Uranium, Garapan Baru Freeport?

Emas, Perak, dan Tembaga belum habis keruk. kini ada Uranium.  Menunggu kejujuran manajemen PT. Freeport.

JUBI —  Adalah Yan Mandenas, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP, yang berani membuka ‘rahasia’ dugaan penambangan Uranium oleh PT. Freeport Indonesia di bumi Mimika, Papua.
Walau pernyataan Mandenas ini, belum dibuktikan melalui penelitian ilmiah, namun patut dipercaya, mengingat informasi penambangan konsentrat Unranium itu, dibocorkan oleh orang yang bekerja di perusahaan raksasa itu.
Sehingga, berdasarkan informasi tersebut, dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Mandenas tak segan-segan menuding Freeport yang berdiam-diam menambang Uranium, selain Emas, Perak dan Tembaga. “Dugaan menambang Uranium sudah cukup lama dan dilakukan secara sembunyi,” kata politisi muda dari Partai Hanura itu.
Menurut Mandenas, dalam mendapatkan uranium, pekerja Freeport  menambang bersamaan dengan konsentrat, Emas, Perak dan Tembaga. “Saya mendapat informasi ini dari orang dalam Freeport dan masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan, jika benar memproduksi Uranium, Freeport telah menyalahi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia, mengingat perjanjian Indonesia-Freeport hanya diijinkan untuk menambang Emas, Perak, dan Tembaga.
Karena itu, Mandenas mendesak untuk segera melakukan investigasi ke lokasi penambangan Freeport untuk membuktikan apakah ada Uranium di Freeport atau tidak. Jika, ditemukan ada indikasi memproduksi Uranium, perlu dilakukan peninjauan kembali kontrak karya I dan II Freeport karena tidak menguntungkan pemerintah rakyat Papua terutama pemilik hak ulayat.
Mencuatnya isu Uranium  di Freeport ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Anggota Komisi VII  yang membidangi Pertambangan, Totok Daryanto, mendesak DPR segera membuat tim investigasi ke PT Freeport dalam waktu dekat.
Politisi PAN ini meminta pemerintah menjadikan momentum ini sebagai upaya merevisi ulang kontrak karya dan kerjasama antara pemerintah dengan PT Freeport. Sebab, selama ini kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport banyak yang tertutup dan cenderung merugikan pihak Indonesia.
Komisi VII DPR, lanjut Totok, akan segera menindaklanjuti laporan dan pemberitaan dari beberapa media soal penggalian uranium oleh PT Freeport di Papua. Hal ini sangat penting agar masyarakat segera menemukan kepastian apa yang terjadi sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi.
“Saya kira teman-teman Komisi VII akan segera menindaklanjuti. Karena selama ini memang mendengar sesuatu yang kurang transparan dari PT Freeport. Hanya saja kita tidak memiliki bukti karena tertutupnya perusahaan ini,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur  Provinsi Papua Barnabas Suebu, sepertinya tidak terlalu merespon soal kisruh tentang aktifitas penambangan uranium oleh PT Freeport Indonesia selama delapan bulan terakhir ini. “Uranium itu masalah pusat, silahkan tanyakan saja ke Departemen Pertambangan. Mereka yang lebih tahu soal itu,” ungkap Suebu kepada wartawan belum lama ini, di Jayapura.
Pernyataan Suebu ini tidak sejalan dengan yang disampaikan Alex Hesegem yang menyatakan bahwa Freeport harus terbuka dan rakyat Papua tak sudah ditipu untuk kedua kalinya.  Setidaknya, pernyatan Wakil Gubernur itu belajar dari belajar dari kontrak karya PT. Freeport Indonesia disinyalir merugikan orang Papua, bahkan menjurus pada pembohongan publik.
“Freeport itu Panipu Besar! Kita tidak ingin hanya menjadi penonton diatas tanah kita yang kaya, sedangkan kita tetap miskin. Belajar dari kasus Freeport, kita ingin investor yang akan berinvestasi di Papua ke depan harus memberikan kontribusi kepemilikan saham yang besar untuk masyarakat pemilik hak ulayat lewat pemerintah, biar tidak seperti Freeport lagi,” tandas Wagub dengan nada tinggi.
Ia menjelaskan, setiap tahun Papua hanya terima 1 % dari penghasilan Freeport. Satu persen itu tidak lebih dari sekitar Rp 500 milyar,. Mestinya Papua harus terima lebih dari jumlah satu persen tersebut.
Bantahan keras datang dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Papua,  J.J. Karubaba. kepada Jubi ia mengatakan, PT Freeport Indonesia sudah  bekerja sesuai dengan kontrak karya, yakni menambang emas, perak dan tembaga.
“Pernyataan  Yan Mandenas itu kurang tepat, karena Freeport bekerja berdasarkan kontrak karya yang didalamnya diatur kalau hanya menambang emas, perak dan tembaga. Dan semua konsentrat itu dikirim dan dipasarkan juga sudah diperiksa,” katanya.
Karubaba menjelaskan, Uranium merupakan unsur mineral radio aktif, dimana merupakan mineral sangat vital dalam kehidupan. Dan, dalam proses, bahkan untuk proses penanganannya langsung dari Presiden.
Ia mengatakan, Indonesia sendiri memiliki Badan Atom  untuk meneliti terhadap unsur-unsur radio aktif yang mengetahui ada Uranium atau tidak di Freeport.
“Silahkan tanya pada Badan Atom Nasional, atau kalau tidak puas silahkan tanya presiden. Kalau Freeport menambang uranium, berarti freeport melanggar hukum karena sudah tidak sesuai konrak karya,” katanya.
Budiman Moerdijat,  Manager Corporate Communications PTFI melalui siaran pers menyatakan, sehubungan dengan pemberitaan berjudul “Freeport Produksi Uranium Secara Diam-diam,” pihaknya menyampaikan klarifikasi bahwa hal tersebut adalah tidak benar.   ”PT Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan umum dengan produk akhir berupa konsentrat yang mengandung logam tembaga, emas dan perak,” katanya.
Sedangkan mengenai pembayaran pajak perusahaan kepada Pemerintah Indonesia tahun 2009, PTFI memberikan klarifikasi isi berita yang menyebutkan pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar didunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu.
PTFI  memberitahukan bahwa selama Januari sampai Desember 2009, Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia.
Kewajiban pembayaran pajak itu  sebesar 1,4 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 13 triliun, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 1 miliar dolar AS. Selain itu royalti 128 juta dolar AS serta dividen sebesar 213 juta dolar AS.  Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan pembayaran untuk periode bulan Januari sampai Desember 2008 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Dengan demikian, total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai 2009 adalah sebesar 9,5 miliar dolar AS.

Pengalihan Isu
Pemberitaan Urainum di PT Freeport dinilai oleh beberapa kalangan hanya sebuah upaya untuk pengalihan isu.Pasalnya demo kegagalan Otsus dan tuntutan referendum, yang menghangat telah menarik perhatian beberapa pihak terutama dari luar negeri. Mereka bertanya ada apa dengan Otsus Papua.
Septer Manufandu dari Forum Demokrasi (Fordem) Rakyat Papua Barat menyebutkan isu tersebut sengaja dihembuskan oleh ‘kaki tangan’ pemerintah yang  untuk mematahkan semangat orang asli Papua dalam menuntut pengembalikan Otsus Papua yang kedua kalinya. Karena itu, Fordem mengharapkan adanya satu ruang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. (JUBI/Marcel Kelen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *