Stigmatisasi ODHA : Drama Kemanusiaan Yang Tak Pernah Tuntas

 
JUBI — Stigmatisasi atau memberi pandangan yang buruk dan negatif kepada seseorang termasuk orang dengan HIV/AIDS di Merauke, Papua bukanlah merupakan “barang” baru. Hal tersebut telah terjadi semenjak lama.

Stigmatisasi disebabkan karena pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS belum memadai. Mantri Adi, Staf Pokja/kelompok kerja Kabupaten Merauke, dalam sebuah kesempatan, mengatakan, pihaknya menemukan diskriminasi tersebut sangat tinggi. “Diskriminasi terhadap ODHA masih ada. Jujur saja LSM-LSM di Merauke tidak berhasil mengkampanyekan masalah HIV/AIDS,” kata dia.
Dalam investigasi Tim SKP-KAM (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke), 11 Maret 2007, ditemukan stigmatisasi dan diskriminasi masih terjadi dalam masyarakat di kota Merauke. Misalnya pada peristiwa kematian dari ODHA (Antonia) asal suku Muyu di RSUD Merauke. Pihak keluarga tidak hadir di pemakaman dan para pengantar jenazah juga takut untuk naik mobil jenazah. Ketika hal ini ditanyakan kepada petugas Pokja AIDS Merauke, dijelaskan, ini memang sering terjadi dan sungguh sangat menyedihkan.
Berangkat dari perilaku masyarakat yang sering mendiskriminasi ODHA, Yayasan Santo Antonius (Yasanto), akhirnya mendirikan sebuah shalter atau sanggar kerja. Sanggar kerja digunakan ODHA untuk tempat persinggahan, pertemuan rutin bimbingan rohani (sesuai kepercayaan yang dianut), saling membantu antar ODHA walau tidak didukung dengan ketrampilan perawatan yang memadai, mendapatkan jatah makanan untuk setiap harinya berupa kacang hijau, beras, dan makanan kaleng ditambah uang lauk per hari sebesar Rp. 10.000 serta pemeriksaan kesehatan jika mengalami ganggunan kesehatan. Sebagian besar ODHA yang tinggal disanggar kerja berada dalam stadium 3-4 dan tidak mendapat tempat tinggal karena adanya diskriminasi dari keluarga. Sebagian besar ODHA yang memiliki stadium HIV positif lebih memilih tinggal di sanggar karena terdesak mencari kebutuhan hidup. Dari 32 ODHA hingga Januari 2007, 7 diantaranya mendapatkan pengobatan anti retro virus (ARV), 4 ODHA melanjutkan pengobatan ARV, 2 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang diberhentikan karena tidak patuh minum obat.  
Stigma buruk HIV/AIDS telah menghasilkan drama besar kemanusiaan dari Sabang sampai Merauke. Mereka kehilangan pekerjaan, terisolasi dari keluarga dan komunitasnya. Lebih dramatis, kebanyakan dari mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan, “pergi” dengan kesakitan dan rasa malu. Keluarga menghadapi kesulitan untuk memandikan jenazah. Di Surabaya karena maraknya isu HIV menyebabkan orang tidak mau lagi menjadi modin. Mereka takut tertular HIV.
Di Papua, pemakaman Orang Dengan HIV/AIDS sering dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Itupun hanya dihadiri oleh segelintir orang. Contoh serupa pernah dimuat Republika (25/1-1997) dengan peristiwa meninggalnya seorang penderita HIV di Magelang yang dimakamkan pada malam hari. Keluarga yang ditinggal seolah harus menyimpan aib dari penyakit tersebut. Belum lagi kisah bunuh diri ketika mengetahui status dirinya positif HIV. Begitu banyaknya drama kemanusiaan yang terjadi namun hingga kini, sekali lagi, belum mengundang rohaniwan bersatu meluruskan situasi yang tidak manusiawi tersebut. Seolah mereka layak mendapatkan semua itu karena perbuatan di masa lampau. Lalu apa arti pertobatan dan pengampunan yang diajarkan di semua agama?
H. Amirudin Saleh, seorang tokoh agama di Merauke mengatakan, semua pihak memang harus memberi semangat kepada ODHA. Tidak hanya itu, para pemuka agama juga perlu memberikan peran sesuai dengan imannya masing-masing dalam konteks dukungan kepada ODHA. “Itu salah satu ujian bagi dia, kita tidak boleh membenci dia, menjauhi dia. Sebaliknya kita harus memberi dia semangat,” ujarnya.
Namun pernyataan berbeda diperoleh dari diskriminasi ODHA. Donatus Gebze, Ketua Adat Kampung Wendu, Merauke malah blak-blakan mengatakan, ODHA sebaiknya harus disingkirkan dari kampung Wendu karena akan membawa aib. “ODHA dan OHIDA harus disingkirkan dari kampung karena akan membawa aib bagi kampung kami.”
Diskriminasi terhadap ODHA hingga kini terus terjadi. Akibat stigma yang diberikan secara terus menerus, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Papua dan Papua Barat akhirnya angkat bicara. Mereka menolak stigmatisasi dan rencana pemasangan “microchip” di tubuh mereka. Pemasangan Microchip itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) Papua bidang kesehatan yang mengatur tentang HIV dan AIDS. Penegasan itu disampaikan di sela acara Kongres Nasional ODHA ke II di Jawa Barat, Agustus 2007. Isi pernyataan sikap itu antara lain : 1) Menolak semua bentuk Rancangan Peraturan maupun Peraturan yang bersifat stigmatisasi, diskriminasi serta tidak bermartabat dalam seluruh aspek pencegahan maupun penanggulangan HIV dan AIDS, terkhusus di Tanah Papua. 2) Meminta dukungan kepada semua pihak untuk memerangi segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap persoalan HIV dan AIDS di Papua, baik dalam bentuk Pemberitaan, Media Kampanye maupun Peraturan-peraturan. 3). Menolak segala bentuk pemanfaataan Orang dengan HIV dan AIDS sebagai objek untuk kebutuhan Pribadi, Kelompok maupun Lembaga yang mengatasnamakan Kepedulian. 4) Meminta secepat mungkin kepada Pihak-pihak KPA di seluruh Tanah Papua untuk melibatkan Orang dengan HIV dan AIDS sejajar dalam pengambilan kebijakan. 5) Meminta KPA Provinsi di Papua dan Irian Jaya Barat untuk mendesak KPA Kota dan Kabupaten menyatakan sikap atas semua bentuk diskriminatif terhadap orang dengan HIV dan AIDS. 6) Meminta KPA Nasional untuk menyatakan sikap, terkait segala bentuk Stigma dan Diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS terkhusus persoalan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua bidang pembangunan kesehatan Pasal 35 tentang HIV – AIDS. 7) Mengingatkan kembali kepada seluruh KPA di Tanah Papua untuk menjalankan tugas sebagaimana fungsinya. yang tertuang dalam Perpres No. 75 Tahun 2006,  serta Permendagri No. 20 Tahun 2007.
Pernyataan sikap itu ditandatangani, Anastasia Rumfaan (Bendahara Yayasan Cendrawasih Bersatu Merauke), Theresia Erro (Koordinator Wanita Maroka Plus), Anthonia Kamutab (Cendrawasih Bersatu Merauke, Papua), Leonardus Krar, Prayudhi Fadhillah (Koordinator Pelaksana KDS Sorong Sehati), Anton Titit, Imawati (Jayapura Support Group) Enita Rouw, (Jayapura Support Group), Theo Selano, (Jayapura Support Group), Amelia Lanoh, (Jayapura Support Group), Yulia Hutapea (Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Wilayah Papua), Lidia Flora Ayer (Timika Support Group), Martha M. Ayer, (Koordinator Melati Support Group, Timika), Imrah (Melati Support Group, Timika, Pdt. Sefnat Jd Lobwaer (Koordinator Program Yayasan Cendrawasih Bersatu Merauke) dan Robert Sihombing, S.Sos. (Jerry Omona)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *