BPPA Belum Final di Papua

JUBI — Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Papua Betty Kusuma Ambarwati, mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007, BKKBN diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia harus bergabung menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA).

“Penggabungan ini telah kita usahakan di beberapa kabupaten di Papua,” ujarnya.

Namun dari 29 Kabupaten dan kota di Papua belum sepenuhnya bergabung karena banyak kendala yang ditemui. Diantaranya kurangnya sosialisasi pada instansi sehingga peraturan tersebut belum dapat direalisasikan secara total.

“Kita berharap kedepannya dapat kita lakukan sehingga dalam program dapat tercipta sinkronisasi dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Penggabungan ini tentu diharapkan mampu meningkatkan dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat dimana dua badan ini BKKBN dan Pemberdayaan Penduduk mempunyai tugas yang saling berkaitan. (Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *