Mengapa Penyelewengan DAK Di Papua Temuan BPKP Tak Diumumkan?  

DALAM melaksanakan usaha pemberantasan korupsi di Papua, BPKP terus melakukan peran dan fungsinya. Salah satunya dengan melakukan audit pada lembaga lembaga pengelola dana pemerintah. Dari hasil audit yang dilaksanakan ditemukan adanya indikasi penyelewengan yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. “Dari hasil audit yang kami lakukan pada tahun 2008 dan 2009 kami temukan adanya indikasi kesalahan dan kelemahan bahkan penyelewengan dana,” ungkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Drs Eddy Rachman kepada wartawan di Jayapura, pekan lalu.  
Edy mengutarakan temuan indikasi penyelewengan tersebut ditemukan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola sejumpah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Indikasi penyelewengan itu antara lain adalah kecenderungan mark up dalam kegiatan pengadaan barang barang dan jasa serta dalam bentuk lainnya.  
Namun demikian, saya kurang setuju apabila BPKP justru enggan menyebutkan di SKPD mana saja indikasi penyelewengan itu terjadi hanya karena alasan etis dan tak etis. Indikasi penyelewengan DAK seyogyanyalah, diumumkan kepada publik. Karena, betapapun publik mempunyai hak untuk mengetahui sejauhmana penggunaan DAK menyangkut kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya.

Linda Angelina Koibur
Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *