Hutang Pemda Merauke, Rekanan Bisa Jadi Korban

JUBI — Anggota Pansus DPRD Merauke, Antonius Omogio Kahol, mengatakan Pansus Hutang Pemda Merauke terbentuk untuk menyelamatkan pembangunan yang sementara berjalan. Tapi di sisi lain, rekanan bisa jadi korban.

“Ini adalah satu hal yang patut dilihat orang Merauke,” katanya di Kantor DPRD Merauke, kemarin.

Pimpinan Pansus Drs Haji Achnan Rosyiadi mengatakan DPRD Kabupaten Merauke membentuk Pansus berawal dari temuan utang bawaan Pemda Merauke. Faktor-faktor pendukung laporan ini ditemukan dalam rapat Pansus. Kewajibanya, DPRD Merauke harus membayar hutang tersebut.

Dia berharap, 2010 ini tidak ada hutang lagi. Saat didesak wartawan apakah tidak melanggar UU, Rosyadi mengatakan justru masih akan ada pemanggilan rekanan sebelum sidang pleno DPRD. Saat itulah, Pansus akan melaporkan ke dewan apa-apa saja yang telah ditemukan.

Dia membantah Pansus tidak punya gigi mengungkap hal ini. Menurutnya, soal takut atau tidak, tugas Pansus adalah menemukan fakta-fakta dan kemudian dilaporkan ke sidang paripurna.

”Tugas Pansus adalah mengecek berapa hutangnya. Keputusannya ada di Dewan. Pansus sudah berusaha, tetapi keputusan tergantung pada rapat paripurna. Hutang Pemda terhitung 2007-2009 yang kita usut, berarti kalau ada kekeliruan pasti bermuara kepada kebijakan,” katanya.

Dia menuturkan, tidak tahu bagaimana sifat hutang itu, apakah melalui proses tender atau sekedar kebijakan belaka. Dia juga menegaskan, Anggota DPRD periode 2004-2009 terlalu lemah. Tidak ada kontrol pada eksekutif.

Terkait dengan bolehkah keputusan Pansus dilaporkan ke penegak hukum, dia menjawab akan dipikirkan. ”Kalau bisa ditolerir. Kita saling menjaga. Selama ini masih ada solusi yang baik. Ketegasan DPRD adalah, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” pungkasnya. (Agapitus Batbual)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *