Perawat RSUD Abepura Diberikan Sanksi

JUBI— Empat orang oknum perawat dan staf  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura yang ikut dalam demonstrasi di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/9) menuntut pembayaran intensif, secara resmi diberikan sanksi administrasi, Rabu (30/9).

“Yang mendapat sanksi tersebut antara lain tiga orang dari Unit Rawat Darurat dan seorang lainnya dari Unit Ruang Wanita,” kata Direktur RSUD Abepura, drg Aloysius Giay Mkes kepada Jubi di Jayapura, Rabu. Ia mengemukakan, pemberian sanksi tersebut sebagai bentuk teguran dan hanya bersifat pembinaan. “Ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perhatian dari manajemen RSUD kepada pekerjanya,” kata Giay.
Ia menjelaskan dirinya merasa kaget setelah mendapat laporan kalau ada beberapa staf dan  perawatnya ternyata ikut bergabung bersama para perawat dari RSUD Dok II, Jayapura yang melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Papua tersebut, padahal sebelumnya dirinya telah melarang staf maupun perawat dari RSUD Abepura untuk ikut demo. “Saya memang sudah mendapat informasi akan dilakukan demo itu dan sebagai pemimpin RSUD Abepura, saya tidak memberikan izin kepada para perawat untuk bergabung dalam demo,” kata Giay.
Diungkapkan Giay, alasan dirinya tidak memberikan izin kepada perawat dari RSUD Abepura untuk tidak bergabung bersama rekan sesama perawat dari RSUD Dok II Jayapura melakukan demo, karena  demo itu bertujuan menuntut pembayaran insentif pelayanan yang berdasarkan Jamkesda. “Memang saya tidak beri izin karena kita di RSUD Abepura sudah menjalankan program Jamkesda sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, dan untuk biaya insentif perawat juga untuk RSUD Abepura sudah dilakukan pembayarannya,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya pada Senin (28/9), puluhan perawat kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Dok II Jayapura, Papua menggelar unjuk rasa menuntut pembayaran insentif yang telah sembilan bulan lamanya tidak diberikan kepada mereka.
Di Kantor Gubernur Papua, para pendemo diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Drs.Tedjo Soeprapto,MM. Pada kesempatan itu pendemo membacakan pernyataan sikap antara lain meminta agar Pemprov Papua dalam kurun waktu tiga hari sudah harus membayar insentif sesuai peraturan yang berlaku. Para pengunjuk rasa juga memimta Pemprov Papua agar segera membentuk tim khusus untuk memantau penggunaan dana kesehatan di RSU Jayapura itu.  (Marcel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *