Siapa yang Lupa ‘Jas Merah’?

Soekarno pernah mengatakan; Jangan Sekeli-Sekali  Melupakan Sejarah (Jas Merah). Papua banyak situs bersejarah, tapi kesannya tak terurus.

JUBI — Di Jayapura,  sejumlah tempat bersejarah, seperti Tugu Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera), makam Theys Hiyo Eluay di Sentani, tugu Marthen Indey di Sabron, Distrik Sentani Barat, Museum Provinsi Papua. Kondisi tugu peringatan Perjanjian Pendapat Rakyat (Pepera) di kawasan APO Jayapura, misalnya, fondasinya sudah retak dan ditumbuhi rumput liar di sekitar tugu.  Padahal jika dirunut kembali, tugu tersebut mengisahkan banyak hal  pada masa lalu. Jika direview, Tugu Pepera itu  merupakan  kenangan saat Penentuan Pendapat Rakyat Papua pada tahun 1969. Pepera muncul ketika terjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Belanda memperebutkan West irian atau Tanah Papua. Seiring dengan itu pula, Peresiden Pertama Indonesia   mencetuskan Trikora, sebuah usaha untuk merebut Provinsi Irian Barat.
Menurut sejarah, pada 1 Desember 1961 New Guinea Raad  yang dibentuk Pemerintah Belanda memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat dan pertama kali Bendera Bintang Kejora dikibarkan. Ketika mendengar hal itu, Soekarno menjawab dengan melakukan perintah Tri Komando Rakyat salah satunya antara lain  Bubarkan Negara Papua buatan Belanda. Kemudian pada 1 Mei 1963 selama teriakkan itu masih menggema maka timbulah perundingan internal antara Belanda dan Amerika. Belanda saat itu masih berutang kepada Amerika yakni pembangun kota dibawah laut yang sangat mendesak bagi Belanda.  Akhirnya, Belanda terdesak melepaskan Papua Barat ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
UNTEA  adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada dibawah kekuasaan sekretaris jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York.
UNTEA sebenarnya sebuah badan milik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tapi ternyata didalamnya banyak diambil alih oleh tentara Indonesia sehingg Amerika banyak menggunakan bendera UNTEA untuk masuk ke Papua Barat. Tahun 1962 Papua masuk dalam wilayah sengketa atau wilayah tak bertuan. Selanjutnya di 1965 terjadi kudeta besar-besaran dari PKI terhadap pemerintahan Sukarno yang dinilai ambigu karena dimasa itu dia  memegang tiga faham dalam sebuah Negara. Pertama, faham Nasionalis, dua, faham Agama, terakhir, komunis yang kini dikenal dengan nama Nasional Komunis (NASAKOM). 
Walau  Papua memiliki tempat bersejarah menarik, tetapi, dalam hal perawatan terkesan tak dilakukan.  Zandra Mambrasar, pemerhati sejarah  di Papua, mengatakan, Pemerintah Papua tidak begitu memperhatikan memorialisasi di Papua. Seharusnya diperhatikan agar tetap terkenang oleh generasi  mendatang. Mambrasar menjelaskan, memorialisasi seperti Museum, makam bersejarah, dan Monumen atau tugu,  jarang diperhatikan. “Saya mengamati selama ini  pemerintah tidak terlalu memperhatikan tempat-tempat seperti itu. Seharusnya pemerintah kota harus melakukan perawatan agar bisa bertahan lama,” katanya.
Ia mencontohkan tugu  peringatan Theys Hiyo Eluay di Skyland Jayapura. Tugu itu  sama sekali tidak mendapat perhatian. Ironisnya lagi, disamping  tugu tersebut Dinas kebersihan Kota Jayapura menaruh tempat sampah dan rumput liar mengitari tuguh itu.  “Sebenarnya tidak boleh seperti itu karena ini adalah salah satu tugu peringatan pembunuhan yang dilakukan terhadap salah satu toko pejuang Papua,” ujarnya.  “ Sampai saat ini sepertinya tidak ada perhatian terhadap makam Theys.” 
Zandra membandingkan pengelolaan tempat bersejarah. di Negara adikuasa itu,kata dia, pemerintah sangat  memperhatikan situs bersejarah, seperti rumah dan pohon miliik pejuang. 
“Kalau di  Amerika itu mereka sangat memperhatikan tempat-tempat bersejarah dan museum sehingga tetap tertata rap dan indah sehingga menarik perhatian bagi pengujung,” ujar  Zandra yang baru saja pulang dari Amerika pekan kemarin. “Pemerintah di sana memasukkannya dalam program kerja. Sehingga selalu mendapat perhatian, tetap terjaga dan terawat.”
Dalam hal pengelolaan, jika saja pemerintah terlalu sibuk dengan berbagai pelayanan kepada masyarakat, sebenarnya bisa dijaga dan dirawat oleh masyarakat sipil yang digaji oleh pemerintah.  “Saya pikir kalau masyarakat komitmen untuk lakukan pasti bisa. Mungkin kedepan bisa dapat dukungan dari Pemerintah,” tandasnya.     
Tak hanya tugu dan tempat bersejarah yang kurang ditata dan dijaga. Tempat penyimpanan benda-benda kuno, yakni museum pun tidak terawat. Kepala Museum Negeri Provinsi Papua, Paul Yaam mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak menyimpan dokumen sejarah yang berkaitan dengan Papua, seperti video pelepasan Irian Jaya saat itu oleh Belanda ke Indonesia. Tak hanya itu, sejumlah buku sejarah tua lainnya tentang Papua juga tidak tersimpan.  “Semua Dokumen-dokumen Papua saat itu semuanya dibawa pulang oleh pememerintah  Belanda saat itu. Dokumen-dokumen tersebut tersimpan di Museum Leiden Belanda,”  kata Yaam.
Sebenarnya, kata dia, sejumlah dokumen serta benda kuno itu harus tersimpan di Museum Provinsi Papua karena hasil budaya itu mempunyai nilai yang tinggi. Dengan begitu, orang Papua bisa mengetahui jejak sejarah masa lalu, baik sejarah politik mau pun budaya. Menurutnya, Pemerintah Belanda memutuskan untuk menyimpan budaya orang Papua yang didapatinya karena di zaman itu orang Papua belum mengetahui cara menyimpan barang miliknya. Pada  zaman itu juga tidak ada yang berpikir untuk menyimpan dokumen-dokumen penting  yang  menyangkut Papua.
Ia menuturkan, seharusnya ada upaya dari Pemerintah dalam hal ini Dinas kebudayaan untuk meminta kembali dokumen-dokumen serta benda-benda tersebut. Benda-benda dan dokumen tersebut termasuk aset daerah. “Musiun ini tidak menyimpan dokumen maupun sebelum tahun 1960. Kami hanya menyimpan dokumen dan peralatan budaya sejak 1970, mengingat pada masa itu, Papua sudah integrasi ke Indonesia,” katanya.
Benda-benda awal tahun 1970-an tersebut  adalah koleksi geologi, Koleksi biologi, etnografi yang meliputi pakaian adat, panah dan peralatan senjata perang lainnya yang digunakan semua bangsa, serta koleksi historika, seperti  sejarah lokal  menyangkut pengetahuan masyarakat, dan peninggalan sejarah yang menyangkut budaya orang Papua. 
Koleksi Fisiologi seperti tulisan-tulisan kuno pada zaman dahulu dimana tulisan tersebut terdapat di goa-goa dan di atas batuan. Koleksi lainnya, yaitu, mata uang di Papua, mata uang  Belanda, Spanyol dan Portugis yang pernah digunakan di Irian Jaya sejak Pemerintah Belanda menjajah. Selain itu ada juga yang digunakan saat untuk mengirim surat. Keramologi atau proselin atau piring besar yang digunakan sebagai alat pembayaran mas kawain, termasuk  Seni rupa patung, tifa dan lukisan-lukisan dari kulit kayu dan arca. 
Yaam mengakui, pihaknya sulit merawat sejumlah situs mau pun tempat bersejarah karena keterbatasan dana. Lulusan antropologi Fisip Uncen ini mengaku sudah dua tahun lembaganya tidak mendapatkan dana dari  Dinas Parawisata dan Kebudayaan Papua. “Sudah dua tahun sejak tahun 2009 dan 2010 ini dana perawatan belum diberikan kepada kami. kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dana,” katanya. (JUBI/Musa Abubar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *