Tunggu Payung Hukum MIFEE

JUBI — Untuk mendukung kelancaran program MIFEE, Pemkab Merauke melakukan berbagai langkah termasuk menyeriusi regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Omah Laduani Ladamay mengemukakan, pihaknya tengah menanti aturan yang kini sedang digodok pemerintah pusat.
“Ya saat ini kami tengah menunggu penyelesaian regulasi program MIFEE. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat diselesaikan,” kata Omah Laduani Ladamay, Rabu (30/12).
Dikatakan Ladamay, persoalan tanah untuk program MIFEE  tidaklah menjadi masalah besar. Pasalnya, tanah-tanah yang akan digarap tetap akan menjadi milik warga lokal hingga kapanpun.
Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) merupakan salah satu wujud kepedulian Medco Foundation dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan dan energi nasional.
Pusat Riset MIFEE bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Merauke, para ahli berbagai disiplin ilmu dari dalam dan luar negeri, warga setempat, serta para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mencakup berbagai varietas tanaman pangan. (Indri)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *