Lahan Basah Polisi Papua di Lantas dan Reserse

JUBI — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Papua, Harry Maturbongs mengatakan, lahan basah (baca permainan) polisi di wilayah Indonesia paling timur itu memang tak bisa dipandang sebelah mata. Disana beragam ‘peristiwa’ terjadi dan melibatkan begitu banyak uang.

Didalam kepolisian, kata Maturbongs, oknum polisi bermain dengan berbagai tujuan. Salah satunya untuk pengembangan karir dan kebutuhan pribadi. Contohnya kata dia bisa dilihat saat terjadi penangguhan sebuah kasus.

“Saat penangguhan tahanan, biasanya ada pemberian jaminan uang, uang itu kadang tidak disetor ke kas Negara melainkan dialihkan pada kantong pribadi,” ujarnya, Kamis (1/7).

Menurutnya, lahan basah polisi masih di Lantas, dan Reserse. Di Lantas misalnya ketika terjadi penilangan, uang denda malah ditilep. Kalaupun ada penyogokan, uang sogok itu juga dimasukan ke saku. “Ini semua tidak pernah terungkap karena tidak ada bukti, tapi ini nyata dialami masyarakat,” ujarnya.

Dia berpendapat, disini ada sistem yang salah. Seharusnya polisi melindungi, bukan sebaliknya memeras. “Imbasnya masyarakat tidak percaya lagi. Misalnya soal kasus ayam hilang. Mereka (warga) malah rugi besar kalau lapor ke Polisi. Pasalnya harus mengeluarkan banyak uang,” paparnya.

Ditambahnya, salah satu penyebab maraknya praktek suap adalah kesejahteraan polisi yang kurang. Gaji pokok bintara Polri hanya Rp 1,2 juta-2 juta, perwira pertama Rp 1,5 juta- 2,4 juta, perwira menengah hanya 2,6 jutaan dan perwira tinggi berkisar Rp 3 jutaan.

Sementara anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan juga sangat kurang. Setiap tahunnya, hanya berkisar Rp 500 miliar dari total anggaran 27 triliun. (Marlina Tobing)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *