Jelang Penetapan DPR RI, Masyarakat Muman Sediakan Lahan 20 Km2

JUBI—Menindaklanjuti angin segar yang dihembuskan DPR RI mengenai proses penetapan Kabupaten Muyu Mandobo yang sudah diambang pintu, Ketua Tim Pemekaran Muman, Martinus Torib dalam keterangan pers dihadapan sejumlah wartawan di Caffe Tulip semalam (29/8)  menegaskan, masyarakat di wilayah Muyu-Mandobo telah menyediakan  lahan sepanjang 20 Km2 yang disediakan sebagai pusat pemerintahan kabupaten Muman mendatang.

Penyediaan lahan tersebut, telah ditandatangani di atas materai dan Torib sendiri sudah mengantongi surat pelepasan tanah adat dimaksud. Bahkan, surat pelepasan tersebut sudah ditunjukkan pada pihak Depdagri dan DPR RI. “Jadi begitu keputusan dikeluarkan maka kami sudah siap tanah. Itu yang sudah kami buat,” tegas Torib.
Berbicara mengenai dualisme tim pemekaran Muman, Torib mengatakan, pemerintah pusat sudah tidak lagi merespon tim bentukan pemerintah yang didalamnya terdapat wakil bupati Boven Digoel dan rombongan. Pasalnya, dengan dualisme tersebut membuat situasi semakin kacau dan masyarakat di wilayah Boven Digoel tidak menginginkan hal itu.  Bahkan kino pemerintah pusat lebih komit dan mendengar aspirasi murni dari masyarakat sesuai pelaksanaan PP 78, di mana yang akan dimekarkan adalah  masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.
Melalui kesempatan itu, sejumlah tokoh adat Muman diantaranya Kabid Hukum Adat Dewan Adat Muman, Paulinus Wogan,SE, Klemens Kandam selaku sekretaris eksekutif Dewan Adat Muman dan Samuel Mindipkoman selaku Sekjen Dewan Adat Muman wilayah Kabupaten Merauke, bersepakat untuk mengangkat Martinus Torib yang telah berjuang sekuat tenaga memperjuangkan pemekaran Muman sebagai Karateker Bupati Muman dan sebagai Bupati yang sah dari Kabupaten Muyu Mandobo. (drie/Merauke)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *