Mahuze: Kami Hanya Pelaksana Teknis

JUBI — Kelompok Kerja Perempuan, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengalami kendala dalam memperjuangkan nasib perempuan Papua, sebab lembaga kultural masyarakat adat Papua itu, hanya pengambil kebijakan, bukan pelaksana teknis.

Anggota MRP, Erna Mahuze mengatakan, MRP sebagai lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi warga Papua, khususnya masalah perempuan, mengalami kesulitan dalam memperjuangkan nasib perempuan Papua. ”Masalahnya sekarang, keputusan-keputusan yang diambil oleh MRP tentang masalah perempuan tidak pernah direspon baik oleh pemerintah,” ujar Mahuze di Jayapura, Senin (30/8).

Menurutnya tindakan pemerintah pusat dan daerah, telah membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut semakin berkurang.

Kontribusi MRP terhadap masalah sosial tersebut, melalui POKJA perempuan pada tahun 2009 melahirkan 10 kebijakan dasar tentang perempuan Papua. (Marten Ruma)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *