Pemekaran Selatan Papua Tinggal Tunggu Rekomendasi Gubernur

JUBI—Perjuangan Pemekaran Wilayah Selatan Papua yang meliputi Kota Madya Merauke dan Kabupaten Muyu Mandobo (Muman) sudah diambang pintu. Diperkirakan pada 14 September 2009 mendatang proses penetapan dan paripurna untuk terjadinya daerah otonomi baru akan segera dilakukan oleh komisi 9 DPR RI.

Demikian disampaikan Deklarator sekaligus penanggung jawab Pemekaran Kabupaten Muman, Martinus Torib dalam jumpa pers yang dilangsungkan di Caffe Tulip semalam (29/8). “Jadi perlu masyarakat ketahui  bahwa Kabupaten Muman dan Kota Merauke sudah tidak ada masalah tinggal penetapan. Semua persoalan administrasi telah kami lakukan dengan meloby pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ungkap Torib seraya menambahkan, Gubernur Provinsi Papua sudah siap menandatangani rekomendasi serta surat keputusan persiapan dana  pilkada 1 kali dan bantuan pemerintah provinsi. Dimana untuk Pilkada, Pemprov Papua menyediakan anggaran bagi Kotamadya Merauke dan Kabupaten Muman senilai 1 miliar rupiah sedangkan bantuan lainnya untuk kedua daerah otonomi baru ini senilai 5 miliar rupiah.
Torib menambahkan, seluruh SK yang menjadi persyaratan bagi pemekaran Kabupaten Muman  dan Kota Merauke sudah disiapkan dan diparaf oleh kepala biro pemerintahan, sekda, dan institusi yang berkompeten dengan pemekaran otonomi baru dalam bentuk rekomendasi melalui paraf koordinasi, dan hanya tinggal menunggu tandatangan dengan Gubernur Papua. “Saya membangun komitmen kedekatan hati dengan gubernur, meskipun Bupati Merauke mengatakan jangan karena tidak pusing dengan Jayapura. Lantas saya berbicara dari hati kehati sehingga bermasalahan pun kini sudah tidak ada,” tutur Torib.
Berbicara mengenai kemungkinan terburuk jika Gubernur tidak mau menandatangani rekomendasi gubernur Bas Suebu, Torib menegaskan meskipun Gubernur Papua tidak memberikan rekomendasi, namun palu sidang DPR RI akan tetap diketok karena DPR RI akan menggunakan hak inisiatifnya yang mana tandatangan penggunaan hak inisiatif dewan telah dikantongi tim pemekaran ini. Bahkan menurut Torib yang getol bolak balik Jakarta memperjuangkan pemekaran, Mendagri menyampaikan jika Gubernur tidak mengeluarkan rekomendasi maka Mendagri sendirilah yang akan mengeluarkan rekomendasi sebagai perwakilan pemerintah. Dampaknya terhadap anggaran, ketika ditanya, Torib enggan berkomentar. Dirinya hanya mengatakan, proses tersebut akan berjalan terus di mana  situasi  politik pemerintahan Papua sudah tidak murni lagi karena di Papua politik didominasi oleh kekuatan politik lokal.
Sedangkan untuk pemekaran Papua Selatan, menurut Torib saat ini tengah menunggu peluang. Di mana seluruh persyaratan sudah disetujui DPR hanya tinggal menunggu  penetapan 2  wilayah otonomi baru Merauke dan Muman. “Untuk PPS persyaratannya adalah semua  sudah OK tinggal jaminannya 2 daerah otonomi baru. Begitu masuk tahun 2010, maka sudah pasti dijamin PPS segera terbentuk,” jelasnya seraya mengatakan, selain Merauke dan Muman, di Papua terbentuk pula 4 kabupaten baru yaitu Griminawa, Maybratsou, Pegunungan Tengah dan Yapen Barat yang masih dalam tahap perjuangan.
Mengenai moratorium yang disampaikan Presiden SBY beberapa waktu lalu, Torib menjelaskan itu hanya bentuk wacana saja. Sementara itu, DPR RI sendiri tetap berkomitmen untuk menetapkan daerah otonom baru yang masuk sebelum moratorium. Sesudah itu, kalau ada yang mengusulkan lagi  di tahun 2009, maka itu tidak lagi dimasukkan. “Saya langsung dengar dari pihak DPR RI sendiri, dan mereka tetap memperjuangkan agenda-agenda yang sudah masuk selain pemekaran seperti penyelesai undang-undang baru dan ketetapan lainnya pada bulan Agustus  hingga September,” kata Torib.
Dia juga mengatakan, tarik ulur yang terjadi antara Pemkab Merauke dan Pemprov Papua sudah diselesaikan dengan kunjungan Depdagri ke Pemprov Papua beberapa waktu lalu. (drie/Merauke)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *