Penembakan Warga Sipil Di Papua : “Sandi Merah” Diujung Bedil

 
JUBI — Sampai hari ini Papua masih dihantui setumpuk persoalan klasik. Mulai dari penyerangan bersenjata hingga penembakan warga sipil. Kasus Arso dan Nabire menjadi “Sandi Merah” bedil harus ditiadakan di Papua.

“Sandi Merah” atau peringatan bahaya terhadap Papua, menjadi tolak ukur perlunya penghapusan tindakan represif tentara dan polisi. Jika tidak, warga akan selalu menjadi korban. Politisi Partai Demokrasi Kebangsaan, Inya Bay dalam sebuah surat kabar terkemuka pernah mengatakan, “Apabila cara-cara refresif terus menerus dilakukan terhadap Papua, suatu saat kemarahan mereka akan meledak. Jangan salahkan kalau rakyat Papua marah dan minta refrendum untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”
 Sepertinya pernyataan ini menjadi tanda serius untuk pemerintah. Begitu pula dalam  diskusi “Interseksi”, “Aktor-aktor Non–negara dan Lingkaran Kekerasan di Papua”, yang dipresentasikan oleh Muridan Satrio Widjojo, kandidat Ph.D pada Fakultas Sejarah Universitas Leiden, Belanda. Muridan yang saat ini bekerja di LIPI telah mendalami risetnya selama hampir 14 tahun di Papua sebagai seorang antropolog. Baginya, Papua senantiasa berada dalam situasi konflik. Terutama diakibatkan oleh ketidakjelasan dan inkonsistensi penerapan kebijakan otonomi khusus. LIPI sendiri secara khusus telah melakukan penelitian selama tiga tahun dengan isu-isu konflik dan resolusi konflik Papua. Salah satu aspek yang dilihat adalah pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Dalam diskusi “Interseksi”, menunjukkan sangat berbahaya untuk mengambil kesimpulan ‘terdapat 150 ribu orang meninggal di Papua”  hanya dari beberapa kasus dan sumber yang terbatas. Namun demikian, diskusi ini menjadi menarik karena membedah kekerasan yang hingga kini masih marak terjadi. Terutama kekerasan terhadap warga sipil. Sebut saja yang terjadi dalam pertengahan tahun ini dengan tertembaknya Isak Psakor, warga kampung Kibay, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua. Psakor diduga ditembak oleh prajurit TNI yang sedang berpatroli menjaga wilayah tapal batas RI dengan PNG pada Senin (22/6) siang sekitar pukul 14.00 WIT. Akibat penembakan ini, korban Isak Psakor, menjalani perawatan intensif di RSU Dok II, Jayapura.
Warga sipil lain yang juga diberondong peluru polisi adalah, Melkias Agapa (38). Agapa ditembak disekitar kediamannyadi Perumahan KPR Malompo Siriwini, Nabire. Saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP) menceritakan, sebelum korban di tembak, terlebih dahulu diikat dan digantung oleh 4 oknum aparat dari Polres Nabire. “Tadi saya menyaksikan dengan mata kepala, saudara saya ini diikat dan ditembak oleh 4 orang polisi. Mereka berseragam lengkap,” kata seorang kerabat dekat korban. Setidaknya 4 peluru tajam dari senjata AK-16 langsung bersarang di tubuh Melkias Agapa. Sesaat setelah korban jatuh tersungkur, sontak warga yang berada dikawasan itu memenuhi TKP. Mereka menilai tindakan biadab tersebut telah melebihi batas perikemanusiaan. Jenazah Melkias Agapa kemudian digotong warga menuju Mapolres Nabire.
Dalam testimony keluarga korban yang dirilis oleh PBHI di Jakarta, melalui siaran pers NO.002/SP/PBHI/VI/2009 menyebutkan, keluarga korban sangat kecewa atas kejadian ini. Berbeda dengan pengakuan keluarga korban, Wakil Kepala Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Sulistyo Ishak menyebutkan, penembakan terhadap Melky Agapa tersebut dimulai setelah ada laporan penganiayaan oleh masyarakat, sekitar pukul 14.00. Mendengar itu empat petugas langsung mendatangi lokasi untuk melerai. “Pada saat melerai justru anggota kita dikeroyok, dilempari batu, bahkan dengan senjata tajam. Karena tak bisa menghindar, anggota melakukan tindakan peringatan, ada yang kena dan meninggal,” kata Sulistyo di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (26/6). Menurut Sulistyo, apa yang dilakukan anggota polisi sesuai protap. “Peluru tajam mengenai paha pelaku. Polisikan boleh melumpuhkan,” tambah dia.
Peristiwa ironis ini terjadi dihari yang sama (25/6) saat Kepolisian RI sedang mensosialisasikan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk seminar ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Selain Kapolri, Keynote Speaker, seminar ini juga menghadirkan Kadiv Binkum Polri, Irjen Pol. Drs Aryanto Sutadi, MH, M.Sc, Dirjen HAM Depkumham, Dr. Harkristuti Harksrinowo, dan Prof Dr. Silvy A. Tiwon, Phd, serta pihak Kompolnas  dan Dr. Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR RI.
Dalam seminar ini, Kadiv Binkum Polri menegaskan, Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 8 huruf c Perkap Nomor 1/2009, mengenai senjata api yang dimiliki oleh anggota Polri adalah untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan. Jawaban tersebut serupa ketika seorang anggota reserse mengajukan pertanyaan mengenai pengejaran terhadap Bandar narkoba yang telah lama diincar dan melarikan diri, apakah bisa ditembak atau tidak? Kadiv Binkum dengan tegas menjawab, dalam kasus tersebut, tidak dibenarkan untuk melakukan penembakan. Sekalipun Bandar narkoba tersebut sudah menjadi target operasi selama bertahun-tahun. “Memang kewenangan polisi dibatasi. Tapi dengan Perkap ini tindakan polisi dapat dilaksanakan sesuai hukum atau aturan yang berlaku,” tegas Irjen Pol Aryanto Sutadi. “Polisi juga tidak boleh menembak tersangka yang lari. Polisi harus mengejar tersangka sampai tertangkap,” tambahnya.
Dia mengatakan, penggunaan senjata api oleh anggota polisi baru diperkenankan jika tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polisi atau masyarakat. Atau jika anggota polisi tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan. Ia juga menjelaskan, sebelum bertindak, aparat keamanan harus bisa memahami enam tingkat perlawanan tersangka atau massa. Yakni, perlawanan tingkat 1, contoh, diam ditempat dengan duduk ditengah jalan, perlawanan tingkat 2, berupa ketidakpatuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi, perlawanan tingkat 3 atau perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas, perlawanan tingkat 4 yaitu ketika bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong. Selanjutnya perlawanan tingkat 5 yakni jika bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain. Terakhir, perlawanan tingkat 6, yaitu bertindak dengan ancaman yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat.
Menyimak peristiwa penembakan Melky Agapa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2009 lalu, sudah selayaknya penggunaan senjata api oleh anggota Polres Nabire dipertanyakan. Aktivis Kemanusiaan di Nabire, Anton Agapa bahkan menyatakan, warga dan keluarga pantas marah karena tindakan aparat kepolisian sangat tidak manusiawi. “Dari kasus ini menunjukan cara pendekatan aparat keamanan sangat keliru. Menyelesaikan masalah dengan cara memukul atau menyiksa apalagi membunuh. Itu termasuk pelanggaran HAM. Apalagi kondisi korban yang sedang sakit gangguan jiwa”. Anton juga membantah pernyataan pihak Polda maupun Polres Nabire yang diwartakan sejumlah media massa di Jayapura dan Jakarta. “Bahasa seperti itu sudah biasa dipakai polisi untuk membenarkan diri,” ujar Anton.
 Benarlah apa yang dikatakan Irjen Pol Aryanto Sutadi, anggota polisi tidak dapat seenaknya menembak pelaku kejahatan atau tersangka tanpa alasan yang jelas. Anggota polisi tetap dimintai pertanggungjawaban setelah melepaskan tembakan kepada pelaku kejahatan atau tersangka. “Jika sudah sesuai prosedur, tidak perlu lagi ada sidang disiplin atau sidang kode etik,” tukas Kadiv Binkum ini. (Markus You/Victor Mambor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *