Buku Sejarah Dogiyai Gagal Diluncurkan

JUBI — Meskipun telah diterbitkan pada tahun lalu, buku sejarah pemekaran Kabupaten Dogiyai belum juga diluncurkan ke publik.

Ketua DPRD Dogiyai, Lamek S. Kotouki, mempertanyakan, mengapa sampai tim yang dipercayakan menerbitkan buku tersebut belum memberikan laporan kepada pemerintah daerah.

“Dana yang dialokasikan sebesar Rp 200 Juta, tapi sampai sekarang tidak ada laporan. Bahkan buku itu katanya sudah ditulis dan dicetak di Yogyakarta, namun entah mengapa belum diedarkan kepada masyarakat,” tuturnya, Jumat (30/4).

Bagi Lamek, jika buku sudah dicetak sebaiknya dibagikan kepada masyarakat dan pejabat daerah. Bila tidak, dana yang dianggarkan pada APBD tahun 2009 itu segera dikembalikan ke kas daerah. “Karena dana itu dikhususkan untuk mendukung kegiatan pencarian data, penulisan, penerbitan hingga launching,” katanya.

Dikonfirmasi JUBI, penulis buku sejarah pemekaran Kabupaten Dogiyai, Engelbertus Primus Degei dan Yeremias Ignas Degei, mengatakan, setelah dicetak dengan kualitas lux di Penerbit Pena Persada Yogyakarta, sekitar 1000 eksemplar buku sudah diangkut ke Nabire dan selanjutnya diserahkan kepada tim pejuang pemekaran.

“Kami dua hanya sebatas tulis dan setelah dicetak menjadi kewenangan tim untuk bagikan langsung atau launching dulu. Tapi katanya buku-buku itu masih tampung dalam satu gudang di Moanemani,” kata Engel.

Tapi, tim tidak menerima buku tersebut karena misalnya belum dimasukan kata pengantar dari mantan Bupati Nabire, AP Youw, dan mantan Wakil Ketua DPRD Nabire, Penias Pigai. Tim minta harus ada pembahasan khusus mengenai tokoh dibalik perjuangan pemekaran Dogiyai. “Sebelum cetak kami sudah koordinasikan dengan tim. Jadi penulis tidak bisa dipersalahkan,” imbuh Engel.

Yeremias menambahkan, penilaian terhadap isi buku tergantung publik. Barangkali akan ada masukan data di bagian tertentu, dan itu bisa disempurnakan melalui terbitan revisi. “Data-data untuk edisi revisi sudah kami buat dan ajukan kepada tim, tapi sampai sekarang tidak ada respon.”

Lamek menuding tim yang dipercayakan mengurus proyek pengadaan buku sejarah itu enggan bertanggungjawab karena dananya kemungkinan sudah terpakai habis.

“Bagaimana pun mereka harus tanggungjawab, sebab ini uang daerah. Sudah dua tahun tidak ada hasil, ini patut pertanyakan,” ujar Kotouki. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *