MRP Tidak Punya Hak Buat Aturan

JUBI — Majelis Rakyat Papua tidak mempunyai hak membuat sebuah aturan.

“DPRP yang punya hak mengeluarkan sebuah aturan atau SK. MRP sebenarnya tidak bisa membuat suatu aturan,” kata Ketua Dewan Adat Papua, Forkorius Yeboisembut, Jumat (30/4).

Pernyataan Fokorius terkait dengan SK Majelis Rakyat Papua No. 14 tahun 2009 yang memuat pelaksanaan Pemilukada di Papua harus berpihak pada orang asli Papua. “MRP tidak bisa keluarkan SK itu karena tidak ada aturan yang mengatur tentang kinerjanya. Perdasus apa yang melandasi keputusan itu,” tanyanya.

Yeboisembut memadang, keputusan ini akan sama nasibnya dengan penambahan 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang masih terkatung-katung. “Bagi saya UU Otsus sudah mengatur semua mekanisme pelaksanaan Pemilukada, sebenarnya ini hanya upaya menjaring angin dan membuang energi dan waktu,” ujarnya.

Surat Keputusan MRP Nomor 14 Tahun 2009 intinya menyatakan bahwa, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati harus orang asli Papua.

MRP merupakan lembaga kultur yang dibentuk sesuai dengan amanat Udang-Undang Otsus. Bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua serta mengangkat aspirasi masyarakat adat Papua. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *