Kampus Diantara Bayangan Pungli

 
JUBI— Tidak hanya di kantor dan emperan toko, di kampus, pungli juga membayangi mahasiswa. Nilainya bahkan melebihi harga sebuah buku bacaan.

Musim penerimaan mahasiswa baru kini tengah berlangsung di seluruh Indonesia. Tak terkecuali juga di Papua. Disejumlah kampus, berjejeran ratusan siswa mendaftar. Mereka membawa berkas pendaftaran. Ijazah dan banyak lagi yang lain. Tak lupa juga uang pendaftaran dan “amplop”. Pendaftaran mahasiswa baru memang menjadi ajang meraup duit. Bersamaan dengan itu, program “punglisisasi” marak bertebaran. Dengan berkedok tampil dibalik kata “sumbangan”, muncullah punglisisasi. Sumbangan pendidikan atau sumbangan gedung adalah istilah yang sering terdengar.
Pungli (pungutan liar) memang telah sedemikian luasnya. Di kantor Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota Madya, Kantor Pengadilan, kepolisian atau Kampus sekalipun, pungli telah meresak masuk tanpa kendali. Jaksa BLBI Urip Tri Gunawan dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Khaidir  MA adalah salah satu contoh nyata bagaimana seorang jaksa dan hakim melakukan pungli terhadap pelaku kejahatan kelas tinggi, Artalyta Suryani alias Ayin. Apakah pelaku pungli dilakukan oleh orang-orang yang kuat dan kaya serta punya kedudukan tinggi saja ? Jawabannya tidak.
Di Republik ini, seorang ketua RT atau RW yang miskin dan lemah pun dapat memotong dana BLT. Dengan alasan untuk biaya koordinisasi dan administrasi dana BLT, si penerima BLT pun tidak dapat menerima dananya dengan sempurna alias telah disunat. Pungli menimbulkan high cost suatu proses kegiatan, karena itu sudah pasti pungli akan menghambat pertumbuhan investasi.
Dikampus pun, pungli marak.  Rektor Unsrat (Universitas Sam Ratulangi) Manado, Sulut, Prof. DR. Ir. Lucky Sondakh MEc, mengakuinya. 30% masuk ke kas Rektorat dan 70% ke masing-masing Fakultas. Sementara itu, di Papua, akibat pungli, senin pekan kemarin, puluhan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar aksi demo. Unjuk rasa digelar di samping Gedung Rektorat Uncen, Abepura, Jayapura. Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIT itu, menuntut Ketua Program Studi (Prodi) PGSD, Daud Kaigere, lengser dari jabatan. Alasannya, selama menjabat ketua Prodi, manajemen perkuliahan kurang transparan. Khususnya dalam pengelolaan anggaran bantuan yang diterima dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). Termasuk juga dugaan pungli yang terjadi. Aksi ini mendapat perhatian dari  staf Rektorat Uncen.
Erick Kabarek, seorang mahasiswa PGSD Uncen mengatakan, aksi tersebut di picu adanya kecurangan dalam manajemen keuangan. Dimana ada terjadi pemotongan uang beasiswa yang mereka terima. “Besarnya beasiswa sesuai ketentuan yang kami terima setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.  Namun ada terjadi potongan sebesar Rp. 35.000. katanya itu untuk pajak. Potongan pajak  ini mulai sejak 2007,” ujar Kabarek. Ironisnya, tidak hanya itu. Ada juga pemotongan lain yang dilakukan pihak Program Studi sebesar Rp. 215.000. “Katanya untuk perlengkapan asrama, tapi itu juga tidak jelas”. Pemotongan itu terjadi sejak Januari 2008. “Pemotongan itu terus berlanjut namun fasilitas asrama kami hingga kini belum juga memadai,” sesalnya.
Seperti Kabarek, Neles Taplo, seorang mahasiswa Uncen berujar, pungli tidak hanya terjadi saat pendaftaran mahasiswa baru. Pada masa perkuliahan, pungli juga ada. Misalnya saat pembuatan diktat atau modul kuliah. Mahasiswa menyerahkan sejumlah uang kepada dosen tertentu, dan diktat akan dibuat. “Saya heran, masa modul yang hanya Rp.15.000 harus difotokopi dengan harga Rp 20.000 sampai Rp. 25.000, ini bikin kita tidak terima,” katanya. Ada juga pungli dalam bentuk penerimaan kartu kuliah. Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM), harganya Rp. 5.000. “Setiap pergantian semester kita harus mengganti KPM dan membeli modul-modul yang begitu mahal, kalau kita tidak beli, maka tidak bisa ikut kuliah,” ujarnya.
Pungli di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Papua memang rada-rada mengejutkan. Uniknya, pungli terjadi dari tingkat “Eceran” hingga “Kelas Kakap”. Lihat saja, saat penerimaan mahasiswa baru di jurusan Kedokteran Uncen. Disinyalir, seperti pernah diungkap sebuah Yayasan ternama di Papua, pungli di Kedokteran bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sekitar 40 hingga 50 juta per mahasiswa. Pungli itu terjadi saat penerimaan mahasiswa baru Kedokteran. Ironisnya, penerimaan itupun di batasi 50 orang meski belakangan menjadi 70. Sejumlah dosen di kampus tersebut menyebutkan, pungli tersebut telah berjalan semenjak lama. “Memang ada informasi itu sudah lama berkembang,  katanya jumlah yang diminta bervariasi, dan kalau tidak percaya cari orang tua calon mahasiswa yang tidak diterima atau diterima. Ada yang menyebutkan setiap siswa dimintai Rp 40 juta, ada juga mengatakan Rp 50 juta setiap orang,” sebut salah seorang karyawan yang tidak mau menyebutkan identitasnya.
Meski telah menjadi rahasia umum, pihak Uncen sendiri belum bisa memberikan keterangan resmi.

Pungli di Sekolah
Seperti di kampus, pungli juga terjadi di sekolah saat penerimaan siswa baru. Hasil monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW), orangtua dan calon siswa mengeluhkan banyaknya uang yang mesti mereka keluarkan dalam PSB (Penerimaan Siswa Baru), mulai dari uang gedung, seragam, lembar kerja siswa, biaya pembelian buku, biaya ekstrakurikuler, hingga beragam pungutan lainnya. Dugaan pungli pada PSB mulai tingkat SD hingga SMA ini sempat dilaporkan ICW kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), tahun kemarin. Laporan itu disampaikan Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho, didampingi Ade Irawan dan Febri Hendri dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy.
Kepada Kejagung, ICW menyerahkan data yang terkait dengan dugaan pungli di sejumlah SD hingga SMA di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bandung, Garut, dan Padang. Pungutan mulai dari Rp 250.000 hingga Rp 12 juta, dengan berbagai alasan. Dari laporan yang masuk ke ICW, sekitar 90 persen berkaitan dengan biaya. Jumlah dan jenisnya tergantung pada lokasi dan status sekolah, tetapi umumnya berkaitan dengan uang kursi, seragam, uang gedung, dan beragam pungutan lainnya. “Semua pungutan yang tidak ada landasan hukum itu pungli dan pungli adalah korupsi,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi, usai peluncuran buku “Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustaz” ditulis mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Jakarta. Ia mengatakan, pungli di sekolah merupakan korupsi karena yang melakukan adalah pegawai negeri sipil (PNS). Tidak hanya di sekolah, katanya, pungli di lingkungan perguruan tinggi saat penerimaan mahasiswa baru juga masuk kategori tindak pidana korupsi.
Ia menyatakan, di tahun-tahun sebelumnya, pungli di sekolah kurang mendapatkan prioritas dari kejaksaan untuk diusut sebagai tindak pidana korupsi. “Namun mulai tahun ini akan menjadi prioritas yang akan ditangani, termasuk yang terjadi di sekolah,” tegasnya. Marwan memperingatkan kepada PNS yang terlibat dalam pelayanan publik agar tidak melakukan pungli. “Di Palu sudah ada karyawan BPN yang terlibat korupsi karena melakukan pungli dalam pelayanan sertifikat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PAN Didik J Rachbini mengatakan, pungli saat penerimaan siswa baru biasanya dilakukan oleh sekolah, dengan alasan untuk mencari tambahan dana. “Sekolah negeri tidak diperbolehkan ambil uang bangunan atau gedung karena itu sudah disediakan oleh pemda,” tukasnya. Didik berpendapat, kalaupun diminta sumbangan, harusnya hal itu bersifat sukarela. “Tidak bisa diorganisasikan lalu menjadi wajib,” kata Didik. (Ronald Manufandu/Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *