Kontras: “Makar” Ketidakadilan Bagi Rakyat Papua

JUBI — Pemberlakuan pasal-pasal “makar” di Papua sejak Otonomi Khusus (Otsus) No. 21 tahun 2001, oleh Tim advokasi penegakkan hukum dan HAM di Papua, dinilai telah “mengebiri” pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan UU nomor 09 tahun 1998.  

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Papua, Harry Maturbongs mengatakan, bila ingin mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di Papua, maka proses hukum terhadap para tahanan politik dan setiap orang Papua yang ditangkap, ditahan, kemudian diproses hukum dalam kasus yang sama (makar) harus dikaji ulang.  

“Apakah itu makar jika seorang orator berteriak Papua, lalu demonstran berteriak merdeka?” tanya Maturbongs, Senin (31/8).

Menurutnya sebelum diberlakukan Otsus, sudah terjadi banyak persoalan di Papua yang hingga kini belum ada penyelesaian, sehingga berakibat pada munculnya gejolak politik.

Data kontras Papua menyebutkan, tahun 2008 hingga 2010, kasus yang dikenakan pasal makar mencapai 31 kasus. Masing-masing 30 orang asli Papua dan 1 non Papua. Terjadi di 6 daerah, yakni Fak-Fak, Manokwari, Nabire, Kapeso-Mambramo, Biak, dan Jayapura.

Sementara itu pemberlakukan Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang oleh pemerintah dianggap sebagai solusi terbaik, dalam implementasinya ternyata masih jauh dari harapan. Misalnya soal bendera sebagai lambang daerah, dianggap sebagai separatis dengan hadirnya PP NO: 77 tahun 2007.

Kontras meminta Polda Papua, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri perlu secara arif, bijaksana dan bermartabat, dalam menentukan penyelesaian kasus makar di Papua. DPR Propinsi Papua juga harus mengambil langkah yang inovatif dalam upaya menampung aspirasi masyarakat sipil dalam menentukan langkah politik yang tepat untuk menghapus stigma makar, yakni dengan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memulihkan nama baik para tahanan politik.

Kontras mendesak DPR RI dan Menteri Depertemen Hukum dan HAM perlu mengkaji ulang penggunaan pasal-pasal makar yang terdapat di dalam  KUHP Pidana, karena terbukti “mengkebiri” konstituisi yaitu pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1998.

Harry mengatakan, Kontras meminta pemerintah Propinsi Papua, melalui kepala kantor wilayah Depertemen Hukum dan HAM Papua untuk memberikan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan yang memadai kepada para binaannya Tapol/Napol di seluruh Papua.

“Kami juga mendesak Komnas HAM RI dan perwakilan komnas HAM di Papua untuk pro aktif  membantu agenda pembebasan Tapol/Napol di seluruh tanah Papua, karena korban dari kebijakan Negara yang represif,” tandasnya. (Marten Ruma)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *