Mahuze: Merauke Harus Hentikan Pemilukada

JUBI — Menanggapi sikap KPUD Merauke yang tak mengindahkan kesepakatan bersama KPU Provinsi Papua, DPR Papua dan MRP untuk menunda 60 hari proses Pemilukada, Anggota Pokja Agama, Bernadetha Mahuze menyerukan agar KPUD bisa taat dengan menghentikan sementara Proses Pemilukada yang saat ini tengah berlangsung.

“Merauke merupakan bagian dari NKRI, jadi tidak bisa bikin aturan sendiri. KPU Merauke harus ikuti aturan secara nasional,” tuturnya ketika dikonfirmasi di Bandara Mopah Merauke, Jumat (30/4).

Sebagaimana dilansir sejumlah media, alasan KPUD Merauke tak mau menunda Pemilukada lantaran belum ada surat edaran mengenai penghentian Pemilukada selama 60 hari.

Bernadetha mengatakan, KPUD Merauke harus melihat kenyataan bahwa MRP sedang memperjuangkan  hak orang asli Papua dan hal ini harus ditaati. “KPU Merauke berani melakukan hal itu, berarti KPU Merauke tidak mengikuti aturan yang ada karena ini dilakukan secara nasional,” tegasnya.

Menyikapi kenyataan bahwa KPUD Merauke terus melaju dengan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati serta menganggap bahwa keputusan MRP tidak berlaku surut, Bernadetha menandaskan bahwa apapun alasannya, KPUD Merauke harus tunduk pada peraturan yang nantinya akan dikeluarkan.

“Jika KPUD Merauke berani lakukan itu, silahkan saja. Kita lihat saja, apakah KPUD Merauke  bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada atau tidak. Jika bisa, maka saya akan angkat topi,” kata Bernadetha seraya menghimbau agar seluruh pihak dapat mengikuti proses penyelesaian Perdasus dengan baik dan jangan sampai keluar dari proses yang tengah di dorong bersama. (Indri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *