Anggaran Minim, Banyak Mahasiswa Papua Belum Terima Beasiswa

JUBI — Menindaklanjuti temuan DPRD Merauke atas keluhan mahasiswa asli Papua yang tidak mendapat beasiswa di daerah maupun luar Papua, DPRD Merauke memanggil Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Bagian Sosial Setda Merauke, dan Badan Kepegawaian serta Litbang Pemkab Merauke.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang sidang DPRD Merauke, Sabtu (26/6), Kasubag Pendidikan Bagian Kesra Setda Merauke, Maksimus Araweng menjelaskan, banyaknya keluhan tersebut, disebabkan karena  banyak mahasiswa yang tidak tercover dalam bantuan pemda. Juga, dalam 5 tahun terakhir ini, Pemda Merauke tidak menyediakan dana tambahan bagi mahasiswa yang tengah kuliah.

Araweng memaparkan, untuk tingkat TK dan SD, tiap tahun pihaknya menganggarkan pemberian beasiswa bagi 2450 siswa. Masing-masing siswa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.200.000. Untuk siswa/I SMP, pihaknya menganggarkan dana untuk 1500 siswa/i, yang masing-masing siswa/i mendapatkan Rp.250.000 dan SMU sebanyak 2300 siswa dengan besaran beasiswa yang diterima masing-masing siswa/i sebesar Rp.300.000.

Sedangkan pemberian beasiswa untuk mahasiswa, terkatagori ke dalam 2 jenis, yakni  mahasiswa umum dan khusus.  Mahasiswa  umum, terdiri dari mahasiswa yang tengah studi biasa dan studi akhir. Jumlah mahasiswa umum sebanyak 1000 orang dengan alokasi dana perorang mendapatkan beasiswa sebesar Rp.1500.000/tahun. Mahasiswa khusus seperti mahasiswa kedokteran maupun teknik lainnya, yang tengah menuntut ilmu di sejumlah Perguruan Tinggi di luar Papua, rata-rata perorang mendapatkan beasiswa sebesar Rp.8000.000 – Rp. 9.500.000.

Namun, dari dana yang diusulkan sebesar 20 miliar rupiah bagi bantuan mahasiswa, hanya bisa dipenuhi sebesar 5 miliar rupiah dari DAU. Sehingga Araweng mengaku, harus mengatur dana tersebut untuk membantu mahasiswa yang menuntut ilmu meskipun minim jumlahnya.

“Jadi saya harap DPRD Merauke bisa bantu untuk penganggaran dari sumber dana lain untuk membackup anak-anak Papua yang belum mendapatkan beasiswa. Karena intinya, untuk mengcover semua keinginan, sangat tidak mungkin karena dana sangat terbatas,” ujar Araweng.

Sementara itu, Sotter Kami Awi, anggota DPRD lainnya, mempertanyakan data penerima beasiswa mahasiswa asli Papua dan Non Papua kepada pihak pemerintah daerah. “5 miliar dana untuk beasiswa itu larinya kemana? Saya tidak mendengar penjelasan mengenai berapa banyak orang Papua yang dibina dengan dana pemerintah. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Tolong 1 pintu agar semua bisa terkontrol,” pungkasnya

Ketidakjelasan pemberian beasiswa, menurut salah satu anggota DPRD Merauke, Anton Omogio Kahol, disebabkan karena pemberian beasiswa dilakukan oleh banyak pintu. “Pintu-pintu beasiswa lain, ditutup saja. Sehingga fungsi control dewan lebih jelas dan efektif,” tegasnya.

Begitupun dengan data base penerima beasiswa dan, Anton menandaskan untuk diberikan kepada DPRD Merauke. Dirinya pun mengusulkan agar beasiswa diberikan persemester yang laporannya wajib diberikan pada DPRD Merauke.

Mengingat rumitnya permasalahan pendidikan yang perlu diurai secara terinci, DPRD Merauke beserta Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, bersepakat untuk membahasnya lebih lanjut dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam bentuk seminar mengenai masalah pendidikan di Kabupaten Merauke. (Indri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *