Otsus Papua Belum Sentuh Kasus Pelanggaran HAM dan Pelurusan Sejarah

JUBI — Kurang lebih sembilan tahun penyelenggaraan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua namun belum menyentuh persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelurusan sejarah Papua. Padahal dua soal ini sangat penting. Banyak kalangan menilai hal ini merupakan akar lahirnya sejumlah konflik di Papua

“Otsus Papua belum menyentuh dua masalah ini sampai sekarang,” kata Gustaf Kawer, SH, M.Hum kepada JUBI di Waena, Minggu (30/1).

Dikatakannya, Pemerintah terkesan tak peduli. Penanganannya pun belum diseriusi. Penyelenggaran Otsus di Papua kini lebih diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi rakyat dan kesejahteraan.

Menurutnya, memang hal itu penting untuk dikembangkan. Karena selama ini di daerah pedalaman Papua masalah tersebut masih tertinggal. Namun pemerintah juga perlu memperhatikan kasus pelanggaran HAM dan pelurusan sejarah yang masih menjadi tuntutan orang Papua.

“Kalau masyarakarakat Papua mau tuntut persoalan ini selalu saja ditangkap dan distigma sebagai separatis,” tegasnya.

Penangkapan, kata dia, kerap dilakukan aparat kepolisian dengan semena-mena tanpa memperhatikan hak mereka.

Lanjut dia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui hasil penelitiannya di Papua menyebutkan, ada empat sumber utama yang selalu menimbulkan konflik. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970.

Kedua adalah kegagalan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Masalah ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi indentitas politik antara Papua dan Jakarta. Terakhir adalah pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Papua.

“Orang Papua saat ini masih menuntut dialog pelurusan sejarah. Mereka (orang Papua) masih menuntut pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. Perlu penegakan hukum dan keadilan bagi orang Papua terutama korban dan keluarga korban,” ujarnya. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *