Masuk Wilayah Nabire, Waropen Klaim Kamarisano

JUBI — Perebutan Kampung Kamarisano antara Pemerintah Kabupaten Waropen dan Nabire masih belum berakhir. Di satu kampung ini berdiri dua kantor distrik, warga di perbatasan terpecah menjadi dua kelompok.

Kepala Kampung Kamarisano, Gerald Saroy saat jumpa pers di Nabire, Kamis (29/4) sore mengatakan, selama 40 tahun warga Kamarisano masuk dalam Kabupaten Nabire (dulu Kabupaten Paniai). “Itu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahum 1969,” katanya.

Namun belakangan Pemerintah Kabupaten Waropen mulai memasuki Kampung Kamarisano. Bahkan ada pembangunan perumahan dan kantor distrik. “Mereka klaim Kamarisano masuk di Waropen,” ujar Saroy.

Kampung Kamarisano, menurut Gerald Saroy, termasuk salah satu kampung dari Distrik Napan. Setelah ada pemekaran, kampung ini masuk di Distrik Wapoga. “Sebenarnya Sungai Wapoga itu batas wilayah antara Nabire dan Waropen. Sebelah Timur Sungai Wapoga masuk wilayah Waropen dan sebelah Barat masuk Kabupaten Nabire,” terangnya.

Sebelum adanya pemekaran Kabupaten Waropen dari kabupaten induk Yapen Waropen, status daerah itu milik Nabire. Batas wilayah itu sudah jelas sejak tahun 1969.

“Kami minta langkah-langkah bijak dari kedua pemerintah, agar masyarakat yang berdomisili di perbatasan tidak menjadi korban akibat kepentingan Pemda Waropen dan Nabire,” ujar Gerald.

Menurut Kepala Distrik Wapoga versi Kabupaten Nabire, Yusuf Sembor, S.Sos, pemerintah Kabupaten Waropen seharusnya tidak boleh mengklaim Kampung Kamarisano masuk di wilayahnya. “Tidak ada dasar hukum bagi mereka untuk mencaplok wilayah kami,” ujarnya.

Bagi Yusuf, sengketa tapal batas wilayah kedua kabupaten ini harus diselesaikan segera. Agar tidak berdampak terhadap roda pembangunan. “Sebaiknya kedua bupati fasilitasi satu pertemuan dengan menghadirkan masyarakat setempat untuk mencari solusi terbaik sekaligus mengakhiri klaim terhadap Kampung Kamarisano,” tutur Yusuf.

Sekretaris Kepala Distrik Wapoga, Sem Windesi mengaku telah menyelesaikan persoalan tersebut secara adat, namun belum membuahkan hasil. “Kami minta Bupati Nabire dan Bupati Waropen duduk bersama membicarakan hal ini. Gubernur Papua harus hadir pada pertemuan itu,” katanya.

Masyarakat Kamarisano dikabarkan sedang resah pasca kunjungan Bupati Waropen pekan lalu.

Persoalan pencaplokan wilayah di perbatasan rawan konflik horizontal. “Apalagi di sana terdapat banyak potensi alam yang sangat menjanjikan,” imbuh John Wayar, staf Distrik Wapoga. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *