PPD, PPS dan KPPS Belum Terima Dana Operasional

JUBI — Aneh bila sebuah pesta demokrasi diselenggarakan tanpa dana operasional bagi petugas penyelenggara di lapangan. Itulah yang bakal terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire, Rabu (30/9). Buktinya, hingga H minus 1, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di wilayah Kabupaten Nabire belum mendapat dana operasional termasuk honorer.

Seperti yang diakui salah satu anggota PPD Distrik Wanggar, sampai hari Selasa (29/9) mereka masih belum menerima dana untuk menyukseskan Pilkada ini. “Waktu pembekalan, KPU bilang trada dana. Wah, kitong mau pakai dengan uang apa?,” tuturnya kepada JUBI, tadi siang. Persoalannya tidak hanya itu. KPU juga belum mendistribusikan surat undangan kepada para pemilih. Sementara waktu yang tersisa, hanya dua hari saja.
Tentang dana operasional bagi penyelenggara di lapangan, agaknya tidak masuk akal karena sebetulnya Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun anggaran 2008 telah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp 15 Miliar. Dana tersebut sudah diperhitungkan hingga tahap pelantikan bupati terpilih, dengan jangkauan wilayah Nabire II dan III yang kini menjadi wilayah Kabupaten Dogiyai. Sekarang tinggal 12 distrik, berarti dananya lebih dari cukup.
Sama halnya distrik lain, PPD Distrik Wanggar juga menyatakan sikap bahwa jika tak ada dana, sebaiknya tak usah laksanakan Pilkada. Sebab tiadanya dana penyelenggaraan Pilkada bagi PPD dan KPPS itu pasti akan berpengaruh pada volume kerja dan rasa tanggungjawab pihak penyelenggara di tingkat distrik, kampung hingga RT/RW. “Honor untuk petugas PPD, PPS dan KPPS harus cari jalan masing-masing untuk bisa dapat dana operasional,” katanya.
Sedangkan ketika pendistribusian logistik berupa kotak suara dan lain-lainnya, KPU tak memberikan dana kepada PPD. Katanya mereka harus kerja sukarelawan, sebagai wujud warga negara yang baik demi suksesnya pelaksanaan Pilkada ini. “Itu kan aneh, dana-dana untuk Pilkada sudah dikemanakan? Kenapa KPU paksakan kami harus jalan kaki urus pemungutan suara? Ini namanya kerja rodi,” sahut mereka.
Bahkan, pihak penyelenggara juga belum mendistribusikan blanko surat undangan yang harus ditulis dan disampaikan oleh Ketua TPS sebagai pelaksana pemungutan suara. Akibat tak ada blanko surat undangan dari KPUD, mereka belum juga mulai menulis surat undangan untuk ke TPS guna memberikan hak suaranya pada hari Rabu (30/9). (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *