ILO: Anak Bukan Pekerja Permanen

Hak anak adalah bermain, berteman, mendapat pendidikan, bukan untuk di pekerjakan.  Agar segala hak-hak asasi yang melekat pada seorang anak dipergunakannya secara bebas tanpa harus ada intervensi  himpitan ekonomi yang memaksa seorang anak harus bekerja secara permanen.

JUBI — Provincial Programme ILO untuk Papua dan Papua Barat, Education and Skills Training for Youth Employment (EAST) Project, Hirania Wiryasti, kepada JUBI pada acara Lokakarya Penghapusan Pekerja Anak di Kabupaten Jayapura mengatakan, berdasarkan data Kementrian Sosial tahun 2008, Provinsi Papua  memiliki jumlah pekerja anak yang sangat tinggi.
Dia  menjelaskan, banyak motif sehingga seorang anak bergelut dengan dunia pekerjaan. “Anak bekerja adalah kebiasan dalam suatu rumah tangga yang bisa dimaklumi dengan batasan tertentu, misalnya  membantu bekerja orang tua di rumah, asalkan jangan menjadi tluang punggung untuk mencari nafkah. itu namanya eksploitasi terhadap hak anak, yang mengakibatkan seorang anak tidak mampu mendapatkan haknya,” kata Hirania. Dia mengatakan, pekerjaan ada karena terhipit ekonomi keluarga.  Anak yang seharusnya sekolah terpaksa menjadi pemulung, penjual koran, petugas parkir liar, pemilah sampah, buruh tani dan perkebunan,  pembantu rumah tangga, pelayan toko dan restoran, pendorong gerobak di pelabuhan dan pasar, penjual platik di pasar, kuli angkut,  nelayan, buruh bangunan maupun sebagai penjual sayuran
”Untuk penghapusan pekerja anak, kita akan melakukan monitoring dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda)   guna memperluas akses pendidikan  bagi anak untuk mendapat haknya,” ujarnya.
“Memakai  jasa anak anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak asasi anak. “Dasar hukum bagi pekerja anak jelas sudah ada, oleh karena itu jelas  ada sanksi bagi pihak yang mempekerjakan seorang anak sebagai pekerja,” ujarnya
Bagi kalangan aktivis anak di dunia, Hari Buruh sedunia selalu menyuarakan agar stop mempekerjakan anak. Mereka menyerukan   agar  pemerintah menanggulangi kemiskinan, strategi perencanaan pendidikan, serta membangun komitmen politik plus peran serta masyarakat luas untuk mengatasi pekerja anak.
Sejak konvensi ILO Nomor 182 tentang bentuk terburuk  pekerja anak  telah dirativikasi oleh lebih dari 90 persen dari 182 negara-negara angota ILO, dan jutaan pekerja anak telah merasakan tujuan konvensi untuk menentang praktek keterlibatan anak dalam pornograafi, rekruitmen paksa, ataupun wajib dalam konflik bersenjata dan segala bentuk pekerja anak yang mungkin bisa membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak-anak.
Akibat dari adanya pekerja anak membuat suatu ligkaran kemiskinan yang yang terus berlanjut serta menghalagi keluarga maupun bangsa untuk meraih potensi maksimal.
Pemerintah sekarang ini melakukan suatu strategi terhadap perlindungan sosial yang membantu keluarga miskin yang dikenal di Indonesia dengan sebutan program ‘kelaurga harapan’. Selain itu untuk menghindari perkembangan pekerja anak, perlu membangun komitmen politik masyarakat luas untuk mengatasi pekerja anak. Baik pengusaha dan organisasi pekerja telah menjadi penyokong aktif penerapan konvens ILO dan jika ingin meningkatkan kepedulian nasional terhadap pekerja anak maka perusahaan dan organisasi pekerja harus terlibat, selain pemerintah, mitra sosial juga menjadi penyokong yang paling terorganisir dan paling efektif untuk melakukan aksi ini.Organisasi masyarakt lokal sangat diharapkan ikut berperan dalam komunitas dimana isu pekerja anak ada.
Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah  pengeksploitasian  anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik bila seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah. Seorang ‘bos’ dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur, namun sangat tergantung dari peraturan negara tersebut.
Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah, hal tersebut tetap merupakan sesuatu  yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Jayapura, Helena CH.Holle, mengatakan, anak adalah pilar pembangunan bangsa. Sayangnya, kata dia,  dalam kehidupan sehari-hari, anak justru menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi yang membahayakan tumbuh kembang anak.
“Berdasarkan pengamatan dan data yang kami dapat dari setiap perusahaan, sejauh ini belum ditemukan ada pekerja anak,” ujarnya.
Di Kabupaten Jayapura telah akan dibentuk Komisi Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak. ”Langkah ini dilakukan sesuai  dengan surat keputusan dari Bupati Kabupaten Jayapura terhadap respons Permendagri nomor 6 tahun 2009,” ujarnya.
Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, per Maret 2009 menyebutkan, Kabupaten Jayapura memiliki jumlah penduduk sebanyak 134.013 jiwa. Terdiri dari anak usia sekolah mencapai 44.761 orang. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat per Maret 2009, sekitar 4 juta anak Indonesia usia 5 hingga 17 tahun merupakan pelaku ekonomi yang aktif dan 1,7 juta anak termasuk dalam kategori pekerja anak.
Dengan adanya Komisi Aksi Pengahapusan Pekerja Anak di Kabupaten Jayapura akan dimaksimalkan untuk mendata seberapa anak yang tidak mampu mendapat pendidikan dengan berbagai alasan dari keluarga, dan bukan hanya pada tingkat kategori Pekerja Anak.Namun demikian Pemerintah tidak akan bisa menjalankan tugasnya tanpa ada peran serta masyarakat untuk mewujudkannya karena itu semua pihak berperan agar pekerja anak dapat hapuskan di Kabupaten Jayapura.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Jayapura, P. Kakihary menyebutkan , puluhan anak di bawah umur di Jayapura bekerja keras untuk mencari nafka. Mereka banyak dijumpai di emperan toko  dan di ruas jalan raya di kota Jayapura. ”Kami sering temukan mereka di pinggir jalan raya membawa karung, ada juga yang menjual pinang di pinggir jalan. Mereka kebanyakan anak-anak,” katanya Kondisi itu terjadi karena minimnya perhatian dari orang tua dan akibat  masalah ekonomi keluarga. Banyak orang tua yang tidak mampu terpaksa anaknya harus putus sekolah dan memilih bekerja mencari uang. ”Terkadang  mereka tidak masuk sekolah demi mendapatkan uang. Ini tidak boleh terjadi pada mereka,” tegasnya.
Berdasarkan hasil  studi tentang pekerja anak yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) di lima wilayah Indonesia, yakni Sulawesi Selatan , Nusa Tenggara Timur , Maluku, Papua, dan Papua Barat menunjukkan anak-anak usia 9-15 tahun terlibat berbagai jenis pekerjaan yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, mental,maupun seksual. Anak-anak ini juga kurang mendapat akses pendidikan bahkan terpaksa drop out (DO) dari bangku sekolah.
“Awalnya, pekerja anak tersebut hanya untuk membantu perekonomian orang tua, tetapi  banyak yang terjebak sebagai pekerja permanen. Mereka akhirnya menikmati hasil pendapatan dan berakibat anak lebih sering bolos sekolah dan kemudian DO,’’
Krisis ekonomi berkepanjangan juga disebutnya membuat orang tua mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan untuk bersekolah. Akibatnya, lebih banyak anak perempuan tidak bersekolah, buta huruf, atau DO di pendidikan dasar. Selanjutnya, mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh tani dan kebun, buruh serabutan, serta ada yang terlibat prostitusi. (Jubi/Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *