Quo Vadis Pendidikan di Merauke : Dibalik Kucuran Dana Mereka Berteriak

 
JUBI — Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan hak dan kebutuhan setiap orang. Sehingga, jelaslah kata itu harus dipenuhi oleh negara.

Hari itu, 2 Mei 2009, pukul 13.00 waktu Jakarta, di depan Kantor Mahkamah Konstitusi, tiga orang ibu paruh baya memegang spanduk. Isinya, “Hapuskan Diskriminasi dalam Dunia Pendidikan”. Ada juga spanduk lain yang berisikan, “Pilih Capres peduli pendidikan” serta “realisasikan guru bantu menjadi PNS dan segera penuhi hak-hak kami”. Unjuk rasa tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.
Ditempat yang jauh, di Merauke, Damianus, seorang warga Kelapa Lima, menyaksikannya dilayar kaca. “Dulu, waktu saya masih duduk di bangku SLTP, kitorang memperingati hari Pendidikan Nasional ini dengan berkumpul di lapangan untuk upacara bendera, kenapa sekarang dorang di Jakarta suka demo dalam memperingati hari Pendidikan Nasional?” tanyanya.
Wempi Fatubun, Promotor Justice, peace and Integration Creation (JPIC) MSC Indonesia, dalam sebuah artikelnya, awal 2009 menulis, mungkin ada banyak pernyataan dan pertanyaan yang akan diungkapkan untuk mencermati situasi dan persoalan pendidikan yang semakin ruwet. Damianus hanyalah bagian kecil dari banyak orang lain yang kerap mempertanyakan hal ini. “Setiap tahun, bahkan setiap minggu, saya mendengar Bupati Merauke bicara soal dana pendidikan 20%, tetapi hingga kini, di beberapa kampung terlihat pendidikan tidak berjalan. Misalnya, selama 17 tahun anak-anak di Kampung Kawe, Pulau Kimaam tidak bisa mengenyam pendidikan karena guru tidak ada dan bangunan sekolah hanya tiga ruangan”. Pertanyaan kritisnya adalah, apa persoalan mendasar sehingga kegiatan pendidikan pada tingkat kampung tak berjalan dengan baik?
Fatubun menulis,  sektor pendidikan di Merauke mendapatkan alokasi anggaran paling besar. Namun, semuanya itu tidak selalu berpihak pada pendidik dan siswa. Justru hanya untuk keperluan birokrasi pendidikan. Pada tahun 2006, 30% anggaran dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Dasar dan 36% untuk Dinas Pendidikan Menengah. Demikian juga pada 2007. Kesimpulannya, 66% anggaran tersebut hanya dipergunakan untuk membiayai birokrasi pendidikan.  “Seharusnya porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk sekolah yang merupakan unit pelayanan terdepan. Apalagi kebijakan pendidikan saat ini mendorong desentralisasi di tingkat sekolah dengan kebijakan Managemen Berbasis Sekolah (MBS),” ujarnya dalam sebuah kesempatan. Dengan MBS, kata dia, ditiap sekolah harus dibentuk Komite Sekolah dan ditingkat Kabupaten didirikan Dewan Pendidikan. Dengan besarnya dana ditempatkan pada Dinas Pendidikan, maka kebijakan desentralisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Pada tahun 2008, Pemda juga mengubah struktur dengan mengalokasikan anggaran pada Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah. Perubahan ini pada akhirnya semakin memperkuat Dinas dan melemahkan sekolah sebagai unit pelayanan terdepan. “Perubahan struktur  anggaran juga  bertentangan dengan kebijakan MBS”.
Dilain sisi, sebutnya, terdapat juga potensi pemborosan dalam anggaran pendidikan.  Terutama dalam bentuk honor untuk panitia kegiatan. “Sesungguhnya pegawai negeri yang sudah mendapatkan gaji tidak boleh menerima honor lagi karena akan terjadi penggajian dobel,” paparnya. Praktek ini juga menimbulkan kecemburuan di kalangan PNS. Karena ada PNS di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki banyak kegiatan dan honor tapi ada juga PNS yang hidup hanya dari gaji seadanya.
Pada tahun 2007, terdapat Rp. 2,99 miliar dana untuk honor berbagai kegiatan di Dinas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Merauke. Jumlah tersebut  mencapai  36,97% dari total belanja pegawai di sektor pendidikan. Pada tahun 2008, terdapat  Rp. 835,275,000,00 atau 8,35% dari total belanja pegawai langsung. “Memang ada penurunan dibandingkan dengan jumlah honor pada tahun 2007, akan tetapi tidak ada perubahan”. Penurunan jumlah alokasi honor adalah semata-mata soal perencanaan kegiatan, bukan kebijakan resmi. Karena faktanya, di SKPD lainnya juga ada banyak terdapat alokasi honor kegiatan untuk PNS.
Di beberapa daerah yang mendapat banyak pujian dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti Bupati Solok saat dijabat oleh Gamawan Fauzi atau Fadel Muhamad yang menjadi Gubernur Gorontalo, seluruh honor dikumpulkan kemudian dibagi rata ke semua PNS. Sehingga timbul peningkatan gaji PNS dalam jumlah yang signifikan. “Oleh karena itu, soal honor yang cenderung memboroskan anggaran harus diatur,” jelas Fatubun.

Korupsi Dana

Arah pendidikan di Merauke memang sulit ditebak. Dalam beberapa peristiwa, dana pendidikan kerap pula diselewengkan. Ini terlihat saat Kejaksaan Negeri Merauke menindaklanjuti kasus dugaan korupsi proyek perumahan guru SMP dan asrama SMKN 1 Sota dengan tersangka Direktris CV Kayu Manis, KK (43). Sekda Merauke bahkan sempat diperiksa dalam kasus ini. Ada juga Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke Drs Nicolaus Freddy Talubun, M.Pd, dan sejumlah saksi lain. ‘’Beliau kami periksa kurang lebih 3 jam dengan 37 pertanyaan. Seluruhnya dijawab oleh beliau,” kata Kajari Merauke, Sudiro Husodo, SH.  Pihaknya meminta keterangan kepada yang bersangkutan karena aliran dana dari Kas Daerah itu masuk melalui rekening bendahara Dikmen lalu ke terdakwa KK.
 Selain maraknya dugaan korupsi dalam jajaran pendidikan di Merauke, sertifikasi guru di tingkat sekolah dasar yang merupakan program kucuran pusat yang ditujukan bagi peningkatan kualitas guru, juga bermasalah. Hal ini dikarenakan 90% guru SD di Papua hanya tamat SMA dan banyak guru yang tidak mampu untuk menyusun porto folio dan SAP sesuai persyaratan. Ironisnya lagi, dari sekitar 1000 tenaga guru di Kabupaten Merauke hanya sekitar 10 orang guru yang menamatkan pendidikan S1 (Strata Satu). “Salah satu persyaratan sertifikasi adalah guru bersangkutan harus S1, sementara di Papua ini guru-guru SD hanya berpendidikan SMA. Jadi saya rasa aturan ini tidak sesuai dengan kondisi riil guru SD di Papua,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw S.Sos, belum lama ini.
Dijelaskan Mekiuw, kesulitan guru untuk mengikuti sertifikasi juga disebabkan karena akses guru berpendidikan SMA untuk meningkatkan jenjang strata satu sangat sulit dibandingkan guru-guru di pulau Jawa yang rata-rata dapat bersekolah sembari tetap menjalankan profesinya. “Di Merauke ini, baru ada PGSD, ya mudah-mudahan bisa terbantu. Ada juga program Universitas Terbuka, namun kapan lulusnya, kita tidak tahu,” keluhnya.
Untuk menjawab persoalan sertifikasi guru tingkat SD, pihaknya telah memasukkan usulan kepada Diknas agar ada kebijakan khusus mengenai pemberlakuan sertifikasi guru di Papua. Yakni, meski tak berpendidikan sarjana strata satu, sertifikasi guru dapat diberlakukan bagi guru-guru yang telah mengabdi selama 20 tahun. “Sudah saya usulkan setahun yang lalu, meski belum dijawab namun kami sudah mendapatkan titik terang dari Depdiknas” katanya.
Ternyata persoalan pendidikan di Merauke tidak sampai disini. Pengelolaan dana blockgrant bagi rehabilitasi fisik sejumlah SD juga ikut  bermasalah. Persoalannya kemudian adalah, kapan hal ini akan berakhir?. Dalam beberapa kesempatan, Wakil Bupati Waryoto terkadang juga berharap agar pendidikan di Merauke dapat menjadi lebih baik. Paling kurang, memaksimalkan kerja segenap jajaran pendidikan. “Kita semua berharap pendidikan di Merauke tidak seperti dulu lagi,” ucapnya. (Jerry Omona)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *