Disesalkan, Distamben Paniai Ijinkan Dua Perusahaan Emas

JUBI — Masyarakat pemilik ulayat sepanjang Kali Degeuwo mempertanyakan kebijakan Dinas Pertambangan Energi (Distamben) Kabupaten Paniai yang telah mengeluarkan Surat Ijin Usaha Pertambangan Emas (SIUPE) kepada dua perusahaan, masing-masing PT. Martha Mining dan CV. Komputer Nabire.

“Kami keberatan dengan SIUPE yang dikeluarkan Pemda Paniai itu. Sebab sudah bertentangan dengan upaya yang terus diperjuangkan oleh masyarakat adat Degeuwo,” ujar Yowel Ematapa kepada JUBI di Nabire, Minggu (30/5).

“Sementara ini belum ada kesepakatan bersama antara masyarakat selaku pemilih hak ulayat dengan para pengusaha. Tapi surat ijin sudah diberikan kepada dua pengusaha, ini yang kami pertanyakan.”

Menurut Yowel, dikeluarkanya ijin kegiatan penambangan baru itu tanpa ada kesepakatan antara pemilik dusun sepanjang Kali Degeuwo. Selain itu, beberapa kebijakan terkait dengan pemberian ijin itu kontradiksi dengan Instruksi Bupati (Inbup) Paniai Nomor 53 tahun 2009 tentang penutupan dan penertiban kegiatan penambangan emas di Degeuwo.

“Seharusnya ijin diberikan setelah lokasi penambangan emas ditertibkan dan ada kesepakatan antara masyarakat dan pengusaha,” ujar Ematapa.

Ditegaskan, sampai saat ini masyarakat belum mengetahui hasil kesepakatan yang telah dituangkan kedalam draft MoU (Memmorandum of Understanding). Penerbitan ijin itu juga dinilai tidak transparan. “Jadi, kami minta ijin itu segera dicabut,” tegasnya sembari menyoroti kebijakan pemberian SIUPE itu hanya karena kepentingan pemerintah, khususnya Distamben dengan pihak pengusaha. (Markus You)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *