DAP: Penambahan 11 Kursi, Ilegal

JUBI — Dewan Adat Papua menilai penambahan 11 kursi di DPRP bagi orang asli Papua, ilegal.

Ketua DAP, Forkorius Yoboisembut di Abepura, Sabtu (27/2) menyatakan, penambahan 11 kursi oleh Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadu domba orang Papua.

“Kami nilai keputusan ini mengadu domba orang Papua untuk berkelahi,” cetusnya.

Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Otsus, pengaturan mengenai 11 kursi tidak dimuat. Demikian pula dengan penambahan 9 kursi di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Otsus hanya memuat pembentukan partai politik lokal. “Papua harus punya partai lokal seperti aceh,” ujarnya.

Partai lokal, kata dia, setidaknya dapat menjadi kendaraan politik pada pelaksanaan pemilihan umum mendatang untuk mendorong orang asli Papua duduk di Dewan.

“Hal ini perlu menjadi perhatian MRP, DPRP dan Pemerintah Priovinsi Papua,” pungkasnya. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *