11 Kursi DPRP, Tanggung Jawab MRP

JUBI — Terkait perdebatan 11 kursi yang diperuntukan untuk orang asli Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sesuai UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, Bidang organisasi masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Papua, Agus Didi kepada JUBI (31/8) di Jayapura menyatakan, merupakan tanggung jawab Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyelesaikannya.

Baginya, jika saja MRP berhasil dalam menyelesaikan masalah 11 kursi tersebut, hal ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi MRP yang selama ini tak pernah berjuang untuk rakyat Papua. Agus juga menyayangkan, perdebatan 11 kursi dilakukan pasca pemilihan legislatif dan Presiden. Seharusnya, kata dia, persoalan ini dibahas jelang atau sebelum pesta demokrasi, Pileg dan Pilpres digelar. “Ini namanya air sudah dibatang leher, jika mau membahas sekarang ini namanya sudah terlambat,” kata dia.
Hal penting lainnya adalah, masalah 11 kursi tidak sesuai, bahkan tak tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008. Menurutnya sangat tidak tepat menyandingkan perjuangan merebut dan merealisasikan 11 kursi di DPRP dengan menggunakan undang-undang tersebut. “Ini sangat bertolak belakang karena Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 mengatur tentang hak orang asli Papua dalam DPRP, tapi hak ini tak tertuang dalam undang-undang pemilu,” katanya.
Menurutnya, perlu ada sebuah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai penjabaran dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dan implementasi dari penambahan 11 kursi tersebut. “Dan untuk masalah ini, kami tidak memiliki wewenang serta tidak bisa turut campur. Yang harus mendorong masalah ini adalah MRP. Jika MRP juga diam, masalah ini akan semakin berbelit-belit,” kata dia.
Dia berharap dengan putusan yang akan dilakukan Mahkamah Konstitusi nantinya pada awal September mendatang terkait penambahan 11 kursi di DPRP, masalah ini dapat clear dan bisa diterima tiap orang Papua. “Kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Tapi saya yakin MK pasti akan menyetujui penambahan 11 kursi itu,” ucapnya. (Jerry Omona)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *