Pemilik Ulayat Tanya AMDAL

Masyarakat kuatir setelah pembangunan pelabuhan itu difungsikan. Berpikir soal lingkungan hidup dan minta kejujuran pemerintah.

JUBI — Rencana Pemda Kabupaten Jayapura untuk membangun pelabuhan peti kemas di Depapre tak ditentang oleh masyarakat pemilik ulayat. Namun, masyarakat sekitar mananyakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sejak perencanaan hingga saat ini, masyarakat  belum mengatahui hasil studi  AMDAL pelabuhan peti kemas tersebut. Ketua  I Dewan Adat Dafonsoro Utara, Petrus B  Saumilena, mengaku belum belum mendapat AMDAL dari pemerintah Kabupaten Jayapura.  “Sampai saat ini kami tahu apakah sudah melakukan studi AMDAL atau belum. Jika sudah ada, mengapa pemerintah tidak memberitahu  masyarakat.  AMDAL ini penting, supaya kita semua tau dampak kerusakan lingkungan dari pembangunan pelabuhan ini. Kalau tidak, masyarakat akan jadi korban akibat dampak pencemaran lingkungan,” katanya. “Kami sudah beberapa kali minta hasil studi AMDAL  tapi pemerintah mau kasi tau,” ujarnya.
Menurut dia,  pembangunan pelabuhan samudra ini tak hanya lihat dari kentungan ekonomis, tetapi lebih dari itu, apakah tidak terpengaruh pada biota laut, seperti rumput laut dan karang di sekitar pelabuhan itu. Selain itu, dampak lainnya adalah bakal terjadi pergeseran tempat pendaratan ikan bagi nelayan tradisional.
Sedangkan Philipus Somis, pemilik lahan yang akan dibangunkan peti kemas itu mengatakan, sejak pencanangan pembangunan peti kemas, pihak pengelola proyek tidak  memikirkan efek negatif dari pembangunan tersebut. Dikatakan, persoalan tersebut perlu dipikirkan sejak dini. Jika tidak, akan berdampak buruk bagi nelayan, terutama beberapa kampung yang berada di sekitar pelabuhan,  seperti Kampung Tablanusu, Tablasupa dan beberapa kampung lainnya.
Dia menuturkan, masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tersebut, saat ini tak sulit mendapakan ikan, karena wilayah itu masih steril dari pencemaran sampah. Namun  ia tidak tahu, setelah pembangunan palabuhan peti pemas nanti. “Kalau banyak sampah, tentu tidak banyak ikan. Pasti nelayan akan memancing plastik-plastik seperti yang terjadi di  Teluk Youtefa,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pencemaran bibir pantai dan teluk di sekitar Teluk Youtefa seperti kampung Enggros, Tobati,Kayu Pulau  yang tak jauh dari pelabuhan  Yosudarso Jayapura, sangat memprihatinkan. Permukaan laut yang dulunya jernih, kini tempat belabuh sampah-sampah.
Kepada Jubi beberapa  warga di sekitar Tanah Merah mengakui bahwa  pembukaan pelabuhan di sekitar pemikiman masyarakat akan memengaruhi mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Masyarakat sekitar juga menyadari bahwa pembangunan peti kemas tersebut akan membuat pembangunan di daerah bisa maju dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun mereka berharap, Pemda Kabupaten Jayapura harus juga memikirkan dampak negatif setelah pelabuhan itu dibangun.
Dalam tataran konsep, AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan,
Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah  aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. AMDAL harus mengkaji mengenai dampak sebelum pengambilan keputusan suatu usahayang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Artinya kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus dibuat pada tahap perencanaan untuk keselamatan lingkungan.
Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha atau kegiatan.
Akan tetapi, hasil AMDAL pembangunan pelabuhan peti kemas tersebut belum diketahui masyarakat di empat distrik, yaitu Disitrik Depapre yang meliputi kampung Nusu, Sufa, Kendate,  Yepase, Dormena. Distrik Ravenirara meliputi Kampung Ormu dan sekitarnya, dan Distrik Yokari  yang meliputi Kampung Seroyena, Demoy, Kantumilena, Meukisi, dan Kampung Bukisi, serta Distrik Demta  yang meliputi Kampung Muaib, Tarfia dan beberapa kampung lainnya.
“Kami sudah menanyakan ke  Badan Perencanaan Dampak Lingkungan (Bapeldalda) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapeldalda)  Kabupaten Jayapura, namun belum ada jawaban,” ujar Ketua I Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Dafonsoro Utara, Petrus Soumilena, yang di temui JUBI di Abepura, belum lama ini.
Sebagaimana prasyarat  studi AMDAL, masyarakat yang dekat dari lokasi pembangunan harus dilibatkan dalam proses mau pun keputusan AMDAL.
Keterlibatan masyarakat setidaknya berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya  kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.
“Masyarakat sangat butuh informasi AMDAL, sehingga bisa mengetahui dampak apa yang akan timbul dan bagaimana pencegahannyanya,”kata Petrus Soumilena. “Kalau demikian maka masyarakat akan bisa menerima  dan mendukung pembangunan ini jika semua dilakukan dengan jelas dan terbuka.
Di lain sisi, masyarakat memang harus mengetahui proses AMDAL. Sebab dalam proses penyusunan studi AMDAL, sesuai aturan, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL harus memiliki sertifikat penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.
Komisi Penilai AMDAL bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
Unsur lain yang tak kalah pentinnya adalah  masyarakat yang terkena dampak diusahakan. Mereka harus dilibatkan  dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan. Akan tetapi, jika pemerintah daerah tim  memiliki AMDAL seperti seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Namun kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Melibatkan masyarakat dalam studi AMDAL, setidaknya untuk membangun kepercayaan kepercayaan terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan, walaupun terpisah dari dampak dan tuntutan masyarakat suku-suku sekitar lokasi  dermaga. (JUBI/Eveerth/Ronald/ Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *