DPRP dan Gubernur Papua Dinilai Bertanggung Jawab Terhadap 11 Kursi

JUBI – Adanya berbagai persoalan yang terus diwacanakan terkait  tuntutan gugatan uji materil dari Barisan Merah Putih terhadap keterwakilan 11 kursi khusus bagi orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi  Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua ke Mahkamah Konstitusi yang di rencanakan akan di lakukan uji materi pada hari Rabu (02/09)  merupakan hal yang harus disikapi secara baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua dan Gubernur Papua. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tokoh Pemuda, Denny Wafumilena yang disampaikan kepada Jubi di Abepura (01/09).

Lebih lanjut, Denny Wafumilena menjelaskan bahwa  Majelis Rakyat Papua (MRP) bukan sepenuhnya bertanggungjawab atas adanya 11 kursi, sebab MRP yang memiliki fungssi pengawasan sudah pernah mengajukan rancangan tersebut, namun tidak di tanggapi secara baik oleh DPRP yang justru memiliki fungsi legislasi bersama Gubernur Papua. “Sesuai amanat undang-undang Otsus memang MRP bertanggungjawab, namun tidak sepenuhnya sebab semua harus didorong dengan adanya Perdasi/Perdasus yang harus dibuat oleh DPRP dan Gubernur, sehingga rancangan yang sudah diajukan dapat diselesaikan” ujar Wafumilena.
Ia mengatakan terkait adanya 11 kursi disinyalir adanya pembohongan publik yang dilakukan oleh pemerintah di Papua termasuk juga KPU Papua. Sebab jika dilihat dari pengalaman Pemilu legislatif 2004 bisa dimasukan dengan aturan KPU yang juga pada waktu belum ada Perdasus, sementara saat ini mengapa tidak dapat dengan alasan belum adanya Perdasus. “Jangan mengabaikan hak-hak orang asli Papua, sebab 11 kursi yang ada merupakan amanat Otsus yang harus di sikapi secara baik.” tegas Denny.
Ia menilai pemerintah serta DPRP, MRP dan Gubernur Papua belum serius dalam memberikan proteksi-proteksi keberpihakan perlindungan terhadap orang asli Papua, terutama dalam implementasi Otsus. “Bahkan kepada bapak Presiden agar arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan 11 kursi yang menjadi hak rakyat Papua, sehingga tidak ada diskrimasi bagi orang Papua dengan orang pendatang” tegas Wafumilena, yang juga Sekretaris Partai Serikat Indonesia (PSI) Provinsi Papua.
Ketika di tanya terkait adanya uji materi, dirinya meyakini bahwa akan memiliki keputusan yang baik dalam rangka membangun kembali hak-hak rakyat asli Papua, sebab Otsus sebagai proteksi perlindungan serta pemberdayaan perlu di perhatikan secara baikyang menjadi kewenangan dan hak-hak rakyat. “Perlu di hargai sebab kalau tidak, maka adalah tindakan membunuh hak-hak rakyat Papua.” ujarnya. (Eveert Joumilena)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *