Gubernur Harus Segera Serahkan Buku APBD 2010

JUBI — Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, harus segera menyerahkan buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun 2010 kepada legislatif, agar dapat dilakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran itu.

Demikian disampaikan ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Decki Ovide di Abepura, Minggu (28/2).

Ia mengatakan adanya tarik ulur antara Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terkait keberadaan buku APBD 2010 seharusnya tidak boleh terjadi. Dan justru akan membuat masyarakat bertanya tentang hubungan kedua lembaga ini.

“Kalau memang DPRP meminta buku APBD 2010, maka sudah menjadi kewajiban Gubernur untuk menyerahkannya. Kedua lembaga ini adalah mitra kerja yang sepadan,” kata Decki Ovide.

Ia menambahkan, DPRP sendiri yang mengaku telah beberapa kali mengirimkan surat resmi kepada gubernur untuk meminta buku APBD 2010, bisa menggunakan hak angketnya jika merasa tidak ditanggapi surat resminya itu.

Sebelumnya, DPRP, membantah pernyataan Gubernur Barnabas Suebu di media massa yang menyebutkan bahwa buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun 2010 telah berada di tangan dewan.

Ketua Komisi C DPRP yang membidangi anggaran Carolus Bolly, kepada JUBI mengatakan, tidak benar kalau buku APBD 2010 sudah ada di legislatif.

“Sampai sekarang kami belum mendapatkan buku itu dari eksekutif,” ujar Carolus.

Wakil Ketua II DPRP yang membidangi Komisi A dan C Komarudin Watubun, katanya, sudah dua kali mengirimkan surat kepada gubernur untuk meminta, bukan saja Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2010 dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD 2010, tetapi juga Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).

“Namun, sampai saat ini dokumen yang diminta DPRP itu belum diserahkan dan belum ada di DPRP. Yang ada hanya rancangan APBD 2010,” jelasnya.

Carolus mengatakan, rancangan APBD bukan merupakan dokumen yang valid untuk digunakan oleh legislatif dan publik dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2010.

“Surat resmi yang telah dikirim tersebut juga belum dibalas oleh gubernur, tetapi justru dijawab melalui media massa,” katanya.

Ia membenarkan DPRP periode 2009-2014 saat ini tidak ikut membahas dan menetapkan APBD 2010, tetapi sudah menjadi haknya untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2010.

Terkait pernyataan gubernur yang menyebutkan bahwa APBD 2010 ditetapkan pada bulan November 2009, Carolus Bolly dengan tegas mengatakan tidak benar dan justru menjadi kontra produktif.

Karena di satu sisi gubernur mengatakan kalau anggota DPRP periode sekarang tidak ikut membahas dan menetapkan APBD 2010, tetapi gubernur juga katakan kalau APBD itu ditetapkan pada bulan November 2009, sementara di sisi lain anggota DPRP periode 2009-2014 sudah dilantik tanggal 9 Oktober 2009, “jadi sangat kontradiktif,” kata Carolus.

Carolus Bolly juga menambahkan, yang terpenting bagi DPRP saat ini adalah buku penjabaran APBD 2010 dan DPA nya segera diserahkan oleh pihak eksekutif kepada legislatif sehingga DPRP dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2010. (Marcel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *