Bobi: WSC Akan Kaji Pasal Makar

JUBI — Ketua Umum Wirewit Study Centre (WSC), Selpius Bobi mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan pasal 106 dan 160 KUHP tentang makar.

Dikatakannya, penerapan pasal makar ini tidak sesuai lagi. Berkaitan dengan penerapan dakwaan makar pada pasal 106 dan 160 KUHP, jika di kaji secara yuridis, pasal-pasal subversi tersebut telah dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 6/PUU-V/2007.

“Namun sampai sekarang belum ada kajian oleh para penegak hukum,” kata Bobi di Abepura, Sabtu (27/2) kemarin.

Dia menjelaskan, pada penjelasan pasal 106 KUHP, Pertama, yang dimaksud dengan penyerangan sepihak disini adalah tindakan secara sendiri atau kelompok (satu pihak) dengan membawa senjata untuk menyerang penguasa atau pemerintah dengan maksud ingin memisahkan sebagian wilayah.

Makar diatur juga dalam pasal 104 hingga pasal 129 KUH Pidana.

Pengertian ini dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden (Kejahatan terhadap negara atau dan wakil kepala negara sahabat), kejahatan terhadap pemerintahan yang sah atau badan-badan pemerintah, menjadi mata-mata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah, pemberontakan, dan perbuatan lain yang ‘merugikan’ kepentingan negara.

Secara historis, kata dia, ide penolakan pasal-pasal makar dalam KUHP muncul pada abad ke 19, ketika itu menteri kehakiman Belanda secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap usul penggunaan makar sebagai peraturan untuk masyarakat seluruhnya.

Pasal makar teradopsi oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari pasal 124a British Indian penal code tahun 1915, yang di India sendiri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Indian supreme court dan East Punjab High Court karena dinilai bertentangan dengan pasal 19 konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat.

Sementara di Belanda sendiri, ketentuan demikian dipandang tidak lagi demokratis karena bertentangan dengan gagasan Freedom of Expression and Opinion, sehingga hanya dapat diberikan toleransi diberlakukan di daerah jajahan, in casu Hindia Belanda.

Setelah puluhan tahun Indonesia merdeka dari Belanda maka tentulah pasal tersebut tidak tepat digunakan pada warga Negara Indonesia termasuk di Papua. Karena Papua bukanlah koloni Indonesia.

“Secara historis makar sudah tidak relevan dan tidak layak diterapkan di Negara ini,” ujarnya.

Namun hingga kini, tambahnya, penegak hukum dan aparat keamanan masih memberlakukannya tanpa memperhatikan hak politik masyarakat sipil yang  dilindungi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di depan umum.

Sejumlah aktivis pro-damai di Papua bahkan dianggap berbahaya dan dijerat dengan pasal berlapis dari Pasal 106 KUHP JO Pasal 110 (makar) KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 212 KUHP serta Pasal 216 KUHP terkait kasus makar, penghasutan dan melawan perintah jabatan.

Ia berpendapat, dengan adanya penerapan pasal ini maka secara tidak langsung pemerintah menutup ruang demokrasi bagi rakyat.

“Kami akan melakukan kajian ini sampai ada penjelasan yang jelas mengenai penerapan pasal ini,” pungkasnya. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *