Harga Mati, Orang Marind Jadi Ketua DPRD

JUBI—Menyikapi adanya fenomena lobby-lobby politik yang sudah mulai dilakukan anggota DPRD terpilih non Papua untuk mencalonkan diri menjadi ketua DPRD periode 2009-2014, Ketua DPD Pemuda Marind, Fransiskus Tjiwe dalam jumpa pers di sekretariat Ardin (29/9), menegaskan agar pihak tersebut segera menghentikan aktifitasnya.

Pasalnya, sesuai dengan hasil Kongres Pemuda Marind beberapa waktu lalu secara tegas merekomendasikan agar pimpinan DPRD adalah orang asli Marind. Juga, kata dia, hal ini didukung oleh adanya Undang-Undang Otsus dan pencanangan Kabupaten Merauke sebagai tahun pemberdayaan masyarakat lokal.
Jumpa pers yang dihadiri Ketua KNPI Dominikus Buliba Gebze dan Tokoh Pemuda Marind Harry Ndiken itu, mengisyaratkan kepada semua pihak untuk mengormati hasil keputusan Kongres Pemuda Marind, Undang-Undang Otsus, terlebih lagi mengutamakan kepentingan daerah ke depan. “Saya pikir sudah tidak ada tawar menawar lagi bahwa ketua DPRD Merauke harus orang Marind. Sehingga saya minta hentikan manufer-manufer politik yang saat ini sedang berlangsung,” tegas Tjiwe sembari mengatakan, saat ini terdapat 10 putera Marind yang duduk di DPRD dan dianggap punya kapabilitas. Sehingga dari kesepuluh putera Marind tersebut dapat dipilih yang terbaik.
Ditanyai mengenai apakah keinginan tersebut tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang Susduk nantinya, Tjiwe mengatakan, kesemuanya itu tidak akan terjadi benturan jika ada kesadaran dari orang luar Papua untuk memberikan kesempatan bagi Putera Marind untuk menjadi Ketua DPRD. Untuk itu, menurut Tjiwe saat pelantikan 25 Caleg terpilih nanti, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut. “Ini merupakan presure dan tekad tegas yang harus diperhatikan semua pihak,” ujarnya sembari menambahkan jika tidak diindahkan maka ada cara-cara yang akan dipakai dan masih bersifat rahasia.
Melanjutkan apa yang disampaikan Tjiwe, Ketua KNPI Cabang Merauke, Dominikus Buliba Gebze berpendapat, agar warga non Papua tidak perlu khawatir dengan kepemimpinan yang dikomandoi orang Marind. Sebab, orang Marind memiliki tradisi menghargai orang luar Papua sehingga tetap disediakan ruang bagi warga non Papua. ”Kongres Pemuda Marind mengingatkan kita untuk memiliki kesadaran dan hormat menghormati terhadap sesama terutama bagi pemilik hak ulayat. Jadi tidak perlu khawatir karena kepemimpinan Bupati Gebze telah menanamkan persatuan yang kokoh bagi semua warga untuk tinggal di Merauke,” tandasnya.
Yang jelas, lanjut Domin, upaya mendorong anggota DPRD yang berasal dari orang Marind akan dilakukan dengan cara-cara yang tidak berseberangan dengan aturan. Sedangkan Harry Ndiken meminta, agar ada ketegasan secara moral dan etika berpolitik dari rekan-rekan non Marind yang saat ini sudah melakukan manufer. “Siapapun ketua DPRD-nya yang kita mau adalah orang Marind. Jadi kita mau agar yang saat ini tengah melakukan manufer untuk segera dihentikan,” tegasnya. (drie/Merauke)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *