Pemda Merauke lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk mengobati orang sakit (kuratif)  yang mencapai 74,87 % dibandingkan dengan preventif. Upaya preventif yang mendapat alokasi anggaran 6,37% dari total anggaran di Dinas Kesehatan malah lebih sedikit alokasinya dengan kepentingan birokrasi kesehatan. “Ini artinya Pemda Merauke lebih memilih untuk merawat orang yang sakit dari pada mencegah orang agar tidak sakit, meskipun pencegahan memerlukan biaya yang jauh lebih murah,” cetusnya.
Di bidang kesehatan, Pemda Merauke juga bekerjasama dengan RS Cikini di Jakarta. Setiap pasien yang tidak mampu ditangani oleh RSUD Merauke dan dirujuk ke RS Cikini (LKPJ Bupati 2007). Pada tahun 2008, terdapat alokasi Rp 2,5 miliar untuk rujukan tersebut. “Strategi ini sah-sah saja, apalagi jika ada orang yang memang membutuhkan perawatan segera sementara RSUD Merauke belum memiliki fasilitas dan peralatan. Akan tetapi, dengan anggaran yang sangat besar, mengapa Pemda tidak berusaha memajukan dan melengkapi peralatan di RSUD Merauke?” tanyanya.
Menurutnya, dengan dana yang besar, RSUD Merauke juga bisa dilengkapi fasilitasnya sehingga bisa bersaing dengan rumah sakit lain. “Lebih baik mengalokasikan anggaran untuk melengkapi rumah sakit sendiri dari pada “mengembalikan” uang ke Jakarta lagi,” paparnya. Untuk itu, baginya perlu ada upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Merauke. “Sungguh ironis jika banyak uang justru dibawa ke Jakarta sementara  ada banyak fasilitas yang perlu diperbaiki.”
Masalah kesehatan di Merauke memang belum terjawab sepenuhnya. Bagi warga di Kimaam, hal ini tentu menjadi kebutuhan mendesak. Tidak lagi menjadi prioritas kedua, tapi harus menjadi yang pertama. (Jerry Omona)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *