Penambahan 11 Kursi Adalah Bukti Kegagalan Otsus

JUBI — Penambahan 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua merupakan bukti kegagalan pemberlakuan Otonomi Khusus.

Ketua Dewan Adat Papua, Forkorius Yeboisembut, Jumat (30/4) mengatakan seharusnya ada aturan yang kuat mendukung pengesahan 11 kursi tersebut. “Harus ada Perdasus untuk penambahan 11 kursi ini,” kata Yeboisembut.  

Menurutnya, penambahan 11 kursi mestinya diperjuangkan melalui sebuah partai lokal. Selayaknya Majelis Rakyat Papua juga mengusungnya ke tingkat pusat. “Jika aturan tersebut telah disepakati oleh DPRP barulah ada penambahan kursi bagi orang Papua,” ujarnya.
 
Dia menilai, kebijakan ini sengaja dibuat oleh Pemerintah untuk ‘menguras’ orang asli Papua. Padahal tidak ada aturan yang kuat mengikatnya. Hal ini menandakan ada ‘pembiaraan’ yang sengaja dilakukan. “Ini permainan politik yang dilakukan oleh negara untuk mempermainkan orang Papua agar kita sendiri berkelahi,” tandasnya.
 
Forkorus mengungkapkan, ada lima lembaga yang memperjuangkan penambahan 11 kursi yakni Legislatif, MRP, lembaga independen dan Barisan Merah Putih (BMP). Mahkamah Konstitusi, kata dia seharusnya mempertahankan penolakan yang penah disampaikan ketiga lembaga lain. Bukan sebaliknya menyetujui perjuangan BMP.

“Keputusan ini sengaja dibuat agar konflik terus terjadi di Papua,” katanya.

MK memutus penambahan 11 kursi di DPRP pada awal Februari 2010. Keanggotaan DPRP periode 2009-2014 sebanyak 56 anggota. Dengan penambahan sebelas kursi, jumlah selanjutnya berubah menjadi 67 anggota.
 
Putusan MK sebelumnya, berlandaskan pada ketentuan yang termaktub dalam UU Otsus 21/2001 yang mengamanatkan adanya sebelas kursi di DPR Papua. Awalnya permohonan ini dilandasi karena tidak adanya mekanisme yang jelas tentang pengangkatan sebelas orang di DPRP.

MK dalam putusannya juga mengungkapkan, mekanisme pengangkatan di DPRP tidak menyalahi UUD 1945. (Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *