Tanggapi Keluhan Warga, DPRD Merauke Panggil Tim Operasi Yustisi

JUBI — Atas banyaknya keluhan warga di Distrik Semangga, Merauke terkait pemberlakuan sanksi bagi mereka yang tak memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), DPRD Merauke akhirnya melakukan pemanggilan terhadap tim operasi yustisial.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Merauke, Senin (28/6), Wakil Ketua II DPRD Merauke, Mathius Liem Gebze mempertanyakan proses operasi yustisi yang menurut keluhan masyarakat tak disosialisasikan terlebih dahulu serta memberatkan warga dalam pemberlakuan sanksi denda sebesar Rp.1.100.000,-

Menjawab hal itu, Ketua Tim Yustisia, Nicolaus Freddy Talubun menjelaskan, apa yang dilaksanakan saat ini sudah sesuai dengan rambu-rambu peraturan daerah. Operasi yustisi ini, menurut Freddy tidak semata-mata untuk mencari dana  saja. Dirinya juga merasa heran, karena selama dalam proses pemberlakuan sanksi bagi pelanggar Perda, tak ada warga yang protes. Hanya saja, warga meminta penundaan waktu pembayaran.

Penyidik PPNS, Simson Silubun mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi IMB baik melalui RRI maupun tatap muka langsung dengan masyarakat hingga ke 3 kabupaten pemekaran lainnya. Bahkan setelah sidang dilakukan, tak ada masyarakat yang menolak putusan hakim. 

Dijelaskan, pemberian sanksi yang diberlakukan, sudah sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2008 pada pasal 27 yang menjelaskan bahwa bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

“Itu semua sudah disosialisasikan kepada masyarakat, kalau mau dibebaskan semua, perlu kajian lagi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Simson secara tegas meminta agar penegakan hukum yang tengah dilakukan, tidak ditunggangi kepentingan politik. “Jangan sampai unsur politik masuk di dalamnya, karena sangat berbahaya,” ujarnya.

Menanggapi penyampaian tersebut, Anggota DPRD Merauke, Jorgen Betaubun menandaskan, agar keluhan warga mengenai sosialisasi dan sulitnya mengurus IMB perlu diatasi dengan pemberian kewenangan di tingkat distrik. Pemberlakuan sanksi, kata Jorgen sangat dilematis bagi warga.

“Kita ada pada dilemma, apakah vonis dilaksanakan sementara perut mereka belum tentu terisi,” katanya.

Lain halnya dengan penyampaian Domin Ulukyanan, Ketua Fraksi Golkar. Dia mengatakan penyebab malasnya warga mengurus IMB lantaran selama ini pembuatan IMB tak dilakukan 1 atap dan tak ada jaminan kepastian waktu penyelesaian. Sehingga diharapkan, pemerintah lebih memperhatikan pelayanan tersebut.

Mengenai pelimpahan kewenangan, Kabag Administrasi Pembangunan, Gentur, mengatakan, Pemkab Merauke dalam hal ini sudah melakukan pelimpahan ke sejumlah distrik. Hanya saja, dirinya menyadari bahwa tingkat kesadaran warga di tiap kampung berbeda-beda.

“Kalau Perda perlu ditinjau kembali, mari kita bahas bersama-sama. Dewan bisa gunakan hak inisiatifnya jika kita sepakati bersama,” tandasnya. (Indri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *