Penambangan di Degeuwo Ilegal

JUBI — Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai, Jordanus Imoliana, menyatakan, hingga kini belum ada satupun pengusaha di Degeuwo yang melaporkan kepada pemerintah daerah.

“Dulunya ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Nabire. Tapi ijinnya sudah tidak berlaku. Sampai sekarang belum ada yang laporkan. Jadi Pemerintah Kabupaten Paniai belum keluarkan surat ijin kepada pengusaha emas di Degeuwo,” ujarnya saat pertemuan di Bayabiru, Jumat kemarin.

Menurut Jordanus, karena tak memiliki SIUP, SITU, Ijin HO dan surat lainnya, pengusaha yang sedang beroperasi di sepanjang Kali Degeuwo tergolong ilegal. “Ya ilegal semuanya dan kalau diproses, hukumannya lebih berat lagi,” tegasnya.

Yang sudah mendapat ijin KP, hanya dua pengusaha saja. Masing-masing PT Martha Minning di lokasi Bayabiru dan PT Madinah Quratah di lokasi 99. “Tapi belum bisa mereka melakukan usaha penambangan emas.”

Pemerintah Kabupaten Paniai, kata Jordanus, membuka pintu bagi investor yang mau masuk di Degeuwo. Dengan catatan, sudah mendapat persetujuan dari masyarakat pemilik ulayat.

Jika ada kesepakatan bersama pemilik ulayat disaksikan Kepala Kampung dan Dewan Adat, barulah pemerintah daerah mengeluarkan ijin.

“Kekayaan alam yang ada memang harus dikelola dengan baik. Tentu perusahaan tak mau rugi, tetapi sebelumnya harus ada kesepakatan, hasil produksi dibagi berapa untuk masyarakat, pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Kita pasti sepakati dulu,” pungkasnya. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *